Gubernur Lukas Enembe Kembali, Siap Tuntaskan Konflik di Papua, Minta Masyarakat Diam

TRIBUNMANADO.CO.ID - Setelah mendapatkan perawatan karena sakit, Gubernur Papua Lukas Enembe kini kembali bertugas.

Sebelumnya, jabatannya menjadi polemik ketika putusan dari Kemendagri terkait Plh Gubernur Papua.

Lukas Enembe dijadwalkan tiba di Papua pada Kamis (8/7/2021) malam.

Sebelumnya ia menjalani pengobatan di Singapura sejak 9 Mei 2021.

Lukas Enembe selesai menjalani pengobatan dan kembali ke Indonesia pada 1 Juli 2021.

"Gubernur Papua Lukas Enembe akan kembali ke Tanah Papua pada malam ini 8 Juli 2021 setelah melakukan sejumlah protokol kesehatan

yang ditetapkan oleh pemerintah," ujar juru bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus melalui keterangan tertulis, Kamis.

Rifai menegaskan, Gubernur Lukas Enembe tak ingin ada acara penyambutan yang berlebihan saat kedatangannya di Papua.

Ia tak ingin ada kegiatan yang justru berpotensi menimbulkan kerumunan di tengah lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah.

Rifai mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tak menjemput Lukas Enembe saat tiba di bandara.

"Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua yang memiliki keinginan untuk mengantar,

menjemput ataupun melihat beliau di bandara, agar tidak melakukan kegiatan tersebut," kata dia.

"Pengerahan maupun pengumpulan massa yang dilakukan oleh masyarakat secara individu ataupun kolektif tidak diperkenankan dalam masa pandemi ini.

Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada masyarakat untuk menghormati peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah

sekaligus melindungi diri sendiri dan keluarga dari ancaman penyebaran Covid-19," sambung Rifai.

Kondisi kesehatan Lukas Enembe, kata Rifai, sudah jauh lebih baik.

Sehingga, Lukas akan menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Papua.

Namun, Lukas Enembe tetap meminta doa dari seluruh masyarakat Papua agar tetap dalam keadaan sehat.

"Beliau siap memimpin kembali roda pemerintahan Provinsi Papua

dan mengabdi kembali pada rakyat Papua pasca-pemulihan kesehatan yang telah dilewati oleh beliau," kata Rifai.

Polemik Plh Gubernur Papua

Beberapa waktu lalu, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengeluarkan pernyataan keras menanggapi seruan masyarakat untuk berunjuk rasa ke kantor gubernur pada Senin (28/6/2021).

Seruan unjuk rasa itu muncul dari Koalisi Rakyat Papua setelah penunjukan Sekretaris Daerah Papua Dance Yulian Flassy sebagai pelaksana harian (plh) Gubernur Papua oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Koalisi Rakyat Papua telah mengajukan izin demonstrasi ke Polersta Jayapura, tetapi ditolak. Lalu, sebuah video juga beredar di aplikasi pesan instan WhatsApp.

Dalam video itu, Wakil Ketua DPD Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak yang juga Bupati Mamberamo Tengah berorasi di depan ratusan orang di DPD Partai Demokrat Papua.

Dalam orasinya, Pagawak menuding Dance Yulian Flassy meminta kepada Mendagri agar ditunjuk sebagai Plh Gubernur Papua.

"Saya pastikan apabila besok masyarakat yang tetap berunjuk rasa pasti akan ditangkap," kata Fakhiri di Jayapura, Minggu (27/6/2021).

Fakhiri mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur Papua Lukas Enembe yang sedang berobat di Singapura.

Menurutnya, Lukas Enembe meminta masyarakat menahan diri dan tak terhasut dengan isu yang menyesatkan.

Lukas Enembe, kata dia, juga mengirim pesan khusus kepada Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.

"Kita jangan bawa hal ini ke mana-mana, saya telah berkomunikasi langsung dengan bapak Gubernur Papua, juga Bapak Mendagri,

dan Bapak Lukas Enembe meminta kepada kita semua, terutama kepada Ham Pagawak dengan masyarakat Mamberamo Tengah, lalu masyarakat Tolikara untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan dan merusak nama baik bapak Lukas," kata dia.

Selain itu, Kapolda mengingatkan masyarakat bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir. Sehingga, kerumunan masyarakat berpotensi menjadi wadah penularan virus corona.

"Saat ini varian Covid-19 sedang berkembang, kita mengumpulkan itu dapat menularkan Covid-19 ke masyarakat yang ikut demo sehingga dari kepolisian tidak akan mengeluarkan izin," kata Fakhiri.

Sementara, Kapolresta Jayapura Kombes Gustav Urbinas memastikan, sejumlah personel akan disiagakan di Kantor Gubernur meski izin unjuk rasa tak dikeluarkan.

"Kami sudah menerima permohonan surat izin keramaian dari Koalisi Rakyat Papua, namun kami menolak izin tersebut dengan mengeluarkan STTP dengan penjelasan tidak merekomendasikan aksi demo tersebut," kata Gustav.

Sedikitanya 424 aparat gabungan TNI dan Polri, kata Gustav, disiagakan di Kantor Gubernur Papua, untuk mengantisipasi aksi demonstran tersebut.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat keputusan penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Dance Yulian Flassy, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua, pada Kamis (24/6/2021).

Merespons hal itu, Gubernur Papua Lukas Enembe, melalui juru bicaranya, Muhammad Rifai Darus, menyatakan keberatan dengan penunjukan tersebut.

"Hingga hari ini perlu ditegaskan bahwa Bapak Lukas Enembe masih aktif sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua. Gubernur Papua menyayangkan adanya Surat Mendagri melalui Dirjen OTDA tentang penunjukan Plh Gubernur Papua," ujarnya di Jayapura, Jumat (25/6/2021).

(Kompas.com)

Tautan:

https://regional.kompas.com/read/2021/07/08/165121278/kembali-ke-papua-gubernur-lukas-enembe-imbau-masyarakat-tak-sambut?page=all