Peringatkan KKB Papua, Komjen Paulus Waterpauw: Hati-hati yang Membantu, Akan Terciduk Semua

TRIBUNMANADO.CO.ID - Terkait tindakan KKB Papua yang sebelumnya sudah dicap sebagai oraganisasi teroris.

Hal tersebut setelah KKB Papua menyerang para warga sipil bahkan Kepala BIN Papua tewas ditembak KKB.

Hal tersebut tentunya menjadi alasan kenapa KKB Papua sekarang dilabeli sebagai teroris.

Baca juga: KKB Kembali Berulah, Sebelumnya Bakar Sekolah dan Puskesmas, Kini Rumah Warga pun Dibakar

Baca juga: Napi Rutan Malendeng Kabur, Petugas dan Anggota Kepolisian Lakukan Pencarian, Ini Kata Kadivpas

Baca juga: Tak Ada Waktu Berbulan Madu, Segudang PR Menanti Andrei Angouw - Richard Sualang

Foto : Kolase foto Komjen Paulus Waterpauw (kiri) dan KKB Papua (kanan). (Kolase KOMPAS.com/IRSUL PANCA ADITRA dan Tribun Jambi)

Kabaintelkam Polri Komjen Paulus Waterpauw memberikan peringatan tegas kepada para anggota KKB Papua dan simpatisannya.

Mantan Kapolda Papua itu menyebutkan akan ada konsekuensi besar jika ada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terbukti melakukan tindakan terorisme.

Bukan hanya pelaku di lapangan, kata dia lagi, tapi juga otak di belakang layar.

"Hati-hati. Itu ada unsur-unsurnya. Soal yang membantu. Akan terciduk semua.

Baik di dalam maupun luar negeri," kata Paulus Waterpauw, Sabtu (8/5/2021), dilansir dari Antara.

Paulus Waterpauw juga menyebutkan bahwa yang dilabeli teroris adalah KKB Papua yang terbukti melakukan tindakan kekerasan dan terorisme, bukan masyarakat Papua.

"Jadi yang dilabeli teroris adalah orang-orang yang melakukan kekerasan itu. Bukan masyarakat Papua," ujar Paulus Waterpauw.

Selain itu, Paulus juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga pendekatan hukum harus dipakai terhadap para KKB Papua.

"Kelompok mereka sudah punya senjata tajam lalu lakukan kekerasan pada masyarakat.

Minta makanan, minta dana. Mereka lakukan itu kepada warga Papua, bahkan membakar rumah warga.

Maka kita harus tegakkan aturan hukum," ujar Paulus Waterpauw.

Paulus menilai, konflik Papua harus dilihat dengan pendekatan hukum, karena siapa pun wajib taat pada aturan negara.

"Hukum harus menjadi panglima dalam penyelesaian masalah ini. Kalau hukum berjalan baik akan baik pula negara," ujarnya pula.

Foto : Lekagak Telenggen, Komandan TPNPB-OPM/Pimpinan KKB Papua yang dikenal brutal tembak mati Kopassus hingga Tukang Ojek. (TPNPB)

Ada Pola Baru Penanganan KKB Papua

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkunjung ke Papua pada Jumat (7/5/2021). 

Kunjungan ini terkait penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang aksinya semakin beringas.

Dalam kunjungan itu Panglima TNI dan Kapolri melakukan pertemuan tertutup dengan Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih dan seluruh satgas di Timika, Kabupaten Mimika, Papua

Selain itu, mereka juga melakukan pertemuan dengan para tokoh masyarakat, akademisi dan Komnas HAM.

Namun selesai pertemuan tersebut, baik Panglima TNI maupun Kapolri tidak memberi keterangan pers kepada awak media yang sudah menunggu di luar gedung pertemuan.

Keterangan baru didapatkan dari Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri. 

Menurut Mathius, kedatangan Panglima TNI dan Kapolri ke Papua untuk membahas penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Memberi arahan untuk penanganan dan penegakan hukum di tanah Papua karena semua perkuatannya on the spot-nya di Timika sehingga Panglima TNI dan Kapolri berkunjung ke sini untuk melihat sejauh mana Satgas Nemangkawi bertindak dan bagaimana konsep penanganan berikutnya," ujarnya di Timika, Jumat malam.

Fakhiri mengakui nantinya akan ada pola baru terkait penanganan KKB.

Hanya saja, ia tidak merinci pola seperti apa yang akan dipakai.

"Salah satu bagian yang beliau sampaikan, tapi tentunya pola penanganan itu kita masih menunggu petunjuk dari Mabes Polri, mudah-mudahan kalau minggu depan sudah keluar, kita akan melakukan penyesuaian," kata dia.

Kemudian, proses penindakan KKB akan di bawah satuan kewilayahan.

"Pola tindak tetap sama, tapi dari yang tadinya dari pusat itu akan diserahkan ke (satuan) kewilayahan, yaitu Polda dan Kodam," kata Fakhiri.

Terkait pertemuan dengan tokoh masyarakat, akademisi dan Komnas HAM, Fakhiri menyebut hal tersebut lebih untuk meminta saran bagaimana cara terbaik menangani KKB.

Panglima TNI dan Kapolri, sambung Fakhiri, ingin lebih berhati-hati dalam penanganan KKB agar masalah yang ada bisa selesai tanpa menyisakan dendam.

"Koordinasi dengan akademisi, Komnas HAM dan tokoh masyarakat itu semua integral karena kita perlu saran dan masukan untuk melakukan tindakan yang pas.

Ini sedang berproses, tentu Kapolri dan Panglima TNI berhati-hati melaksanakan hal itu," kata Fakhiri.

Foto : Pasukan Setan TNI AD dikirim untuk tumpas teroris KKB Papua. (Istimewa)

Tak Ada Pengerahan Pasukan Khusus

Di bagian lain Irjen Mathius D Fakhiri membantah adanya pengerahan pasukan khusus ke Papua.

Menurut dia, belum ada perintah dari Kapolri maupun Panglima TNI terkait hal itu. 

"Tidak ada pasukan khusus datang ke Papua, itu orang suka membesar-besarkan saja," ujarnya kepada Kompas.com di Timika, Jumat (7/5/2021).

Sejauh ini, sambung Fakhiri, keberadaan pasukan khusus belum diperlukan untuk menangani KKB.

Menurut dia, keberadaan pasukan bawah kendali operasi (BKO) sudah memadai untuk menangani KKB.

"Perkuatan yang sudah diperbantukan di Papua itu yang sedang bertugas, kalau pun nanti ada rotasi itu rotasi rutin," kata dia.

Sebelumnya Fakhiri juga sempat menegaskan, walau saat ini KKB sudah dilabeli sebagai organisasi teroris, namun pola penanganannya belum akan berubah.

Aparat keamanan akan sebisa mungkin mengedepankan pendekatan kesejahteraan sebelum melakukan penindakan hukum.

"Kita tetap mengedepankan pendekatan kesejahteraan. Tentunya sebagai Kapolda dalam menyikapi keputusan pemerintah tentu kita laksanakan, tetapi tetap berpedoman terhadap apa yang sudah kita lakukan karena disitu penegakan hukum telah dilaksanakan," ujarnya.

Kepala daerah, sambung Fakhiri, memiliki peran sangat penting untuk bisa mendekati KKB secara kemanusiaan.

Sebagai perwakilan pemerintah pusat yang dipilih langsung oleh masyarakat, para bupati diyakininya memiliki hubungan emosional lebih dibandingkan dengan aparat keamanan.

"Kita melakukan soft aproach dengan mendekati semua elemen masyarakat, pemerintah daerah di titik-titik krusial kita usahakan agar mereka di depan dengan mengambil langkah kongkrit dalam melakukan penggalangan untuk menarik mereka (anggota KKB) keluar," kata Fakhiri.

Berita lainnya terkait KKB Papua

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Peringatan Tegas Pauluw Waterpauw untuk KKB Papua, Ada Konsekuensi Besar Jika Terbukti Jadi Teroris, https://surabaya.tribunnews.com/2021/05/09/peringatan-tegas-pauluw-waterpauw-untuk-kkb-papua-ada-konsekuensi-besar-jika-terbukti-jadi-teroris?page=all