Breaking News:

Masuk Kepulauan Sitaro Wajib Isolasi Mandiri 3 hingga 10 Hari

Dalam edaran tersebut diatur mengenai pembentukan Posko Penanganan Covid-19 kelurahan dan kampung

Penulis: Octavian Hermanses | Editor: Charles Komaling
Dokumentasi Bagian Prokopim Setda Sitaro
Bupati Evangelian Sasingen. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Munculnya varian baru Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 yang tingkat penyebarannya lebih cepat menjadi ancaman tersendiri bagi pemerintah dalam menghadapi mewabahnya virus corona.

Berbagai langkah antisipasi dan pencegahan langsung diambil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) seperti halnya dengan menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro.

Di mana kebijakan tersebut diatur lewat Surat Edaran Bupati Kepulauan Sitaro Nomor 40/SE/VI-2021 tertanggal 18 Juni 2021. Dalam edaran tersebut diatur mengenai pembentukan Posko Penanganan Covid-19 kelurahan dan kampung serta mekanisme kerja di lapangan.

Tak hanya itu, edaran yang ditandatangani Bupati Evangelian Sasingen tersebut juga mengatur tentang kegiatan peribadatan, kegiatan belajar mengajar, kegiatan sosial budaya dan kesenian hingga pelaku perjalanan.

Sekretaris Satgas Covid-19 Kabupaten Sitaro, Bob Wuaten mengatakan, seiring meningkatnya penyebaran virus corona di berbagai wilayah di Indonesia, maka pemerintah daerah perlu mengambil langkah pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk yang paling berpotensi menjadi sumber penyebaran virus yakni pelaku perjalanan.

"Setiap pelaku perjalanan yang masuk wilayah Sitaro harus menjalani isolasi mandiri. Bagi yang memiliki keterangan rapid antigen atau g-nose negatif itu isolasi mandiri di rumah tiga hari. Sedangkan yang tidak memiliki keterangan rapid antigen atau g-nose negatif itu tujuh sampai sepuluh hari," terang Wuaten, Kamis (24/6/2021).

Dalam hal penanganan, khususnya pengawasan para pelaku perjalanan selama masa isolasi akan ditangani langsung oleh Satgas Penanganan Covid-19 tingkat kelurahan dan desa.

"Dengan surat edaran ini juga dimaksudkan bahwa penanganan corona ini untuk menimbulkan rasa tanggung jawab dari masyarakat, tidak selalu diatur atau dijaga oleh pemerintah. Jadi semua pelaku perjalanan akan diawasi oleh satgas tingkat Kelurahan dan Kampung," lanjutnya.

Seterusnya, Wuaten bilang, PPKM Mikro dilaksanakan melalui koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat, mulai dari Kepala Lingkungan/Kepala Lindongan, Kepala Kelurahan/Kampung, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol-PP, TP-PKK, Posyandu, Dasawisma hingga Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan unsur terkait lainnya.

Adapun mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk posko tingkat kelurahan dan kampung. "Untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Kelurahan dan Kampung dilakukan oleh Posko Kecamatan setempat guna mengoptimalkan peran dan fungsinya," jelas Wuaten.

Terkait Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilaksanakan lewat dua skema, yakni dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) atau tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sedangkan kegiatan peribadatan di rumah-rumah ibadah dilaksanakan dengan pembatasan maksimal 50 persen dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Begitu juga dengan kegiatan fasilitas umum dizinkan dibuka dengan pembatasan maksimal 50 persen. Untuk kegiatan kesenian, sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan banyak orang juga dizinkan, tapi dibatasi maksimal 25 persen," ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved