Desak Pemerintah Bikin Rumah Sakit Khusus Pejabat, Rosaline Rumaseuw Ditegur PAN

TRIBUNMANDO.CO.ID - Partai Amanat Nasional (PAN) menegur Rosaline Rumaseuw.

Hal ini terkait pernyataan yang disampaikan Rosaline Rumaseuw yang meminta pemerintah bikin rumah sakit khusus pejabat.

Melalui juru bicara, Viva Yoga Mauladi mengatakan PAN telah menegur Wasekjennya tersbeut.

Baca juga: Usai Ditangkap Terkait Narkoba, Gaya Bicara Nia Ramadhani Kini Jadi Sorotan Warganet

Baca juga: Detik-detik Anggota KKB Pimpinan Egianus Kogoya Tembaki Prajurit TNI, 3 Orang Prajurit Terluka

Viva mengatakan, pernyataan yang bersangkutan bukanlah mewakili sikap partai.

Viva menilai pernyataan Rosaline tidak tepat, lantaran terpengaruh perasaan sedih dan emosional.

"DPP PAN telah memberikan teguran kepada dokter Rosaline atas pernyataannya yang bersifat pribadi di acara webinar, tentang perlunya rumah sakit khusus pejabat," ujar Viva ketika dihubungi Tribunnews, Kamis (8/7/2021).

"Pernyataan tersebut adalah tidak tepat dan terkesan diucapkan karena perasaan sedih dan emosional."

"PAN mengucapkan permintaan maaf atas pernyataan dokter Rosaline, karena hal itu bukan dan tidak mewakili sikap partai," imbuhnya.

Wakil Ketua Umum PAN ini menjelaskan, pernyataan Rosaline tidak tepat karena seharusnya sesuai pasal 28H UUD 1945, setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, tanpa diskriminasi dan sekat stratifikasi sosial, apakah pejabat atau masyarakat, kaya atau miskin.

Jadi, implementasi public services, menurut Viva, harus adil dan setara.

Di samping itu, dia menyebut Rosaline masih merasa sedih karena anggota Fraksi PAN DPR dari dapil Papua, John Mirin dan beberapa kawannya di partai politik lain, meninggal.

Meninggalnya mereka, lanjut Viva, karena tidak tertangani lebih cepat di rumah sakit yang memang kondisinya sudah full capacity saat itu.

"Dokter Rosaline itu orang baik. Siapa pun yang meminta pertolongan, akan semampunya ditolong, terutama yang terjangkit Covid-19."

"Tentu dia akan sedih jika ada saudara separtai atau kawannya harus wafat karena Covid-19," jelas Viva.

Meski demikian, Viva menegaskan masyarakat tidak perlu ragu atas sikap PAN dalam memerangi Covid-19.

PAN, lanjutnya, akan terus bersama pemerintah dan masyarakat untuk berjuang memberantas pandemi Covid-19.

"Hal itu telah dibuktikan dengan partisipasi aktif fraksi PAN DPR RI dalam merumuskan kebijakan negara, serta aksi nyata di lapangan untuk memberikan vaksin kepada masyarakat."

"Kita berjuang bersama dan berdoa agar pandemi Covid-19 segera berakhir di Bumi Pertiwi," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PAN Rosaline Irene Rumaseuw mengusulkan pemerintah membuat rumah sakit yang diperuntukkan bagi pejabat negara.

Dia berpendapat, pejabat negara harus mendapatkan perlakuan istimewa di tengah mengganasnya Covid-19 di dalam negeri.

“Pemerintah lupa bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara."

"Saya tahu ada RSPAD. Tapi begitu korona lahir, Kementerian Kesehatan harus mulai waspada."

"Harus sudah mulai waspada, karena pejabat negara ini harus diistimewakan."

"Dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya,” ujarnya, dalam acara rilis survei Median, Rabu (7/7/2021).

Rosaline menceritakan, koleganya, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN John Siffy Mirin, meninggal dunia akibat Covid-19, karena kesulitan mencari rumah sakit di Jakarta.

Bahkan, dia mengaku Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mesti memohon-mohon untuk mendapatkan rumah sakit, agar John Siffy Mirin bisa mendapatkan perawatan.

Berikut ini sebaran kasus Covid-19 di Indonesia per 7 Juli 2021, dikutip Wartakotalive dari laman covid19.go.id:

DKI JAKARTA

Jumlah Kasus: 610.303 (23.4%)

JAWA BARAT

Jumlah Kasus: 425.206 (17.2%)

JAWA TENGAH

Jumlah Kasus: 276.598 (11.3%)

JAWA TIMUR

Jumlah Kasus: 184.624 (8.3%)

KALIMANTAN TIMUR

Jumlah Kasus: 81.763 (3.8%)

RIAU

Jumlah Kasus: 73.726 (3.4%)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jumlah Kasus: 69.470 (2.6%)

SULAWESI SELATAN

Jumlah Kasus: 66.268 (3.3%)

BANTEN

Jumlah Kasus: 60.672 (2.7%)

SUMATERA BARAT

Jumlah Kasus: 54.187 (2.5%)

BALI

Jumlah Kasus: 52.828 (2.5%)

SUMATERA UTARA

Jumlah Kasus: 37.425 (1.7%)

KALIMANTAN SELATAN

Jumlah Kasus: 36.832 (1.8%)

SUMATERA SELATAN

Jumlah Kasus: 30.510 (1.4%)

KEPULAUAN RIAU

Jumlah Kasus: 29.456 (1.1%)

KALIMANTAN TENGAH

Jumlah Kasus: 27.342 (1.2%)

LAMPUNG

Jumlah Kasus: 23.622 (1.0%)

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jumlah Kasus: 22.613 (1.0%)

NUSA TENGGARA TIMUR

Jumlah Kasus: 21.799 (0.9%)

PAPUA

Jumlah Kasus: 21.276 (1.1%)

ACEH

Jumlah Kasus: 19.898 (0.9%)

SULAWESI UTARA

Jumlah Kasus: 16.921 (0.8%)

KALIMANTAN BARAT

Jumlah Kasus: 16.277 (0.6%)

SULAWESI TENGAH

Jumlah Kasus: 14.279 (0.7%)

KALIMANTAN UTARA

Jumlah Kasus: 13.982 (0.7%)

JAMBI

Jumlah Kasus: 13.617 (0.6%)

NUSA TENGGARA BARAT

Jumlah Kasus: 13.436 (0.7%)

PAPUA BARAT

Jumlah Kasus: 12.557 (0.5%)

SULAWESI TENGGARA

Jumlah Kasus: 12.188 (0.6%)

BENGKULU

Jumlah Kasus: 11.306 (0.5%)

MALUKU

Jumlah Kasus: 9.952 (0.4%)

MALUKU UTARA

Jumlah Kasus: 6.230 (0.2%)

SULAWESI BARAT

Jumlah Kasus: 6.172 (0.3%)

GORONTALO

Jumlah Kasus: 6.112 (0.3%).

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul PAN Minta Maaf Wasekjennya Desak Pemerintah Bikin Rumah Sakit Khusus Pejabat di Masa Pandemi

https://wartakota.tribunnews.com/2021/07/08/pan-minta-maaf-wasekjennya-desak-pemerintah-bikin-rumah-sakit-khusus-pejabat-di-masa-pandemi?page=all

Berita Terkait Penanganan Covid