Breaking News:

Berita Minsel

644 Warga Minsel Positif Covid-19, 42 Pasien Meninggal Dunia, Bupati Perintahkan Bangun Posko PPKM

575 pasien sudah dinyatakan sembuh dan 27 orang masih menjalani isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit.

Penulis: Rul Mantik | Editor: Rizali Posumah
tribunmanado.co.id/Rul Mantik
Posko PPKM di Desa Tondei Dua, Kecamatan Motoling Barat yang telah dibangun sejak awal Tahun 2021. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), mencapai 644.

Dari jumlah itu, 575 pasien sudah dinyatakan sembuh dan 27 orang masih menjalani isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit.

Sementara, 42 pasien lainnya telah meninggal dunia. Terkini, pasien berusia 83 tahun meninggal pada Kamis (1/7/2021) akhir pekan lalu.

Data terbaru ini diperoleh dari Dinas kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan pada Minggu (4/7/2021) sore.

"Total kasus Covid-19 di Kabupaten Minsel, dihitung sejak dimulainya pandemi ini Tahun 2020 sampai hari ini, sudah mencapai 644 kasus," kata Erwin Schouten, tadi siang.

Tingginya penambahan kasus Covid-19 di Kabupaten Minahasa Selatan dalam 2 pekan terakhir, membuat Bupati Minsel, Franky Donny Wongkar, harus mengeluarkan surat edaran pencegahan.

Dalam Surat Edaran Nomor 366, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19, salah satu poinnya memerintahkan pembuatan posko di semua desa dan kelurahan.

"Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro, dilaksanakan dengan membentuk Posko tingkat desa dan kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko. Dan bagi wilayah yang telah membentuk Posko agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya, serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro, di skala Jaga dan Lingkungan," kata Franky Wongkar, saat dihubungi Tribun Manado.

Soal anggaran operasional Posko PPKM, kata Franky, dapat diambil dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan pendapatan lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

"Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko PPKM dibebankan pada masing-masing desa dan kelurahan. Anggarannya bisa bersumber dari ADD dan sumber dana lainnya yang tertata dalam APBDes," terang Franky.

Halaman
123
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved