Breaking News:

Berita Bitung

Wakil Wali Kota Bitung Hengky Honandar Serahkan LHP Penggunaan Dana Parpol ke BPK

Waki Wali kota Bitung Hengky Honandar SE menyerahkan LHP atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik

Penulis: Christian_Wayongkere | Editor: David_Kusuma
bagian protokol dan komunikasi pimpinan setda Kota Bitung
Waki wali kota Bitung Hengky Honandar didampingi Kaban Kesbangpol kota Bitung Oktavianus Tumundo, menyerahkan LHP atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD tahun anggaran 2020 kepada Karyadi kepala BPK RI Perwakilan Sulut 

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Waki Wali kota Bitung Hengky Honandar SE menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP), atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Parpol) dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bitung tahun anggaran 2020.

Kepada Karyadi kepala BPK RI Perwakilan Sulut di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulut Senin (21/6/2021).

Hengky Honandar didampingi Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpo) Kota Bitung Octavianus Tumundo, menyampaikan apresiasinya atas upaya-upaya yang telah dilakukan seluruh pengurus partai politik (parpol) di Kota Bitung.

Sehingga Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Partai  Politik bisa dilakukan dengan baik, dan sudah diserahkan LHP ke BPK disaksikan perwakilan parpol se-Sulut Steven Kandouw Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) mewakili Gubernur Olly Dondokambey.

Baca juga: Olly Dondokambey Sambangi Kampung Bahari Nusantara di Pulau Talise, Tinjau Vaksinasi Covid-19

Serta seluruh Wakil Bupati dan Wakil Wali kota se Kabupaten Kota di Sulut dan undangan lainnya yang hadir.

“Apresiasi juga kami sampaikan ke BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut yang telah melakukan audit dan terus mendapingi serta memberikan arahan dalam pelaporan dana hibah ke Parpol tahun 2020,” kata Hengky Honandar.

Menurutnya, pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Partai Politik bertujuan untuk menilai apakah pertanggungjawaban dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD telah sesuai dan memenuhi asas kepatuhan.

Sasaran pemeriksaannya meliputi kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan, kesesuaian antara jumlah dana bantuan keuangan yang disalurkan, kelengkapan dan keabsahan bukti serta kesesuaian prioritas penggunaan dana bantuan keuangan.

Dalam penyerahan LHP, atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Parpol) dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bitung tahun anggaran 2020.

Hengky Honandar kagum dengan penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan BPK RI perwakilan Sulut sangat ketat dan bagus.

Halaman
123
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved