PKB
113 DPC PKB Ingin Muhaimin Diganti Karena Banyak Dizalimi, Keluarga Gus Dur Diminta tak Diam
Tujuannya mengganti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang disebut sudah melanggar anggaran dasar PKB.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Kabar 113 DPC dan 10 DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dikabarkan mendorong pelaksanaan Muktamar Luar Biasa.
Tujuannya mengganti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang disebut sudah melanggar anggaran dasar PKB.
Diketahui, Muhaimin Iskandar menjadi ketua Umum PKP sejak 2005. Muhaimin Iskandar menjabat Ketum PKB setelah melengserkan Gus Dur dari Ketua Umum lewat pengadilan di era kepemimpin presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kader menengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).
Dilansir Tribunnews.com, Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.
"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4/2021).
Andi menyebut sudah ada komunikasi dengan petinggi PKB di tingkat pusat untuk MLB tersebut.
"Sudah berjalan dengan orang DPP. DPP menyarankan kalau menurut saudara tidak sesuai kebatinan pendiri PKB silakan. Mereka memberikan jalan. Tergantung bagaimana PAC, DPC," sambungnya.
Mulai dari tidak adanya fungsi Dewan Syura dan Ketua DPC.
Dia menyebut saat ini PKB dikuasai oleh keluarga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
"Karena Cak Imin sudah lebih dari 3 priode memimpin PKB. Dan PKB sudah menjadi milik keluarga Cak imin bukan lagi Partainya warga Nahdliyin," pungkasnya.
Keluarga Gus Dur Didorong
Mantan Ketua DPC PKB Raja Ampat Saruddin Binwasef berharap keluarga Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ikut mendorong digelarnya Muktamar Luar Biasa (MLB).
Menurutnya, telah terjadi banyak pelanggaran AD/ART, termasuk dirinya yang menjadi korban karena diberhentikan sepihak dari jabatan Ketua DPC PKB Raja Ampat.
"Jadi saya mewakili teman-teman di Papua Barat dan Papua segera, saya memohon meminta kepada petinggi-petinggi sesepuh keluarga Ciganjur, mbak Yenny Wahid, Ibu Khofifah, Pak Mahfud segera melaksnakan Muktamar Luar Biasa untuk bagaimana menata struktur PKB kedepan lebih bagus, sesuai apa awal berdirinya PKB," kata Saruddin saat dihubungi Tribunnews, Rabu (14/4/2021).
Adapun di Papua Barat, Saruddin mengatakan terdapat 6 Ketua DPC yang diberhentikan sepihak.
Dia kembali meminta para keluarga Gus Dur untuk bergerak dan tidak diam.
"Keluarga Ciganjur saya mohon jangan diam, tapi cobalah supaya apa? yang di daerah-daerah ini berteriak tidak mubazir tapi terarah untuk kita bikin riak-riak kecil tapi akan terjadi gelombang arus besar," pungkasnya.
PKB Gus Dur vs Cak Imin
Perpecahan di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bermula ketika Gus Dur mencopot Muhaimin Iskandar dari jabatan sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB.
Dari 30 orang yang hadir, 20 orang memilih opsi agar Muhaimin mundur, 5 orang mendukung agar digelar Muktamar Luar Biasa (MLB), 3 suara menolak MLB, dan 2 abstain.
Akibat pemecatan itu, Muhaimin menggugat Gus Dur ke PN Jakarta Selatan.
PKB pimpinan KH Abdurrahman Wahid menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) di Ponpes Al-Asshriyyah, Parung, Bogor.
MLB ini menghasilkan keputusan Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB dan Ali Masykur Musa sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz.
Menyusul MLB Bogor, giliran PKB kubu Muhaiman menggelar MLB di Hotel Mercure Ancol. Hasilnya, Muhaimin ditetapkan sebagai Ketua Umum PKB, sementara KH Aziz Mansyur ditunjuk sebagai Ketua Dewan Syuro.
Yenny Wahid
Kisruh PKB membuat putri almarhum Presiden Abdurrahman Wahid, Zannuba Arrifah Chafsoh alias Yenny Wahid akhirnya angkat bicara.
Melalui juru bicaranya yakni Imron Rosyadi Hamid, Yenny menilai PKB dibawah kepemimpinan Cak Imin justru menunjukkan watak oligarki dan nepotisme.
"Mbak Yenny sudah mendengar berita-berita menyangkut dinamika internal PKB pasca dilangsungkannya Muscab serentak Tahun 2021 yang menimbulkan ketidakpuasan pengurus daerah. Dalam pandangan kami, PKB dibawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar semakin menunjukkan watak oligarki dan nepotisme yang tidak sehat bagi pengembangan demokrasi," ujar Imron, dalam keterangannya, Rabu (14/4/2021).
Yenny disebut Imron meminta agar Cak Imin beserta lingkaran elitnya agar kembali pada sejarah awal berdirinya partai.
Salah satu caranya, Yenny meminta semua pihak termasuk internal DPP bahkan para sesepuh untuk mengetuk kesadaran dan mengingatkan Cak Imin.
"Termasuk sejarah masa lalu Cak Imin dalam memperlakukan Gus Dur dalam konflik PKB yang masih terus diingat warga NU. Gus Dur tidak sekedar Pendiri PKB, tetapi juga cucu Hadratus Syech Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang seharusnya tidak diperlakukan seperti itu," jelasnya.
Lebih lanjut, Yenny mengaku khawatir jika para sesepuh PKB hanya diam maka hanya akan dianggap sebagai upaya perlindungan kepada Cak Imin yang memiliki sejarah kelam terhadap Gus Dur.
"Sehingga berdampak pada penilaian negatif kalangan akar rumput terhadap para sesepuh. Kesadaran kolektif diperlukan agar proses demokrasi di PKB kembali bisa berjalan normal," tandasnya.
Eks Wakil Ketua DPW PKB Banten Inginkan MLB: Saya Deklarator Ditendang Gitu Aja
Eks Wakil Ketua DPW PKB Banten, Abdul Roji memberikan dukungan agar diselenggarakan muktamar luar biasa (MLB).
Ia berpandangan telah terjadi pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar Bali 2019.
Abdul Roji menyebut telah terjadi tindakan sewenang-wenang, terurama terkait pemecatan terhadap kader. Hal ini, menurutnya yang tidak sesuai dengan AD/ART partai.
"Tidak sesuai AD/ART, karena langsung tunjuk seolah partai punya dia. DPC-DPC ingin perubahan melalui MLB," tutur Abdul kepada Tribun Network, Rabu (14/4).
Abdul berujar dirinya bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tangerang Edi Junaedi Nawawi adalah deklarator PKB di wilayah sana. Namun, Abdul kecewa dirinya disingkirkan dari pengurus partai.
"Saya berkorban demi partai, sekarang ditendang begitu saja. Saya deklarator sama kiai-kiai, termasuk Haji Junaedi Nawawi," ujarnya.
Karena itu, kata Abdul, sejumlah kader PKB di daerah menyerukan untuk diselenggarakannya MLB. Sebab, ia tidak ingin partai dikuasai oleh keluarga tertentu.
"Partai ini bukan partai keluarga Muhaimin Iskandar. Punya umat yang didirikan ulama. Kita ingin MLB karena sudah banyak pelanggaran. Muhaimin harus diganti," ucapnya.
