Breaking News:

Seleksi Kepegawaian di KPK

Eks Pimpinan KPK: Pemecatan Pegawai KPK Harus Berdasar PP Nomor 63 Tahun 2005  

Pemecatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai beragam tanggapan baik pro maupun kontra.

Editor: Aswin_Lumintang
tribunnews/Gita Irawan
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2007 sampai 2011 M Jasin di Kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Jumat (18/6/2021). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Pemecatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai beragam tanggapan baik pro maupun kontra.

Satu di antaranya diutarakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2007-2011, M Jasin memandang pemecatan pegawai KPK harus didasarkan audit.

Baca juga: Tingkatkan Minat Pengunjung di TWA Tomohon, Dispar Gandeng Komunitas Anak Muda

Baca juga: Kabar tak Sedap Hampiri Christian Eriksen, Begini Kabar Terbarunya Pasca Hampir Tewas di Lapangan

Selain itu, Jasin mengatakan, sebelum memecat pegawai maka KPK harus melakukan sejumlah pemeriksaan terkait indikator-indikator yang bisa digunakan untuk mengukur layak atau tidaknya seorang pegawai KPK dipecat.

Indikator tersebut, kata Jasin, diantaranya terkait dengan pelanggaran kode etik, performa kinerja, dan pelanggaran hukum.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2007 sampai 2011 M Jasin di Kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Jumat (18/6/2021).
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2007 sampai 2011 M Jasin di Kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Jumat (18/6/2021). (tribunnews/Gita Irawan)

Dalam proses audit itu, KPK harus mampu menunjukkan bukti-bukti kepada pegawai tersebut sebelum akhirnya memutuskan untuk memecat pegawai bersangkutan.

Hal tersebut disampaikan Jasin usai memberikan keterangan terkait aduan pegawai KPK yang menduga adanya pelanggaran HAM dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

 
"Jadi tidak hanya sekadar tes saja kemudian sebagai dasar untuk melengserkan pegawai KPK. Tak bisa, dasarnya harus audit atau pemeriksaan seperti itu," kata Jasin di kantor Komnas HAM RI Jakarta pada Jumat (18/6/2021).

Jasin juga mengingatkan pegawai KPK merupakan pegawai Komisi Negara yang digaji oleh APBN, dilingkupi oleh Peraturan Pemerintah (PP) yaitu nomor 63 tahun 2005 terkait sistem manajemen sumber daya manusia di KPK.

Selain itu, kata dia, ada PP mengenai hak keuangan dan protokoler pimpinan KPK yang diterbitkan antara tahun 2005 sampai 2006.

"Sehingga apabila dia dipecat, itu pasti didasarkan atas hal-hal yang diatur di PP itu, antara lain pelanggaran hukum, pelanggaran kode etik, atau dia tidak bisa mencapai kinerja atau dia meninggal dunia," kata Jasin.

Menyinggung terkait TWK yang dijadikan dasar pemecatan 51 pegawai KPK, Jasin mengatakam tidak ada klausula tes yang berakhir dengan pemecatan dalam PP 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil.

"Tidak ada klausul tes yang berakhir dengan pemecatan dalam PP 41 tahun 2020," kata Jasin.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Eks Pimpinan KPK: Pemecatan Pegawai KPK Harus Didasarkan pada Audit, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/06/18/eks-pimpinan-kpk-pemecatan-pegawai-kpk-harus-didasarkan-pada-audit.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Hasanudin Aco

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved