Breaking News:

Berita Bitung

Pemerintah dan Destructive Fishing Watch Lakukan Ini untuk Cegah Kerja Paksa AKP di Bitung

DFW Indonesia mencatat, ada 1.074 kapal penangkap ikan ukuran 1-200 Gross Ton (GT) yang beraktivitas di sejumlah pelabuhan penyanggah.

Penulis: Christian_Wayongkere | Editor: Rizali Posumah
Dokumentasi DFW
Fasilitator DFW Indonesia Laode Hardiani dan Lurah Aertembaga I Enggelien Selvia Kojoh saat penyerahan surat edaran lurah tentang sistem perlindungan awal kapal perikanan. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mencatat, ada 1.074 kapal penangkap ikan ukuran 1-200 Gross Ton (GT) yang beraktivitas tangkap ikan dan bongkar di pelabuhan perikanan Samudera (PPS) Aertembaga Bitung dan di pelabuhan penyangga lainnya.

Selain itu DFW juga melihat, guna menopang operasional kapal ikan itu, ada sekitar 8.00 orang awak kapal perikanan (AKP) yang bekerja.

Adapula AKP asal Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bekerja di luar daerah, seperti Muara Baru Jakarta, Bali dan Dobo, Kepulauan Aru, Maluku serta di luar negeri sebagai AKP Migran terutama di Taiwan.

Kondisi ini karena Bitung merupakan satu diantara sentra industri perikanan Tuna dan jenis ikan lainnya di Indonesia.

Sementara itu pada sisi hilir saat ini tercatat 22 perusahaan pengolahan atau industri pengolahan ikan skala besar dan menengah yang beroperasi di kota Bitung.

Industri pengolahan tersebut menghasilkan produk frozen, tuna fresh, ikan kayu, dan ikan kaleng.

Melihat potret dan kondisi di atas, tak bisa dipungkiri, AKP merupakan profesi dan pilihan pekerjaan bagi sebagian masyarakat kota Bitung.

Namun demikian, berdasarkan laporan Fishers Center Bitung, pada tahun 2020 beberapa kasus yang menonjol dan sering dilaporkan AKP adalah pemotongan gaji, gaji yang tidak dibayar, jaminan sosial dan keselamatan kerja.

Berdasarkan hal tersebut, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia dalam rangkaian implementasi SAFE Seas Project di kota Bitung telah mendorong dan memfasilitasi Surat Edaran Lurah Aertembaga Satu tentang Sistim Perlindungan Awak Kapal Perikanan Kelurahan Aertembaga.

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pencegahan awak kapal perikanan agar tidak terjebak dalam praktik kerja paksa dan perdagangan orang di kapal perikanan. 

Halaman
123
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved