Breaking News:

Rudapaksa

GPS Mengutuk Pemerkosaan Terhadap Anak Disabilitas, Desak Aparat Hukum Berat Para Pelaku

Kekerasan seksual di Sulut semakin mengkhawatirkan. Kasus perkosaan yang diduga dilakukan oleh delapan orang dewasa, bahkan lebih terhadap seorang ana

Penulis: Aswin_Lumintang | Editor: Aswin_Lumintang
istimewa
Gerakan Perempuan Sulawesi Utara (GPS) Lawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 

MANADO, TRIBUNMANADO.CO,ID - Kekerasan seksual di Sulut semakin mengkhawatirkan. Kasus perkosaan yang diduga dilakukan oleh delapan orang dewasa, bahkan lebih terhadap seorang anak disabilitas merupakan tindakan biadab dan melukai hati nurani kemanusiaan.

Hal ini diutarakan Gerakan Perempuan Sulut (GPS) Lawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak melalui Koordinator GPS, Pdt Ruth Ketsia Wangkai, melalui rilis kepada tribunmanado.co.id, Kamis (17/06/2021).

Menyikapi kasus ini Pdt Ruth mengatakan, pihak Gerakan Perempuan Sulut (GPS) mengutuk keras aksi keji para pelaku dan meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera memproses dan memberikan hukuman maksimal kepada para pelaku sesuai dengan UU Perlindungan Anak.

Gerakan Perempuan Sulawesi Utara (GPS) Lawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Gerakan Perempuan Sulawesi Utara (GPS) Lawan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (istimewa)

GPS juga mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan OPD-OPD terkait dan siap bekerjasama dalam penanganan korban. Diharapkan ini bukan hanya tindakan pemadam kebakaran yang bergerak karena ada kejadian, namun terus bersinergi dengan semua pihak, termasuk dengan gerakan masyarakat sipil, mulai dari pencegahan dan pemberdayaan.

Saat ini tindakan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kekerasan seksual sangat penting untuk dilakukan.

Membangun kesadaran masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa terjadi pada siapa saja dari anak kecil sampai lansia dan juga kelompok rentan lainnya spt kelompok disabilitas. Memberi pemahaman bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM, tak sekedar tindakan amoral atau asusila.

Melalui sosialisasi di institusi keluarga, pendidikan di semua tingkatan, lembaga keagamaan dan juga organisasi--organisasi sosial lainnya.

Baca juga: Masih Ingat Naoko Nemoto? Istri Presiden Soekarno Asal Jepang, Ini Potret Cantiknya di Usia 81 Tahun

Baca juga: Sandiaga Uno: Geopark Rammang Rammang Kenalkan Indonesia ke Dunia

Tak kalah penting juga perlindungan dan rehabilitasi korban kekerasan hingga menjadi penyintas, karena itu adalah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh negara. Itu adalah hak korban yg harus dipenuhi.

Karena itu, itu GPS mendesak Pemerintah Daerah untuk membuat regulasi yang mengatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Terakhir GPS mendesak DPR RI segera membahas dan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sebagai landasan hukum untuk memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual dan penindakan pelaku.

Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved