Profil Seth Jafeth Rumkorem, Presiden & Pimpinan Pertama OPM, Mantan Anggota TNI yang Memberontak

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Indonesia secara resmi mengategorikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi teroris.

Keputusan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

"Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris," ujar Mahfud dalam konferensi pers, dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, Kamis (29/4/2021).

Lahirnya KKB Papua tak lepas dari perjuangan Papua untuk merdeka dimulai pada tahun 1965 dengan lahirnya Organisasi Papua Merdeka ( OPM).

Tujuan organisasi ini untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia.

1 Juli diperingati simpatisan Papua Merdeka sebagai hari lahirnya OPM.

Pada tanggal itu tahun 1971, digelar proklamasi kemerdekaan Papua dengan Seth Jafeth Roemkorem sebagai Presiden sementara Papua Barat (West Papua).

Sosok Seth Jafeth Rumkorem

Seth Rumkorem, lengkapnya Seth Jafeth Rumkorem meninggal 12 Oktober 2010 adalah seorang mantan militer, politikus, aktivis atau pejuang Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Seth Rumkorem yang berdomisili di Wageningen, Negeri Belanda, yang merupakan Proklamator Papua Barat Merdeka, dan juga sebagai Presiden Organisasi Papua Merdeka yang pertama.

Ia meninggal dunia di rumah kediamannya di Negeri Belanda sekitar tanggal 12 Oktober 2010.

Sebelum menjadi pimpinan OPM, Seth Rumkorem pernah berkarier sebagai militer dengan menjadi anggota TNI.

Ia menjalani pendidikan Sekolah Calon Perwira di Bandung pada tahun 1967.

Karena ketidak-puasannya, ia kemudian desersi lalu masuk hutan dan melakukan perlawanan terhadap pemerintahan RI.

Pada akhir 1970-an ia diangkat sebagai pimpinan tertinggi OPM.

Ayahnya adalah seorang yang ikut memperjuangkan Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia dan pernah berhubungan dengan Soekarno, Presiden RI.

Lahirnya OPM dengan Bendera Bintang Gejora

Perjuangaan untuk Papua merdeka dimulai pada tahun 1965 dengan lahirnya Organisasi Papua Merdeka ( OPM).

Mengutip dari Wikipedia, Tujuan organisasi ini untuk mengakhiri pemerintahan provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia.

Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan.

Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua.

Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York.

Lahirnya OPM tak bisa dilepaskan dari janji pemerintah kolonial Belanda sebelumnya, bahwa Papua bakal merdeka.

Pada 1 Desember 1961, Bendera Bintang Gejora berkibar di samping Bendera Belanda untuk pertama kalinya.

Namun pada 19 Desember 1961, Trikora dicetuskan Presiden Sukarno dari Alun-alun Utara Yogyakarta. Sukarno ingin menggagalkan 'Negara Papua' buatan kolonial Belanda.

Menurut Sukarno, wilayah yang dulu disebut Nugini Belanda (Nederland Nieuw Guinea) itu adalah wilayah Indonesia.

Pada 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda meneken perjanjian yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS), disebut sebagai Perjanjian New York.

Hasilnya, mulai Oktober 1962, Papua diamanatkan terlebih dahulu ke PBB di bawah UNTEA (Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations Temporary Executive Authority). Selanjutnya, Papua akan diserahkan Belanda ke Indonesia pada 1 Mei 1963.

Dalam kondisi itu, pihak yang ingin Papua merdeka kemudian bergerak.

Pihak otoritas Indonesia menyebutnya sebagai OPM. Nama OPM semakin dikenal tahun 1965 lewat pemberontakan bersenjata kelompok Permenas Ferry Awom di Manokwari.

Lama kelamaan, pihak pemberontak juga menerima nama OPM yang sering dipakai pihak Indonesia itu karena nama itu lebih tepat, singkat, dan mudah diingat ketimbang nama panjang organisasi yang mereka bentuk semula, 'Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat'.

Pada perkembangan selanjutnya, 1 Juli diperingati simpatisan Papua Merdeka sebagai hari lahirnya OPM.

Pada tanggal itu tahun 1971, digelar proklamasi kemerdekaan Papua dengan Seth Jafeth Roemkorem sebagai Presiden sementara Papua Barat (West Papua).

Pengertian Papua Barat saat itu tentu bukanlah seperti yang dipahami sebagai 'Provinsi Papua Barat' saat ini, melainkan seluruh wilayah Papua sebelah barat Papua Nugini.

Papua Dipertahankan Belanda

Sebelum Perjanjian New York, Papua sudah menjadi objek sengketa antara Indonesia dan Belanda sejak Proklamasi 1945. Kesepakatan sulit tercapai hingga Indonesia bertekad melancarkan operasi militer.

Pada 17 Agustus 1945, Sukarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu, secara berturut-turut, negara lain memberikan pengakuan atas kedaulatan Indonesia.

Namun, tidak dengan Belanda. Usai Perang Dunia II, Belanda datang lagi ke Indonesia dengan tujuan kembali menganeksasi.

Mereka tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Belanda kemudian melakukan aktivitas militer secara intensif.

Sejumlah perjanjian untuk menengahi konflik Indonesia-Belanda dilakukan. Dari mulai Linggarjati, Renville, hingga Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949.

Perjanjian New York 1962 Disebut Menjadi Pangkal Kekisruhan Yang Terjadi Akhir-Akhir Ini. (wowkeren.com)
Dalam KMB, Belanda mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Akan tetapi, Indonesia harus membayar utang pemerintah kolonial Hindia Belanda di masa silam hingga peperangan yang terjadi sejak 1945.

Belanda mengakui wilayah Indonesia kecuali Irian Barat atau Papua bagian barat (tidak termasuk Papua Nugini).

Daerah tersebut akan tetap dikelola oleh Belanda. Soal Papua akan dibahas kembali satu tahun kemudian.

Seiring berjalannya waktu, Belanda selalu mengulur-ulur soal wilayah Papua. Sementara Presiden Sukarno selalu menyatakan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Semboyan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke pun terus digaungkan.

Mengutip Sejarah Nasional Indonesia Jilid V (2008) Indonesia sudah membawa persoalan Papua ke forum PBB pada 1954, 1955, 1957, dan 1960. Namun, tidak pernah mendapat hasil yang memuaskan.

Hingga kemudian, Sukarno membentuk Komando Mandala pada 2 Januari 1962 sebagai tindak lanjut dari Operasi Trikora (Tri Komando Rakyat). Sukarno merumuskan Trikora pada Desember 1961.

Komando Mandala dibentuk untuk membebaskan Papua dari Belanda dengan operasi militer. Mayjen Soeharto ditunjuk sebagai Panglima Komando Mandala.

"Batalkan 'negara papua' itu! Kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat! Gagalkan! Kibarkan bendera kita! Siap sedialah, akan datang mobilisasi umum! Mobilisasi umum bagi yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialis Belanda," ucap Sukarno saat berpidato.

Gelagat Indonesia yang semakin serius merebut Papua menyita perhatian internasional. Amerika Serikat mendesak Belanda untuk bersikap lunak. Amerika Serikat meminta Belanda mau duduk dalam perundingan.

Belanda akhirnya mau duduk berunding yang akhirnya menelurkan Perjanjian New York, 15 Agustus 1962. ( Tribnmanado/rhendi umar)

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL: