KKB Papua
Terungkap Isi Pembicaraan Panglima TNI dan Kapolri Soal KKB Papua, Ada Pola Penanganan Baru
Baik Panglima TNI maupun Kapolri tidak memberi keterangan pers kepada awak media yang sudah menunggu di luar gedung pertemuan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Pembicaraan tentang KKB Papua antara Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terungkap.
Kunjungan ke Papua pada Jumat (7/5/2021) ini terkait penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB ) Papua yang aksinya semakin beringas setelah diberi label teroris
Dalam kunjungan itu Panglima TNI dan Kapolri melakukan pertemuan tertutup dengan Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih dan seluruh satgas di Timika, Kabupaten Mimika, Papua
Selain itu, mereka juga melakukan pertemuan dengan para tokoh masyarakat, akademisi dan Komnas HAM.
Namun selesai pertemuan tersebut, baik Panglima TNI maupun Kapolri tidak memberi keterangan pers kepada awak media yang sudah menunggu di luar gedung pertemuan.
Keterangan baru didapatkan dari Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri.
Menurut Mathius, kedatangan Panglima TNI dan Kapolri ke Papua untuk membahas penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Memberi arahan untuk penanganan dan penegakan hukum di tanah Papua karena semua perkuatannya on the spot-nya di Timika sehingga Panglima TNI dan Kapolri berkunjung ke sini untuk melihat sejauh mana Satgas Nemangkawi bertindak dan bagaimana konsep penanganan berikutnya," ujarnya di Timika, Jumat malam.
Fakhiri mengakui nantinya akan ada pola baru terkait penanganan KKB.
Hanya saja, ia tidak merinci pola seperti apa yang akan dipakai.
"Salah satu bagian yang beliau sampaikan, tapi tentunya pola penanganan itu kita masih menunggu petunjuk dari Mabes Polri, mudah-mudahan kalau minggu depan sudah keluar, kita akan melakukan penyesuaian," kata dia.
Kemudian, proses penindakan KKB akan di bawah satuan kewilayahan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat berkunjung ke Papua (HO)
"Pola tindak tetap sama, tapi dari yang tadinya dari pusat itu akan diserahkan ke (satuan) kewilayahan, yaitu Polda dan Kodam," kata Fakhiri.