Breaking News:

Bupati Minahasa Selatan Perintahkan Bangun Posko PPKM  

Dari jumlah itu, 575 pasien sudah dinyatakan sembuh dan 27 orang masih menjalani isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit.

Penulis: Rul Mantik | Editor: Charles Komaling
Ist
Franky Wongkar 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), mencapai 644.

Dari jumlah itu, 575 pasien sudah dinyatakan sembuh dan 27 orang masih menjalani isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit.

Sementara, 42 pasien lainnya telah meninggal dunia. Terkini, pasien berusia 83 tahun meninggal pada Kamis (1/7/2021) akhir pekan lalu.

Data terbaru ini diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan pada Minggu (4/7/2021) sore.

"Total kasus Covid-19 di Kabupaten Minsel, dihitung sejak dimulainya pandemi ini Tahun 2020 sampai hari ini, sudah mencapai 644 kasus," kata Erwin Schouten, tadi siang.

Tingginya penambahan kasus Covid-19 di Kabupaten Minahasa Selatan dalam 2 pekan terakhir, membuat Bupati Minsel, Franky Donny Wongkar, harus mengeluarkan surat edaran pencegahan.

Dalam Surat Edaran Nomor 366, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19, salah satu poinnya memerintahkan pembuatan posko di semua desa dan kelurahan.

"Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro, dilaksanakan dengan membentuk Posko tingkat desa dan kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko. Dan bagi wilayah yang telah membentuk Posko agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya, serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro, di skala Jaga dan Lingkungan," kata Franky Wongkar, saat dihubungi Tribun Manado.

Soal anggaran operasional Posko PPKM, kata Franky, dapat diambil dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan pendapatan lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

"Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko PPKM dibebankan pada masing-masing desa dan kelurahan. Anggarannya bisa bersumber dari ADD dan sumber dana lainnya yang tertata dalam APBDes," terang Franky.

Sedangkan, pembiayaan Posko di tingkat kelurahan, berbeda dengan pembiayaan Posko PPKM desa.

Pembiayaan Posko PPKM tingkat kelurahan dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Dalam Surat Edaran sudah diatur bahwa pembiayaan Posko PPKM tingkat kelurahan dibebankan dalam APBD Kabupaten Minsel," tandas Franky Wongkar.

Dalam menjalankan Posko, kata Bupati yang baru 5 bulan dipilih mayoritas warga itu, personilnya diambil dari unsur perangkat desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan dari unsur mitra pemerintah desa lainnya.

"Baik di tingkat desa dan kelurahan, Posko PPKM diketuai oleh Lurah dan Hukum Tua, bekerja sama juga dengan Babinsa , Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat," ujar Franky Wongkar. (*)

Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved