Breaking News:

Jika Warga Minahasa Tenggara Belum Terima Vaksin Tak Bisa Urus Administrasi

Per tanggal 5 Juli 2021 nantinya, kami pihak Kecamatan Ratahan dengan tegas tidak melayani pengurusan Administrasi

Penulis: Kharisma Kurama | Editor: Charles Komaling
Istimewa.
Camat Ratahan, Arce Kalalo. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) bertindak tegas terapkan program vaksinasi.

Sejumlah sanksi tegas yang disiapkan guna menyukseskan program ini. Terbaru seperti yang dilakukan pemerintah Kecamatan Ratahan.

Di antaranya pemerintahan tidak akan melayani pengurusan administrasi bagi masyarakat yang belum divaksin.

“Per tanggal 5 Juli 2021 nantinya, kami pihak Kecamatan Ratahan dengan tegas tidak melayani pengurusan Administrasi jika tidak melampirkan surat keterangan sudah divaksin. Terkecuali karena hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan tidak memungkinkan dilaksanakan vaksin,” tegas Camat Ratahan, Arce Kalalo, Kamis (24/06/2021).

Menurutnya, langkah ini diambil sebagai implementasi dari penegasan Bupati Mitra, James Sumendap yang gencar menekan penyebaran virus corona.

"Berdasarkan penegasan Bupati Kabupaten Mitra James Sumendap SH, ini sebagai salah satu upaya dari pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Mitra," jelasnya.

Ditambahkan, pihaknya juga akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri.

“Saya sudah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dalam hal ini pihak Polsek dan Danramil Ratahan, kami akan rakor bersama. Bagaimana strategi yang nantinya agar seluruh warga masyarakat ikut berpartisipasi dalam vaksinasi,” ungkapnya.

Dia juga memastikan, program ini akan diberlakukan di 9 kelurahan dan 2 desa yang ada di Kecamatan Ratahan.

“Dalam waktu dekat ini, kami dari pemerintah Kecamatan Ratahan akan segera memberi himbauan kepada seluruh warga masyarakat untuk sesegera mungkin di vaksin. Ini juga sudah berdasarkan aturan dari Pemerintah Pusat,” ucapnya.

Ditambahkannya, sesuai peraturan Presiden (Perpres) nomor 14 tahun 2021, perubahan atas peraturan Presiden tahun 2020, tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pademi Covid-19.

Untuk itu dirinya meminta masyarakat yang belum divaksin agar boleh mengambil bagian dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

“Maka berdasarkan hal tersebut, masyarakat bisa diancam pidana yang diatur dalam UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular,” ujanrya. (*)

Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved