Sejarah Jamaah Ansharut Daulah atau JAD, Organisasi Teroris di Indonesia, Mereka Aktif di Medsos

TRIBUNMANADO.CO.ID - Jamaah Ansharut Daulah (JAD) adalah organisasi pelaku teror di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Tak heran, JAD terkenal sebagai organisasi teroris. Banyak anggotanya melakukan teror termasuk bom bunuh diri menewaskan orang tak bersalah.

Kendati banyak anggota JAD ditangkap, tapi organisasi ini tetap ada.

Terakhir, JAD melakukan aksi teror bom di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021) pagi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan dua pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar masih terkait dengan 20 kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang diamankan tim Densus 88 Anti-teror pada 6 Januari lalu.

"Mereka (dua pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar) adalah bagian dari kelompok (teroris) beberapa waktu yang lalu. Ada kurang lebih 20 orang dari kelompok JAD yang kita amankan. Mereka bagian dari itu," ujar Listyo Sigit dilansir Tribunnews.com dari live Kompas TV.

(FOTO: Aman Abdurrahman inisiator Jamaah Ansharut Daulah (JAD) (twitter/tribunnews)

Sejarah JAD

JAD dibentuk pada 2015 silam oleh 21 organisasi teror yang mendeklarasikan kesetiaan pada Islamic State, seperti Majelis Indonesia Timur dan Barat, Ikhwan Mujahid Indonesia fil Jazirah al-Muluk, Khilafatul Muslimin, dll.

Sejak itu organisasi ini sudah berulangkali melancarkan serangan di tanah air.

JAD antara lain bertanggungjawab atas serangan bom Thamrin dan Kampung Melayu, bom di Polres Surakarta, penyerangan Mapolres Banyumas, bom panci di Bandung, baku tembak di Tuban, Jawa Timur, penyerangan pos kepolisian di Banten dan pengeboman Gereja Oikumene di Samarinda.

Pertautan Aman dengan ISIS mulai tercium publik ketika dia mengeluarkan fatwa jelang serangan bom Thamrin 2016 silam.

"Berhijrahlah ke negara Islam dan jika tidak mampu, maka berjihadlah di negara masing-masing," tulisnya.

Sejak 2017 silam pemerintah AS menempatkan JAD dalam daftar organisasi teror dan melarang semua perusahaan AS berurusan dengan kelompok tersebut.