Pemkot Bitung ‘Keras Kepala’ Realisasi Instruksi Presiden Jokowi

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Pemerintah daerah secepatnya membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), demi menggerakkan ekonomi di daerah di tengah Pandemi Covid 19.

Arahan ini disampaikan Presiden Jokowi dampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, secara virtual kepada seluruh kepala daerah se Indonesia, Rabu (27/4/2021).

Wali Kota Bitung Ir Maurtis Mantiri MM mengikuti dari lantai 3 gedung C Kementrian Dalam Negeri.

Apa yang disampaikan Presiden Jokowi, rupa-ruapanya belum begitu direspons pemerintah Kota Bitung.

Buktinya, hingga saat ini sejumlah insentif serta proyek yang telah tertata dalam APBD belum juga disalurkan kepada penerima ataupun lelang proyek agar uang sudah berputar di masyarakat.

Sejumlah insentif yang belum juga direalisasikan adalah Insentif Hamba Tuhan sebesar Rp 1.500.000, dan kerap dibayarkan per dua bulan Rp 3.000.000 untuk 500an penerima.

Terupdate, untuk insentif ke hamba Tuhan di Kota Bitung baru direalisasikan terakhir di bulan Maret 2021.

Kemudian penerima beasiswa pendidikan mahasiswa per orang rp 1 juta sampai rp 2 juta kepada 500 - 700 an mahasiwa kurang mampu.

Penyandang Disabilitas Rp 1 juta hingga Rp 2 juta kepada 1.000an penerima bantuan, pemberian bantuan kepada Kelompok usaha bersama (KUBE) yang anggarannya mencapai Rp 1 Miliar.

Belum lagi gaji tenaga harian lepas (THL) jika sudah di tetapkan.

Belum juga biaya advertorial media yang mencapai Rp 1.5 Miliar belum juga di salurkan. 

Melihat persoalan ini setidaknya hampir sekitar Rp 5 Miliar uang akan beredar di Kota Bitung tertahan di Bagian keuangan.

Hanya karena bantuan, insentif, Advetorial dan gaji  belum dimaksimalkan untuk mendukung perpurtaran ekonomi warga.

Sayangnya sampai bulan ke 5 di tahun 2021, baru biaya perjalanan dinas keluar daerah dari Anggota Dewan dan sejumlah kepala dinas yang diprioritaskan membuat sejumlah dana dari pemkot Bitung menguap di daerah lain seperti Jakarta, Bali dan Gorontalo.

Hal inilah yang dikritisi oleh Muzakir Boven salah satu pentolan LSM Lembeh Bersatu, meminta Wali kota Bitung Ir Maurits Mantiri MM dan Hengky Honandar SE Wakil Walikota mengintervensi kinerja dari dinas dan badan yang bertugas membagikan bantuan, insentif ataupun  gaji THL.