Breaking News:

Berita Bolmut

Hadiri Sidang Paripurna DPRD, Bupati Bolmut Sampaikan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020

Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Depri Pontoh  menghadiri Sidang Paripurna DPRD

Penulis: Majer Lumantow | Editor: David_Kusuma
Tribun Manado / Mejer Lumantow
Bupati Bolmut Depri Pontoh menghadiri Sidang Paripurna DPRD Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bolmut Tahun 2020.   

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Depri Pontoh  menghadiri Sidang Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bolmut Tahun 2020.

Bupati Bolmut menyampaikan Bahwa Seluruh kegiatan dalam manajemen keuangan daerah yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, mutlak dijalankan oleh pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

"Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif," jelas Bupati Depri Pontoh, Selasa (29/6/2021).

Lanjutnya, dalam pelaksanaan, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dalam satu sistem yang terintergasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Gubernur Olly Dondokambey Evaluasi Rencana Sekolah Tatap Muka

"DPRD memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD, guna menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan," ujar Bupati.

Oleh karena itu, Laporan Keuangan Daerah harus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD dalam rangka memenuhi pertangungjawaban atas pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah.

Hal ini, kata Depri, berdasarkan ketentuan pasal 101 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 

Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah.

Disamping itu, Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bolmut tahun anggaran 2020 yang telah diperiksa oleh BPK disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Sulawesi utara kepada Bupati Bolmut pada tanggal 3 mei 2021 yang lalu. 

"Syukur Alhamdulillah, Pemerintah Daerah Bersama DPRD Beserta Masyarakat Bolaang Mongondow Utara meraih prestasi untuk kelima kalinya dengan Mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," pungkas Bupati Depri. (Mjr)

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved