Breaking News:

Tanah Negara

Andi Arief Minta Mahfud MD Buktikan Tudingan Jaman SBY Obral Tanah ke Asing

Pernyataan spontan Menko Polhukam, Mahfud MD bahwa jaman SBY menjabat Presiden banyak menjual tanah ke pihak asing, ditanggapi Andi Arief. 

Kolase Foto: Twitter/AntaraNews
Andi Arief Klaim Kudeta KLB Deli Serdang gagal. Jhoni Allen Cs Pakai Cara Gaib Paranormal. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA -  Pernyataan spontan Menko Polhukam, Mahfud MD bahwa jaman SBY menjabat Presiden banyak menjual tanah ke pihak asing, ditanggapi Andi Arief. 

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu)  Partai Demokrat Andi Arief menanggapi santai tudingan yang menyebut pengalihan tanah atau lahan ke negara asing paling banyak terjadi di era Preaiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menko Polhukam Mahfud MD saat hadiri pelantikan Dr Siti Marwiyah SH MH sebagai Rektor Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya.
Menko Polhukam Mahfud MD saat hadiri pelantikan Dr Siti Marwiyah SH MH sebagai Rektor Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya. (Foto Jatimnow.com)

Tudingan tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Andi Arief meminta Mahfud MD membuktikan ucapannya tersebut.

"Pak Mahfud suruh membuktikan saja," kata Andi kepada Tribunnews.com, Minggu (6/6/2021).

Sebelumnya, pernyataan Mahfud MD tersebut untuk menanggapi kritik yang diarahkan kepada pemerintah bahwa 70 persen tanah negara disebut dikuasai oleh asing.

Artinya, hanya 30 persen tanah yang dikuasai oleh negara.

Menurut Mahfud, pemerintahan Jokowi tidak pernah mengobral tanah ke asing.

Sebaliknya, kasus pengobralan tanah ini hanya perjanjian kontrak dari pemerintahan sebelumnya.

Baca juga: Soal Puan Maharani Diusung PDI-P Sebagai Capres 2024, Ini Tanggapan Pengamat Politik Ferry Liando

Baca juga: Berkunjung ke Sulut, Ketua DPR RI Puan Maharani Nginap di Pulau Bangka

"Nah sekarang kita buka data siapa yang ngobral-ngobral tanah itu? kita ini cuma kebagian limbahnya. Pada zaman Pak Jokowi pemberian HPH atau pemberian tanah pada zaman pemerintahan kami ini itu nggak ada itu," kata Mahfud saat menjadi pembicara dialog dengan Rektor UGM dan pimpinan PTN/PTS seluruh Yogyakarta yang ditayangkan YouTube Universitas Gadjah Mada pada Sabtu (5/6/2021) lalu.

Mahfud menjelaskan pengobralan tanah justru paling banyak terjadi pada pemerintahan SBY atau periode 2004-2014. Menurutnya, ada jutaan hektar tanah yang diberikan HPHnya kepada asing.

"Kalau kita buka datanya tahun 2004 sampai dengan 2014, itu belasan juta hektar dikeluarkan. Nah zaman Pak Jokowi itu hanya meneruskan karena sudah ada komitmen dari pemerintahan yang sebelumnya dan tidak boleh ditolak harus dilanjutkan," ungkapnya.

Mahfud menuturkan pemerintahan presiden Jokowi justru kerap membagi-bagikan tanah kepada masyarakat. Persoalan tanah yang dikelola asing ini disebut limbah dari pemerintahan sebelumnya.

"Nah ini Pemerintah nggak ada gunanya tanah rakyat diobral ke mana-mana. Saya katakan bahwa ini limbah. Kita ini sulit menyelesaikan ini karena misalnya kita mau merampas tanahnya orang ini milik negara, tapi dia ini punya kontrak yang sah dengan negara pada waktu itu. Pemerintah ingin mencabutnya seenaknya kan nggak bisa," tukasnya.

Editor: Aswin_Lumintang
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved