''Kami Minta Agar Pemerintah Tidak Berbisnis dengan Rakyat di Tengah Pandemi yang Makin Berat Ini''

TRIBUNMANADO.CO.ID - "Kami minta agar pemerintah hendaknya tidak berbisnis dengan rakyat di tengah pandemi yang semakin berat ini," kata Kurniasih Mufidayati dalam keterangan tertulis, Senin (12/7/2021).

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar pemerintah tidak berbisnis dengan rakyatnya melalui program vaksinasi gotong royong individu yang berbayar.

Hal itu disampaikan Kurniasih terkait kebijakan pemerintah soal vaksinasi berbayar.

Kebijakan terbaru pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) itu menuai kritik.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu pun menilai kebijakan vaksinasi berbayar menunjukkan bahwa pemerintah inkonsisten dalam hal regulasi.

Sebab, sebelumnya, program vaksinasi gotong royong ditanggung oleh perusahaan dan diberikan secara gratis untuk para pegawai perusahaan.

"Kami beri catatan pemerintah sering sekali berubah regulasi,

sehingga sekarang muncul vaksin berbayar," ujar Kurniasih.

Kurniasih pun berharap agar Presiden Joko Widodo konsisten pada kebijakan vaksin gratis untuk seluruh masyarakat,

bukan malah memunculkan opsi vaksin berbayar.

Selain itu, Kurniasih juga mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah pemerintah untuk mencapai target satu juta vaksin per hari secara konsisten.

Ia bertanggapan, pemerintah semestinya fokus pada program vaksinasi nasional dengan mendatangi langsung masyarakat,

memperbanyak tenaga vaksinator, serta menambah kuota vaksin di daerah-daerah.

"Tantangan vaksinasi gratis kita banyak sehingga adanya vaksinasi berbayar bisa memengaruhi program vaksinasi nasional.

Fokus pada target vaksinasi nasional yang masih banyak perlu perbaikan," ujar Kurniasih.

Diberitakan sebelumya, pemerintah melalui PT Kimia Farma Tbk menyelenggarakan program vaksinasi gotong royong berbayar bagi individu mulai 12 Juli 2021.

Harga pembelian vaksin dalam program ini sebesar Rp 321.660 per dosis.

Peserta vaksinasi juga akan dikenakan tarif pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.

Dengan demikian, untuk setiap satu dosis penyuntikan vaksin, peserta harus mengeluarkan Rp 439.570.

Karena setiap individu membutuhkan dua dosis vaksin,

total biaya vaksinasi per individu untuk dua dosis sebesar Rp 879.140.

Padahal, sebelumnya Presiden Joko Widodo pernah menegaskan bahwa pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19.

"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang,

melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara,

dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis.

Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

Jauh sebelum Kurniasih Mufidayati mengkritik pemerintah karena kebijakan vaksinasi Covid-19,

rekannya, Ribka Tjiptaning sudah lebih dulu mengingatkan hal itu.

Bahkan, dirinya menjadi perbincangan publik.

Ribka Tjiptaning mengatakan langsung kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi saat rapat Kemenkes dan DPR.

Ia memperingatkan bahwa pemerintah jangan pernah berbisnis dengan rakyat.

"Saya cuma ingatin nih negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh mau alasan apa saja tidak boleh," tegas Ribka.

Pada kesempatan itu juga Ribka Tjiptaning masih meragukan vaksin yang akan disalurkan kepada masyarakat Indonesia.

(Kompas.com)

Tautan:

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/12/08312941/soal-vaksinasi-berbayar-anggota-dpr-pemerintah-hendaknya-tidak-berbisnis?page=all#page2