Alih-alih Tuntaskan Konflik, KKB Papua Dicap Teroris Dianggap Langkah Menambah Kekerasan, Mengapa?

TRIBUNMANADO.CO.ID - KKB Papua ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah dianggap bukan salah satu cara menyelesaikan konflik di Papua.

Kemarahan KKB Papua semakin menjadi-jadi setelah penetapan teroris bagi kelompok mereka.

Sederet penyerangan aksi teror yang dilancarkan KKB Papua belakangan ini membuat mereka dilabeli sebagai teroris oleh pemerintah.

Pelabelan KKB Papua sebagai teroris menuai kritik dari sejumlah pihak.

Alih-alih menuntaskan konflik, penetapan itu dianggap sebagai langkah peningkatan tindak kekerasan di tanah Cendrawasih.

Namun, langkah pemerintah menetapkan KKB Papua sebagai militan teroris demi untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ).

Aksi-aksi brutal KKB Papua telah membuat kesabaran pemerintah habis.

Kini pihak pemerintah melalui aparat TNI-Polri ditugaskan untuk meladeni KKB Papua jika melakukan teror dan misi penumpasan telah dibahas.

Pelabelan teroris KKB Papua ditanggapi
Pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Irine Hiraswari Gayatri.

Irine mengatakan, pemberian label teroris terhadap kelompok kekerasan bersenjata (KKB) di Papua berpotensi meningkatkan eskalasi konflik.

Ia menilai pelabelan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua.

“Intinya adalah memang label teroris ini meningkatkan eskalasi konflik di satu sisi,” kata Irine dalam diskusi virtual bertajuk “Mengkaji Penyematan Label Teroris Kepada KKB Papua: Solusi atau Masalah”, Jumat (7/5/2021).

Menurut dia, label teroris terhadap KKB justru makin menciptakan ketakutan di tengah masyarakat setempat.

Lebih lanjut, Irine khawatir pelabelan teroris terhadap KKB di Papua justru menutup dialog.

Sebab, menurutnya, dialog sulit dilakukan dalam situasi yang penuh ketegangan.

“Tidak mungkin dialog bisa dilakukan jika situasi seperti yang ketegangan setiap hari berlarut dan dilakukan oleh banyak orang itu masih terus berlangsung,” ujarnya.

Ia menilai, pemberian label teroris untuk KKB di Papua kemungkinan tidak diimbangi dengan investigasi yang mendalam terkait untuk identifikasi terhadap siapa yang masuk katagori tersebut.

Terlebih, penetapan status teroris tersebut dilakukan secara cepat setelah Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha Karya gugur akibat kontak tembak dengan KKB.

“Barangkali pendekatan ini tidak diimbangi juga dengan investigasi mendalam mengenai siapa yang bisa dilabel teroris siapa yang tidak karena dia sangat cepat waktunya pasca Kabinda ditembak,” ucap dia.

Irine pun mengatakan, pendekatan nonmiliteristik masih dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah di Papua.

Apabila pendekatan militer terpaksa dilakukan, menurutnya, pemerintah perlu memikirkan cara agar tidak banyak warga sipil yang menjadi korban.

“Jadi sudut pandang saya adalah mengapa pendekatan nonmiliteristik dan saya percaya itu masih tetap dibutuhkan,” ucapnya.

“Jika katakanlah memang tidak bisa dihindari lagi maka harus dipikirkan bagaimana caranya untuk memitigasi agar tidak banyak jatuh korban sipil,” kata dia.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengumumkan masuknya KKB sebagai organisasi teroris di Indonesia.

Keputusan ini dilakukan menyusul semakin masifnya kekerasan KKB yang berujung pada kematian.

“Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris," ujar Mahfud dalam konferensi pers dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021).

Keputusan ini menuai kritik dari Komnas HAM hingga kelompok masyarakat sipil.

Pelabelan ini dianggap akan meningkatkan eskalasi kekerasan di Bumi Cendrawasih.

DOM Tersembunyi Pelabelan Teroris untuk KKB Papua

Mantan Wakil Ketua Komnas HAM, Stanley Adi Prasetyo menyebut pelabelan teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dapat mengundang kecurigaan publik adanya praktik Daerah Operasi Militer (DOM) terselubung di Papua.

Kecurigaan itu muncul merujuk pendefinisian teroris yang diterima KKB.

"Kalau kita tanya tentang bagaimana definisi ini, definisi ini mengundang kecurigaan masyarakat jangan-jangan Papua akan diperlakukan lagi menjadi semacam DOM tanpa ada kejelasan status," ujar Stanley dalam diskusi virtual bertajuk DOM Terselubung di Papua, Jumat (7/5/2021).

Stanley menjelaskan, status DOM di Papua telah dicabut sejak 1998 atau ketika runtuhnya rezim Orde Baru.

Akan tetapi, setelah memasuki periode reformasi, status keamanan di Papua tak kunjung mendapat kepastian, apakah masuk wilayah operasi intelijen, operasi lingkungan atau operasi lainnya.

Karena tidak adanya kejelasan itu, kata Stanley, membuat status keamanan di Papua abu-abu.

"Tidak pernah dijelaskan ini, kemudian statusnya menjadi mengambang," kata Stanley.

Berkaca pada konflik Aceh, penetapan status keamanan DOM dibarengi dengan adanya produk kebijakan melalui sebuah peraturan.

Akan tetapi, hal itu sama sekali tak terjadi di Papua. Kondisi ini justru membuat Papua dilema.

Sebaliknya, jika pemerintah ingin memenangkan hati masyarakat Papua, sudah sepatutnya tak mengeluarkan status DOM bagi Papua.

"Hukumlah OPM (Organisasi Papua Merdeka) itu dengan sasaran-sasaran yang tepat, presisi, dan tidak mengorbankan atau menimbulkan ketakutan kepada masyarakat karena OPM melakukan prinsip perang gerilya," imbuh dia.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengumumkan masuknya KKB sebagai organisasi teroris di Indonesia.

(Kompas.com)

Tautan:

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/07/17285341/lipi-pelabelan-kkb-teroris-tingkatkan-eskalasi-konflik-sulit-ada-dialog?page=all#page2

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/07/15554831/pelabelan-kkb-teroris-dinilai-bisa-undang-kecurigaan-ada-dom-tersembunyi-di