Nasional
Rencana Pemerintah Tingkatkan Pariwisata Bali di Tengah Pandemi Covid 19, Akan Ada Work from Bali
Salah satu cara yang diambil adalah pencanangan program Work from Bali (WFB) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Keadaan terkini di Bali dampak dari pandemi covid 19.
Pertumbuhan ekonomi menurun drastis hingga minus 9 persen.
Adanya pandemi covid 19 ini membuat dunia alami perubahan dari segi tatanan kehidupan masyarakat.
Tak terkecuali Indonesia, lebih khusus lagi di Bali.
Ilustrasi Bali - Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali.(SHUTTERSTOCK / GODILA)
Bali adalah salah satu Provinsi yang mengalami dampak signifikan akibat pandemi covid 19.
Itu karena Provinsi Bali selama ini bertumpu pada sektor pariwisata.
Kondisi ini menjadikan pertumbuhan ekonomi menurun drastis hingga minus 9 persen.
Tidak ingin kondisi ini berlarut-larut, pemerintah ambil sikap.
Salah satu cara yang diambil adalah pencanangan program Work from Bali (WFB) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemenko Bidang Kemaritiman dan ASN tujuh kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman.
Tidak hanya itu, Bali juga rencananya akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan 12 sidang internasional selama setahun kedepan.
Disamping itu, implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 tahun 2021 terus digalakkan guna menindak tegas setiap bentuk pelanggaran protokol kesehatan di era pandemi.
“Tingkat okupansi hotel-hotel di Bali hanya 10 persen dalam 14 bulan,
ini mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu di Jakarta, Kamis 20 Mei 2021.
Lebih jauh, Deputi Odo mengungkapkan bahwa langkah tersebut diambil untuk meningkatkan rasa percaya wisatawan domestik sehingga mampu memulihkan perekonomian lokal.
Peningkatan rasa percaya publik domestik ini diharapkan dapat menciptakan dampak berganda (Multiplier effect) yang membantu memulihkan perekonomian lokal baik.
“Setiap satu Rupiah yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas ke daerah, termasuk Bali, akan memberikan multiplier effect (dampak langsung, tidak langsung maupun induksi) bagi perekonomian lokal,” ungkap Deputi Odo.
Namun demikian, kebijakan WFB yang pada tahun 2000 pasca peristiwa bom Bali juga pernah dilakukan oleh Pemerintah Pusat ini, tidak diambil secara serampangan dan tanpa mempertimbangkan faktor lain.
Deputi Odo menyatakan bahwa pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat pada masa pandemi ini sebesar Rp 100 triliun.
“Jadi tidak benar bahwa pemerintah hanya memfokuskan biaya perjalanan dinas ASN untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat secara umum,”tegasnya.
Disisi lain, Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengungkapkan bahwa ada beberapa poin yang disiapkan oleh pemerintah sebelum pemberlakuan kebijakan WFB.
Pertama adalah menggenjot program vaksinasi Covid-19 di Bali.
“Pak Menko (Luhut Pandjaitan) pada Bulan Maret lalu meminta agar program vaksinasi di Bali diintensifkan dari 1,8 juta hingga 3 juta orang per Bulan Mei untuk membentuk kekebalan imunitas sehingga provinsi ini dapat menjadi zona hijau,” jelasnya.
Managing Director The Nusa Dua disela meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap dua di BICC The Westin Resort Nusa Dua. (Tribun Bali/Zaenal Nur Arifin)
The Nusa Dua Sudah Siap
Managing Director The Nusa Dua I Gusti Ngurah Ardita menyampaikan bahwa MoU tersebut merupakan bagian dari komitmen ITDC mendukung program Work From Bali.
"Kami di Kawasan The Nusa Dua sudah siap tentang hal program Work From Bali dan penyelenggaraan-penyelengaraan kegiatan (Kemenko Marves dan 7 Kementerian dibawahnya)," ujar Ngurah Ardita, disela kegiatan vaksinasi massal Covid-19 tahap kedua di BICC The Westin Resort Nusa Dua.
Dengan adanya MoU tersebut akan ada pedoman atau panduan penyelenggaraan kegiatan yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga.
"Kita sudah memiliki MoU untuk nantinya ada komunikasi antara Kementerian/Lembaga yang akan menyelenggarakan kegiatan sudah punya panduan atau pedoman baik sisi harga maupun sebagainya dengan hotel-hotel yang ada di kawasan ini," tambahnya.
Lebih lanjut, Ngurah Ardita menyampaikan dalam MoU tersebut lebih kepada ada komitmen dan pedoman dari masing-masing hotel yang ada di kawasan terhadap penyelenggara kegiatan Kementerian/Lembaga dibawah Kemenko Marves.
"Misalnya dari hotel A memberikan harga yang sesuai dengan pedoman yang dimiliki oleh Pemerintah. Jadi sejak awal mereka sudah punya pedomannya," imbuhnya.
MoU tersebut berlaku seusai penandatanganan waktu itu dan rencananya berlaku 5 tahun dengan skema tiap tahunnya dievaluasi.
Sebagai informasi, Kemenko Marves melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Dukungan Penyediaan Akomodasi untuk Peningkatan Pariwisata The Nusa Dua Bali dengan ITDC.
Dalam Mou tersebut disebutkan bahwa seluruh penyelenggaraan kegiatan di Bali dilakukan dengan standar dan protokol kesehatan yang ketat.
Selain itu, hampir seluruh hotel di kawasan The Nusa Dua telah memperoleh Sertifikasi CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, dan tengah menyelesaikan vaksinasi bagi hampir 10.000 pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan The Nusa Dua serta masyarakat desa penyangga.
“Untuk melindungi masyarakat di kawasan ini dari penyebaran Virus Corona, seluruh pengunjung baik untuk kebutuhan pekerjaan maupun keperluan lain wajib mengikuti persyaratan perjalanan ke Bali yang diberlakukan oleh pemerintah yaitu melakukan tes swab PCR maupun rapid antigen,” ungkap Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi. (*)
Minimal Juli 2021 ada work from Bali
Sesuai arahan dari Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, minimal pada Juli 2021 akan ada work from Bali.
Di mana BUMN akan diminta bekerja dari Bali.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara, Selasa 16 Maret 2021.
"Dari rapat virtual dengan Menko Maritim, minimal Juli 2021 ada work from Bali," kata Jaya Negara.
Ia mengatakan, nantinya akan ada akses-akses yang dipermudah dari Kemenkumham kepada wisatawan.
"Dan ada akses-akses kemudahan dari Menkumham terkait masalah visa. Tamu-tamu tidak hanya 183 hari tinggal di Bali, lebih dikasi dengan membayar visa on arrival," katanya.
Untuk sistem pembayarannya saat ini tengah dikaji oleh Kemenkumham.
Tamu yang datang tidak melakukan antre lagi, melainkan sudah menggunakan sistem online.
"Mereka datang dan bisa bekerja dari Bali. Untuk Denpasar kami siap dan akan menerapkan Denpasar jadi zona hijau herd imunnity, 80 persen masyarakat divaksin, dengan harapan pariwisata pulih kembali," katanya.
ITDC Genjot Vaksinasi Covid-19
ITDC sebagai BUMN pengembang dan pengelola destinasi pariwisata di Indonesia, melalui SBU The Nusa Dua, memulai vaksinasi tahap kedua bagi pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif di The Nusa Dua.
Vaksinasi berlangsung pada tanggal 20 – 26 Mei 2021 di Bali International Convention Center (BICC), The Westin Resort Nusa Dua Bali dan pada tanggal 27-28 Mei 2021 di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort dengan target lebih dari 8.000 peserta.
Target tersebut terdiri dari karyawan hotel dan fasilitas kawasan The Nusa Dua, petugas keamanan dan kebersihan kawasan, pegawai ITDC, paguyuban pedagang pantai, serta tenaga transportasi.
Program vaksinasi bagi pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif di dalam kawasan The Nusa Dua ini diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian BUMN bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, ITDC, Bali Tourism Board, The Westin Resort Nusa Dua Bali, Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort serta BIMC Siloam Nusa Dua.
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menerjunkan 5 tim yang terdiri dari 60 tenaga kesehatan, didukung oleh BIMC Siloam Nusa Dua yang menyediakan mini ICU serta ambulance di lokasi vaksinasi.
Kegiatan vaksinasi ini merupakan upaya untuk mewujudkan The Nusa Dua sebagai salah satu green zone atau lokasi bebas COVID-19 dalam upaya pemulihan pariwisata Bali.
"Kami sangat senang dapat memulai kegiatan vaksinasi dosis kedua bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan The Nusa Dua, setelah penyelesaian vaksinasi dosis pertama dua bulan lalu," ujar Managing Director The Nusa Dua, I Gusti Ngurah Ardita, Kamis 20 Mei 2021.
Ia menambahkan pemberian vaksinasi ini merupakan satu dari dua pola pendekatan yang kami gunakan untuk mewujudkan The Nusa Dua sebagai Green Zone Destination.
Pola pendekatan pertama adalah tata kelola kawasan berupa penyiapan infrastruktur, penyusunan dan implementasi SOP, dan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE), sementara pola kedua adalah pemberian vaksinasi untuk seluruh pekerja pariwisata di kawasan The Nusa Dua.
"Kedua pola ini kami yakini dapat menekan penularan COVID-19 di dalam kawasan dan sekitarnya, sehingga baik pekerja maupun wisatawan dapat berkegiatan dengan aman dan nyaman di The Nusa Dua," imbuhnya.
Sebagai informasi, Pemerintah telah menetapkan The Nusa Dua, Ubud, dan Sanur sebagai Green Zone atau kawasan bebas COVID-19 dalam upaya mempercepat pemulihan pariwisata Bali dengan memprioritaskan pada kedatangan wisatawan domestik.
Melalui Green Zone ini diharapkan wisatawan khususnya wisatawan domestik, merasa aman dan nyaman saat berwisata baik karena penerapan protokol kesehatan yang ketat maupun vaksinasi menyeluruh terhadap masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di zona atau kawasan tersebut berikut desa-desa penyangganya.
Dengan penetapan The Nusa Dua sebagai Green Zone Destination, diharapkan dapat meningkatkan minat dan kepercayaan diri wisatawan domestik untuk berkunjung mengingat kawasan terintegrasi ini memiliki kelengkapan akomodasi, fasilitas, dan atraksi sehingga akan memudahkan wisatawan untuk berkegiatan atau berlibur tanpa perlu meninggalkan kawasan.
Selain itu, kesiapan The Nusa Dua sebagai sebuah destinasi wisata bersertifikasi CHSE yang siap menerima kunjungan wisatawan khususnya domestik, juga mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga.
Dukungan ini terlihat dari ditandatanganinya Dukungan Penyediaan Akomodasi Untuk Peningkatan Pariwisata The Nusa Dua Bali antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenkomarves) dan ITDC dalam upaya meningkatkan kunjungan dan okupansi kawasan The Nusa Dua melalui program Work From Bali.
“Dengan meningkatnya kunjungan ke The Nusa Dua melalui program Green Zone Destination dan Work From Bali, kami optimistis The Nusa Dua dapat menjadi lokomotif pemulihan pariwisata Bali. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan perhatian Pemerintah dan seluruh stakeholders terhadap kawasan yang kami kelola ini," tutur Ardita.(*)
Subscribe YouTube Channel Tribun Manado:
Artikel ini telah tayang di:
Tribun-Bali.com
Dukung Work From Bali, Selama 9 Hari ITDC Genjot Vaksinasi Covid-19
Juli 2021 Akan Ada Work From Bali, BUMN Diminta Bekerja dari Bali
![[FULL] Ramai-ramai Kepala Daerah Protes Kebijakan Menkeu Purbaya, Pakar Ingatkan Harus Hati-hati](https://img.youtube.com/vi/rOG5ZzAPO5Y/mqdefault.jpg)
