Breaking News:

Kabar Israel

Koalisi Parlemen Terpecah, Perdana Menteri Israel Gagal Perbaharui Larangan Bagi Warga Arab

Perdana Menteri (PM) Israel Naftali Bennett gagal memperbarui larangan itu, setelah koalisinya di Parlemen terpecah.

Editor: Rhendi Umar
Jerusalem Post/ tangkapan layar
Naftali Bennett, Calon Pengganti PM Israel Benjamin Nethanyahu 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pupus sudah harapan Israel, untuk memberi tawaran kewarganegaraan atau bahkan izin tinggal kepada pasangan mereka yang berasal dari Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Larangan yang berlaku sejak 2003 itu, ditolak pada Selasa (6/7/2021) setelah anggota yang mendukung perpanjangan hukum kontroversial tersebut kalah suara.

Perdana Menteri (PM) Israel Naftali Bennett gagal memperbarui larangan itu, setelah koalisinya di Parlemen terpecah.

Baik kelompok sayap kiri Yahudi dan konservatif Arab menentang keras aturan itu dilanjutkan.

Pemungutan suara Selasa pagi (6/7/2021), membelah parlemen Israel menjadi dua, 59 suara setuju 59 lainnya menolak.

Dengan itu berarti hukum yang berlaku sejak 2003 di “Negeri Zionis” itu dibatalkan.

Hasil ini memperlihatkan tipisnya penguasaan koalisi Bennett, dalam parlemen Israel yang terdiri dari 120 kursi.

Hanya sedikit yang menyatukan delapan partai dalam koalisi pemimpin baru Israel itu. Di antaranya, yaitu kebencian mereka atas pimpinan oposisi Benjamin Netanyahu.

Berkat musuh bersama itu, mereka berhasil menyingkirkan Netanyahu, yang telah memegang rekor 12 tahun berturut-turut berkuasa sebagai Perdana Menteri Israel.

Larangan penyatuan keluarga Arab tersebut pertama kali diberlakukan selama intifada kedua. Tindakan itu awalnya dibenarkan oleh para pendukungnya dengan alasan keamanan.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved