Menteri PAN RB Pastikan Hapus Jabatan Eselon IV PNS, Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara (PAN RB), Tjahjo Kumolo membeber rencana kebijakan pemerintahan Joko Widodo melakukan penyederhanaan birokrasi.

Hal itu disampaikan Tjahjo kala memberikan ceramah untuk Para PNS Pemprov Sulut di Aula Mapalus, Kantor Gubernur, Senin (12/4/2021).

Tjahjo mengatakan, kebijakan itu mendorong mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan nasional.

Upaya ini dilakukan melalui implementasi kebijakan Kementerian PANRB.

Kebijakan tersebut antara lain penyederhanaan birokrasi, sistem kerja berbasis digital, manajemen ASN, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Adapun, satu di antara kebijakan yang siap diterapkan yakni penghapusan jabatan eselon IV.  Para PNS akan dialihkan ke jabatan fungsional.

Tjahjo menjelaskan penyederhanaan birokrasi meliputi tiga aspek yakni tranformasi organisasi, tranformasi sistematika dan transformasi jabatan.

Dalam kesempatan tersebut, Menpan RB mengatakan penyederhanaan birokrasi akan dilaksanakan paling lambat pertengahan tahun ini.

“Saya diperintahkan paling lambat pertengahan tahun ini di tengah-tengah pandemi Covid kami telah mempersiapkan semua terkait perencanaan,” terang Tjahjo.

Lanjut Tjahjo, penyederhanaan birokrasi tersebut akan mempermudah tugas dan fungsi pemerintahan.

“Yang intinya membangun birokrasi yang lebih dinamis, mewujudkan profesionalisme ASN, fokus pada pekerjaan fungsional, percepatan sistem kerja dan mendorong efektivitas dan efesiensi kinerja,” bebernya.

Gubernur Olly  menyambut baik kunker Menpan RB untuk mempercepat reformasi birokrasi di Sulut.

“Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Menpan RB meskipun dalam kesibukan menyempatkan berkunjung ke Sulut,” kata Olly.

Olly menjelaskan bahwa pertemuan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sinergitas bagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Di samping itu, Olly menjelaskan kepada Menpan RB bahwa sektor pendidikan di Sulut mengalami kekurangan guru ASN, oleh karena itu Olly mengharapkan dibukanya formasi bagi ASN guru.

“Kami sangat mengharapkan agar supaya THL-THL yang ada di Kabupaten/Kota baik guru SD, SMP, maupun SMA bisa diikut sertakan dalam program perekrutan guru,” ucap Olly.

Lanjut Olly dengan adanya tenaga pendidik maka kualitas pendidikan yang ada di Sulut khususnya di kepulauan dan perbatasan dapat terpenuhi.

“Dalam rangka meningkatkan pendidikan kita di daerah-daerah perbatasan apalagi di Talaud, Sangihe, Sitaro dan di Bolmong,” ungkapnya.

Olly juga menjelaskan bahwa Sulut menjadi tempat yang strategis dalam rangka mensuplai kebutuhan tenaga kesehatan yang ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Untuk itu, Olly mengharapkan juga perekrutan ASN di bidang kesehatan.

“Tapi kita memang masih kekurangan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan,” tandasnya.

“Kami juga meminta formasi dalam rangka peningkatan tenaga kesehatan di Provinsi Sulut,” lanjut Olly.

Terkait penambahan guru dan nakes di Sulut, Menpan RB menanggapi positif usul tersebut. “Sudah ditampung,” ucap Menpan RB seusai kegiatan.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut Deputi SDM Aparatur Teguh Widjinarto, jajaran Forkopimda Sulut dan seluruh kepala daerah se-Sulut. (ryo)

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUNMANADO OFFICIAL:

Berita Politik Tribun Manado