Menves Bahlil Lahadalia Jelaskan Tujuan Kementerian Investasi, Bantu UMKM, Singgung Pengusaha Tajir

TRIBUNMANADO.CO.ID - Resmi dilantik, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia langsung menjelaskan program ke depannya di Kementerian Investasi.

Bersama Nadiem Makarim, Bahlil Lahadalia dilantik Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (28/4/2021).

Bahlil Lahadalia menyatakan investasi merupakan pintu masuk bagi peningkatan perekonomian nasional.

Oleh karena itu, Bahlil mengatakan tak ada pihak yang boleh menahan-nahan izin investasi.

Hal itu disampaikan Bahlil seusai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu (28/4/2021).

"Arahan Bapak Presiden menurut UU Cipta Kerja bahwa kalau kita menahan izin investasi sama dengan menahan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sama dengan menahan lapangan pekerjaan.

Sama dengan menahan sumber pendapatan negara dan kita tidak akan mengalami perbaikan," kata Bahlil.

Karena itu ia bertekad agar tak ada lagi pihak yang menahan-nahan izin investasi.

Ia pun menjanjikan prosedur investasi yang sederhana serta satu pintu agar izin investasi cepat selesai prosesnya.

Dengan demikian akan semakin banyak lapangan pekerjaan yang terbuka

bagi masyarakat dan dapat meningkatkan daya beli serta perekonomian.

Ia juga diminta oleh Presiden Jokowi untuk melakukan pemerataan agar investasi tak hanya berpusat di Pulau Jawa, tetapi juga di luar Pulau Jawa.

Selain itu Bahlil juga diminta oleh Presiden Jokowi untuk melibatkan pengusaha lokal jika ada investasi yang masuk ke daerah mereka.

"Karena presiden melihat Indonesia pada satu wilayah yang luas. Tak hanya satu pulau.

Perintah Bapak Presiden kepada kami bahwa jangan hanya mengurus pengusaha besar tapi juga UMKM," kata Bahlil.

"Harus kita kawinkan dengan UMKM dan pengusaha besar dengan yang ada di daerah.

Kolaborasi ini yang bisa kita jadikan instrumen," lanjut dia.

Adapun sebelum menjabat Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menduduki posisi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Namun BKPM kini berubah menjadi kementerian Investasi seiring dengan usulan perubahan nomenklatur yang diajukan pemerintah kepada DPR.

Karena itu Bahlil pun kini resmi menjadi Menteri Investasi.

Nasib Kemenristek dan Bambang Brodjonegoro

Dengan adanya peleburan dua kementerian ini, bagaimana nasib Nadiem Makarim dan Bambang Brodjonegoro?

Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan, kursi Menristek/Dikbud akan diduduki oleh Nadiem.

Nadiem yang akan dilantik oleh Presiden Jokowi bersamaan dengan pelantikan Menteri Investasi, siang nanti.

"Ya, besok direncanakan Bahlil dan Nadiem dilantik lagi," kata Pratikno kepada Harian Kompas, Selasa (27/4/2021) malam.

Pratikno menyebut Bambang mengundurkan diri sebagai Menristek/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Padahal, dengan dileburnya Kemenristek dengan Kemendikbud, BRIN akan menjadi lembaga tersendiri.

Oleh karenanya, kata Pratikno, jabatan Kepala BRIN akan diisi oleh orang lain.

Nama yang ditunjuk adalah Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Laksana Tri Handoko.

"Pak Bambang mengundurkan diri sebagai Menristek/Kepala BRIN.

Presiden menunjuk Pak Handoko (Laksana Tri Handoko) yang kini Kepala LIPI,” ujarnya.

Pratikno membantah adanya spekulasi tentang perombakan kabinet besar-besaran pada beberapa kementerian lainnya.

Ia mengatakan, pelantikan hari ini juga sebetulnya bukan reshuffle atau perombakan kabinet,

melainkan hanya perubahan nomenklatur saja karena posisi pejabatnya sama.

Bambang Brodjonegoro santer disebut akan menjadi Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia setelah mengundurkan diri sebagai Menristek/Kepala BRIN.

Namun, ia membantah informasi tersebut.

"Iya, saya mundur sebagai Menristek/Kepala BRIN, tetapi tidak menjadi Komut (Komisaris Utama) BRI," kata Bambang, kepada Harian Kompas, Selasa.

Bambang mengaku akan kembali mengajar di Universitas Indonesia sebagai guru besar pasca purna-tugas sebagai menteri.

Terkait kabar yang menyebutkan Bambang akan menduduki posisi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, sejauh ini belum dapat ditindaklanjuti.

Sebab, Undang-undang tentang Ibu Kota Negara Baru (IKN) baru disiapkan surat presiden (surpres)-nya untuk diserahkan ke DPR. UU IKN sendiri sudah difinalisasi di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

(Kompas.com)

Tautan:

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/28/18211191/bahlil-menahan-izin-investasi-sama-dengan-menahan-pendapatan-negara