Berita Bitung

Wakil Wali Kota Bitung Hengky Honandar Serahkan LHP Penggunaan Dana Parpol ke BPK

Waki Wali kota Bitung Hengky Honandar SE menyerahkan LHP atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik

Penulis: Christian_Wayongkere | Editor: David_Kusuma
bagian protokol dan komunikasi pimpinan setda Kota Bitung
Waki wali kota Bitung Hengky Honandar didampingi Kaban Kesbangpol kota Bitung Oktavianus Tumundo, menyerahkan LHP atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik dari APBD tahun anggaran 2020 kepada Karyadi kepala BPK RI Perwakilan Sulut 

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Waki Wali kota Bitung Hengky Honandar SE menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP), atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Parpol) dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bitung tahun anggaran 2020.

Kepada Karyadi kepala BPK RI Perwakilan Sulut di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulut Senin (21/6/2021).

Hengky Honandar didampingi Kepala Badan (Kaban) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpo) Kota Bitung Octavianus Tumundo, menyampaikan apresiasinya atas upaya-upaya yang telah dilakukan seluruh pengurus partai politik (parpol) di Kota Bitung.

Sehingga Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Partai  Politik bisa dilakukan dengan baik, dan sudah diserahkan LHP ke BPK disaksikan perwakilan parpol se-Sulut Steven Kandouw Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) mewakili Gubernur Olly Dondokambey.

Baca juga: Olly Dondokambey Sambangi Kampung Bahari Nusantara di Pulau Talise, Tinjau Vaksinasi Covid-19

Serta seluruh Wakil Bupati dan Wakil Wali kota se Kabupaten Kota di Sulut dan undangan lainnya yang hadir.

“Apresiasi juga kami sampaikan ke BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut yang telah melakukan audit dan terus mendapingi serta memberikan arahan dalam pelaporan dana hibah ke Parpol tahun 2020,” kata Hengky Honandar.

Menurutnya, pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Keuangan Partai Politik bertujuan untuk menilai apakah pertanggungjawaban dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD telah sesuai dan memenuhi asas kepatuhan.

Sasaran pemeriksaannya meliputi kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan, kesesuaian antara jumlah dana bantuan keuangan yang disalurkan, kelengkapan dan keabsahan bukti serta kesesuaian prioritas penggunaan dana bantuan keuangan.

Dalam penyerahan LHP, atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (Parpol) dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bitung tahun anggaran 2020.

Hengky Honandar kagum dengan penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan BPK RI perwakilan Sulut sangat ketat dan bagus.

"Model atau sistem seperti ini, sangat baik dan bagus. Di tengah pemerintah bergotong royong menanggulangi pandemi covid 19," tambahnya.

Lanjutnya, tamu undangan yang hadir dalam kegiatan itu duduk di tempat yang sudah disiapkan sambil dipasang sekat transparan agar tidak ada kontak, baik langsung maupun secara tidak langsung lewat udara.

Sementara itu menurut Oktavianus Tumundo Kaban Kesbangpol Kota Bitung, Dana Bantuan Parpol dari Pemerintah, diberikan kepada depalan parpol yang menempatkan perwakilannya di DPRD Bitung.

Ke delapan parpol yang dimaksud mulai dari PDI Perjuangan dengan raihan delapan kursi, disusul Nasdem tujuh kursi, PKP Indonesia lima kursi, Golkar empat kursi, PAN dan Demokrat masing-masing dua kursi, partai Gerindra dan Perindo masing-masing satu kursi.

Baca juga: Komisi IV Apresiasi Capaian Program Kementan Tahun 2021

Halaman
123
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved