Breaking News:

Berita Sulut

Anggota DPRD James Arthur Kojongian Tak Digaji Lagi, Golkar Lapor Lagi ke Mendagri

DPRD Sulut tetap pada keputusan tak akan membayar gaji James Arthur Kojongian, termasuk hak keuangan lainnya serta hak protokoler.

Penulis: Ryo_Noor | Editor: Rhendi Umar
Tribun manado / Ryo Noor
James Arthur Kojongian 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - DPRD Sulut tetap pada keputusan tak akan membayar gaji James Arthur Kojongian, termasuk hak keuangan lainnya serta hak protokoler.

DPRD bersikukuh JAK sudah dipecat, meski belum ada keputusan Mendagri, DPRD wajib menjalankan keputusan lembaga. 

JAK dipecat buntut kasus video viral menyeret istrinya MEP di atas mobil deksel di jalanan Kota Tomohon. Kasus viral itu berbalut isu perselingkuhan 

Merespon sikap DPRD Sulut itu, Partai Golkar pun bereaksi. Tak ingin lagi berdebat siapa yang benar dan salah, Partai Golkar menyerahkannya ke wasit yakni Mendagri.

"DPRD punya hak mengambil langkah tersebut, Partai Golkar pun punya hak untuk merespon surat mendagri. Melihat perkembangan ini, Partai Golkar akan menempuh proses administrasi dengan kembali menyurat ke Mendagri," kata Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Sulut, Jantje Wowiling Sajow, Sabtu (22/5/2021).

JWS mengatakan, mesti sudah ada arahan Mendagri untuk memenuhi hak keuangan JAK sebelum ada keputusan pemberhentian dari Mendagri, namun itu tak dipenuhi DPRD.

Sebenarnya bukan soal hak keuangan saja yang jadi persoalan, tapi niat untuk memenuhi aturan yang lebih di atas.

"Kalau hanya soal hak keuangan JAK tetap masih Anggota DPRD, tentu wajib dipenuhi DPRD nantinya," katanya.

Partai Golkar berprinsip harus ikut aturan, sebelum ada keputusan pemberhentian Mendagi maka JAK masih Wakil Ketua DPRD.

"Kalau sudah ada keputusan kita siap melaksanakan, negara Indonesia berdasarkan undang-undang, kita harus patuhi aturan yang lebih di atas," katanya

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved