Berita Bitung

Pansus LKPJ Sentil Pembayaran Lahan Stadion Duasudara Bitung

Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bitung Tahun 2020, diketuai Rafika Papente dari Fraksi PDI Perjuangan.

tribunmanado.co.id/Christian Wayongkere
Pelaksanaan rapat paripurna DPRD Bitung, dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Bitung terhadap LKPJ Walikota Bitung tahun 2021. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bitung Tahun 2020, diketuai Rafika Papente dari Fraksi PDI Perjuangan.

Menurut Nabsar Badoa anggota Pansus mengapresiasi dan pujian kepada ketua Pansus.

“Baru sekerang tetap setiap melaksanakan tugas sejak pagi pukul 09.00 wita sampai 21.00 wita, Rabu (21/4/2021),” kata Nabsar Badoa dalam rapat paripurna DPRD Bitung.

Dalam rangka penyampaian, rekomendasi DPRD Bitung terhadap LKPJ Wali Kota Bitung tahun 2021.

Nabsar Badoa menilai, itu mungkin pengaruh ketua adalah wanita.

Sebelumnya Wali Kota Bitung telah menyampaikan LKPJ ke DPRD Bitung tanggal 24 Maret 2021 dan ditindak lanjuti oleh DPRD Bitung, melaksanakan rapat paripurna tentang penyampaian LKPJ Wali Kota Bitung tahun 2020.

Tahun 2020 pemerintah Kota Bitung masih dipimpin Wali Kota Maximiliaan Jonas Lomban dan Wawali Ir Maurits Mantiri MM.

Kedua pasangan ini, berakhir masa jabatannya pada tanggal 30 April 2021. 

Keesokan harinya Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengatasnamakan Menteri Dalam Negeri Haji Moh Tito Karnavian, melantik dan mengambil sunpah janji Wali kota Bitung dan wawali periode 2021 – 2024 Ir Maurits Mantiri MM dan Hengky Honandar SE, di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut.

Ada 10 catatan, yang dikeluarkan Pansus.

Dalam keterangannya, menyoroti catatan mengenai bendahara lebih banyak memahami dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) ketimbang kepala perangkat daerah.

“Ada juga beberapa pertanyaan kritis, terkait pembayaran lahan stadion Duasudara. Sempat di tanyakan sejak rapat dengar pendapat, kepada sekda dijawab tidak tau, kepala Bagian keuangan hingga perangkat daerah mereka juga tidak tau. Yang ditanyakan, berapa besar tanah yang dibebaskak, berapa harga yang ditetapkan. Sangat disayangkan seorang sekda hingga Kadispora sama-sama tidak tau, dan informasi yang didapat malah dari bendahara,” tegas Nabsar Badoa.

Melihat kejadian ini, Pansus mewarning seluruh kepala perangkat daerah agar memperhatikan dan mengetahui apa yang dilakukan jangan seperti kucing dalam karung.

Dari sekian banyak perangkat daerah, yang dikuliti Pansus paling cepat Dinas PUPR dimana laporan dan keterangan terkait LKPJ Walikota Bitung tahun 2020 bukan disampaikan sang kepala Dinas.

Halaman
123
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved