Breaking News:

Idul Fitri

Jelang Idul Fitri 1442 H, KPK Ingatkan Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri Bahaya Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan Penyelenggara Negara (PN) dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi

Tribunnews
Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan Penyelenggara Negara (PN) dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 2021.

KPK juga meminta penyelenggara negara dan pegawai negeri agar memberikan teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi dengan memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 untuk melakukan perbuatan koruptif. 

Sebab, tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana.

Baca juga: Operasi Yustisi Cegah Penyebaran Covid-19 di Pulau Terluar, Warga Diimbau Tetap Patuhi Prokes

Baca juga: Partai Ummat Hadir di Sulut, Ayub Ali Belum Tahu Ada Kader PAN Membelot

Demi mengingatkan hal itu KPK menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 13 tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

Dalam SE tersebut KPK kembali mengingatkan para penyelenggara negara dan pegawai negeri bahwa permintaan dana dan/atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Baik secara individu maupun atas nama institusi merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Baca juga: Ramadan Fair di Kawasan Megamas Manado Jadi Tempat Favorit Ngabuburit

Baca juga: Baru Mau Nikah atau Poligami? Ini Syarat Administrasinya Menurut Peraturan Menteri Agama

KPK juga mengimbau kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. 

Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.

Pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD juga diharapkan menerbitkan imbauan secara internal untuk pegawai di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya. 

Baca juga: TNI AL Gagalkan Penyelundupan Miras, Disembunyikan dalam Kardus Air Mineral

Baca juga: Begini Pesan Wali Kota Tomohon Caroll Senduk saat Hadiri Ibadah HUT ke 87 GMIM Elim Kolongan

Di sisi lain, pimpinan asosiasi/perusahaan/masyarakat diharapkan juga melakukan langkah-langkah pencegahan dengan mengimbau anggotanya tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin atau suap dalam bentuk lainnya. 

Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, KPK mengimbau agar segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang.

Jika karena kondisi tertentu, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi, maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima. 

Informasi terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses melalui tautan https://gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198.(ndo) 

Baca juga: KKB Papua TAK GENTAR Hadapi Pasukan Khusus, Jubir OPM: Sampai Papua Merdeka

Baca juga: Ini Pesan Andrei Angouw - Richard Sualang Bagi Kader PDIP Manado Jelang Pelantikan

YOUTUBE TRIBUN MANADO:

Penulis: Fernando_Lumowa
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved