Pemkab Talaud Gandeng Kejari Talaud Awasi Pekerjaan Proyek

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO  - Pemerintah Kabupaten Talaud Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Talaud melaksanakan acara penandatanganan kontrak terhadap beberapa paket pekerjaan pengadaaan barang dan jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud ,bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Talaud, Kamis (27/5) kemarin.

Bupati Kabupaten Talaud Elly Engelbert lasut yang diwakili Asisten ekonomi Pembangunan (Ekbang) Leida Dachlan mengatakan, Bupati awalnya telah menyurat ke Kejaksaan Negeri Talaud untuk semua pekerjaan di Kabupaten Talaud itu dikawal oleh Kejaksaaan.

Maksudnya dari pengawalan ini , untuk melakukan transparansi semua pengerjaaan dan pengadaan barang dan jasa yang ada di kabupaten Talaud.

Bupati Talaud dr Elly Lasut saat di wawancarai Tribun Manado Jumat (28/5/2021) mengatakan dimana pemerintah menginginkan bahwa, semua pekerjaaan sesudah melewati mekanisme tender dan sebagainya kemudian dilakukan penandatanganan kontrak maka pada saat itu juga semua pelaksanaan kegiatan apakah itu pihak ketiga, PPKOM, PPTK itu pun langsung diberikan pembinaan.

“Agar supaya dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan dilaksanakan dengan benar, memperhatikan kwalitas pekerjaan berdasarkan kontrak yang sudah ditandatangani dan juga memperhatikan waktu pelaksanaan," kata Dachlan.

Bupati juga berharap di dalam pelaksanan kegiatan ini, dilakukan berdasarkan apa yang telah disepakati dan dijanjikan di dalam kontrak.

Sementara itu Kajari Talaud Agustiawan Umar Ketika diwawancarai beberapa waktu yang lalu mengatakan,menyahuti apa yang di inginkan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, saya menyampaikan kepada Bupati untuk Kejari Talaud kegiatan kita cukup besar karena seluruh SKPD itu didampingi oleh Kejari Kepulauan Talaud.

"Kita berdoa mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar dan kabupaten Talaud bisa menjadi contoh kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara," ujar Umar.

Adapun beberapa paket penandatangan kontrak pengerjaan di dinas PU yang ditandatangani ada 7 paket kerja, tetapi yang ditandatangani baru 5 paket, karena yang 2 paket pihak ketiganya tidak hadir karena berhalangan sakit. (*)