Pasca Raih WTP, Bupati Bolmong Yasti Langsung Naikan TPP ASN

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) berencana akan mengalokasikan dana tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi pegawai di lingkup Pemkab Bolmong pada tahun anggaran 2022 mendatang.

Hal ini sebagai bentuk apresiasi atas kinerja ASN lantaran Pemkab Bolmong baru meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut.

“Saya dengan Pak Sekda sudah membahas soal ini," Kata Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow belum lama ini. 

"Rencananya TPP untuk pegawai akan dinaikkan,” tambah dia. 

Menaikan TPP pegawai katanya, sebagai penghargaan atas kerja keras yang telah dilakukan. 

Termasuk mampu mengurai persoalan aset yang ada disetiap SKPD.

Bupati sendiri tak menyebut berapa persen untuk menaikan TPP ASN. 

Akan tetapi paling tidak ini sebagai bentuk reward bagi para ASN.

“Termasuk tunjangan bagi para honorer,” ungkapnya.

Namun Bupati menegaskan, jika kinerja turun.

Tentu sanksinya yakni akan menurunkan kembali tunjangan yang diberikan.  

Dia mengatakan dalam manajemen organisasi perangkat daerah (OPD) dapat dilihat posisi jabatannya dan tugas-tugasnya. 

Dari tiga hal tersebut, kata dia, maka bisa diketahui kelas-kelas jabatan dari PNS di Bolmong.

“Di Bolmong sendiri, untuk staf 300an,” bebernya.

“Tentu juga dilihat kemampuan keuangan daerah kemudian dibuat kebijakan pemberian TPP dengan persentase tertentu,” tegasnya.

Minta ASN Jangan Terbuai 

Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow meminta seluruh Aparatur Negeri Sipil (ASN) Kabupaten Bolmong untuk tidak berpuas diri.

Meski baru saja meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2020 dari BPK RI Perwakilan Sulut.

“Ya tentu ini patut disyukuri karena baru kali ini Pemkab Bolmong meraih WTP," ujar. 

"Meski begitu para ASN Bolmong tidak langsung berpuas diri masih banyak tugas yang terus kita benahi,” kata dia. 

Selain mengerahkan semua kekuatan para ASN disetiap SKPD.

Yasti mengaku terus melakukan koordinasi dan meminta arahan dari BPK RI dan BPKP serta Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Olly Dondokambey-Steven Kandouw.

Agar penyusunan dokumentasi serta penyelesaian aset bisa ditekan.

Yasti mengaku, paling sulit dihadapi Kabupaten Bolmong dari tahun ke tahun setiap kali pemeriksaan, yakni masalah aset.

“Nah, saat ini kami secara perlahan-lahan mulai selesai masalah aset," beber dia. 

"Pekerjaan ini tentu tidaklah mudah. Butuh waktu dan kerja keras dari semua pihak untuk menyelesaikan masalah ini,” aku Yasti.

Yasti sendiri mengaku sangat senang dengan opini yang baru saja diterima dari BPK RI Perwakilan Sulut. 

Sebab untuk meraih sebuah harapan, dibutuhkan kerja keras dari semua stakeholder.

Dia mengaku untuk meraih sebuah harapan, terus menerus ditanya oleh BPK RI soal aset. 

Hal ini yang dilakukan Yasti untuk meneruskan ketegasan itu disejumlah SKPD. 

Seprrti SKPD dengan nilai aset besar yakni Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian.

“Kadang saya berlaku keras, kadang lembut. Karena saya juga setiap harinya ditanya oleh BPK RI soal aset," aku dia. 

"Tapi Alhamdulilah, berkat kerja keras dan kekompakan tim, semua bisa dilewati dengan hasil yang maksimal,” tuturnya.

“Saya juga berterima kasih kepada jajaran ASN yang dengan semangat dan kerja keras mereka, sehingga bisa membuahkan hasil," ucapnya. 

"Saya juga minta maaf karena pernah keras selama pemeriksaan BPK," ungkapnya. 

"Tapi alhamdulillah kami sudah bisa nikmati hasilnya saat ini,” tandas Yasti. (Nie)