Breaking News:

Gejolak di Partai Demokrat

Demokrat Kubu Moeldoko Sulut: Film Belum Selesai, Pertempuran Sesungguhnya di Pengadilan

Kubu Demokrat Moeldoko tak patah asa meski kubunya tidak diakui Kementerian Hukum dan HAM. 

Penulis: Arthur_Rompis | Editor: David_Kusuma
istimewa
AHY dan Kubu Moeldoko 

Dia mengungkapkan, jika pihaknya telah menerima dokumen secara lengkap, maka kementerian akan meneruskan prosesnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

"Kalau tidak lengkap ya kami akan ambil keputusan (lebih lanjut),” ucap Yasonna.

AHY Langsung Gelar Konfrensi Pers

Partai Demokrat akan menggelar konferensi pers terkait keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengenai sengketa kepengurusan partai, Rabu 31 Maret 2021 siang.

"Iya, begitu selesai (konferensi pers Kemenkumham) langsung kita mulai," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada Kompas.com, Rabu.

Adapun konferensi pers tersebut akan dilakukan di Taman Politik, Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Wisma Proklamasi Nomor 41, Menteng, Jakarta Pusat.

Herzaky mengatakan, konferensi pers akan langsung dimulai setelah konferensi pers Kemenkumham terkait keputusan itu selesai dilakukan.

Dalam undangan yang disebarkan kepada awak media, Partai Demokrat menginformasikan bahwa konferensi pers akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Partai Demokrat mengundang saudara/i untuk meliput konferensi pers Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang akan dilaksanakan pada Rabu, 31 Maret 2021, sesaat setelah konferensi pers Kemenkumham," tulis Deputi Media Massa Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Ni Luh Putu Caosa Indryani dalam undangan yang disebarkan kepada wartawan.

Adapun Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan menggelar konferensi pers siang ini sekitar pukul 12.30 WIB.

Adapun agenda konferensi pers itu, Kemenkumham akan memutuskan terkait kisruh dualisme kepemimpinan Partai Demokrat. Baca juga: Soal Manuver di Demokrat, Moeldoko: Saya Tidak Pernah Mengemis Pangkat dan Jabatan Hal itu pun dibenarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Cahyo R Muzhar.

"Selamat pagi. Iya betul, mas akan mengagendakan hal tersebut," ucap Cahyo melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu.

Kisruh Partai Demokrat telah berlangsung sejak Februari 2021. Saat itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan adanya kelompok yang ingin melengserkan dirinya.

Ia menyebut kelompok itu sebagai Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).

Pada Jumat 5 Maret 2021, kubu GPK-PD menggelar kongres luar biasa (KLB) yang menghasilkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

YOUTUBE TRIBUN MANADO:

Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved