Partai Demokrat
Moeldoko Sebut Terbiasa Ambil Risiko, Keputusannya Tak Diketahui Keluarga: 'Demi Kepentingan Bangsa'
Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, Moeldoko angkat bicara mengenai Kongres Luar Biasa di Deliserdang yang dihadirinya.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, Moeldoko angkat bicara mengenai Kongres Luar Biasa di Deliserdang yang dihadirinya.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) ini diketahui datang ke acara tersebut tanpa sepengetahuan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Tak hanya itu, Moeldoko juga ama sekali tak memberitahu keluarganya.
Baca juga: Angelina Sondakh dan Reza Artamevia Tersandung Kasus Hukum, Aaliyah Massaid Ungkapkan Hal Ini
Baca juga: Masih Ingat Kejadian Tertembaknya Kader PKK di Jakarta Timur? Begini Kabar Terbarunya
Ia pun mengaku hal tersebut merupakan kekhilafan sebagai manusia.
Moeldoko pun menekankan bahwa Jokowi tak ada sangkut pautnya dalam polemik Partai Demokrat dan mengaku keputusan yang diambil berasal dari otoritas pribadinya.
Melalui penuturannya dalam video yang diterima TribunWow.com, Minggu (28/3/2021), Moeldoko buka suara mengenai KLB Deliserdang yang dihadirinya.
(Foto: Moeldoko.)
Ia mengaku menerima pinangan Partai Demokrat versi KLB lantaran mencium adanya kekisruhan dalam badan partai.
Selain itu, Moeldoko juga berbicara mengenai keputusannya untuk menerima saat ditunjuk menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat versi KLB Deliserdang.
Menurut tokoh militer tersebut, ia menerima penobatan diri sebagai ketua umum atas pertimbangannya secara pribadi.
Ia tak memberitahu Jokowi masalah tersebut lantaran tak ingin membebani sang pemimpin negara.
"Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani presiden," tutur Moeldoko.
Ia menuturkan tak memberitahu keluarganya karena lalai.
Meski begitu, Moeldoko mengambil risiko tersebut tanpa masukan dari keluarga sebagai bentuk bakti pada negara.
Oleh sebab itu, Moeldoko berpesan agar Jokowi tak dikait-kaitkan dengan penobatannya menjadi Ketum.
(Foto: Moeldoko berpidato perdana sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang (5/3).)
"Saya juga khilaf sebagai manusia biasa tidak memberitahu kepada istri dan keluarga saya atas keputusan yang saya ambil."
"Tetapi saya juga terbiasa mengambil risiko seperti ini, apalagi demi kepentingan bangsa dan negara."
"Untuk itu jangan bawa-bawa Presiden dalam persoalan ini," tandasnya.
Khawatirkan Nama Jokowi Dibawa-bawa
Semenara itu, pengamat komunikasi politik Ade Armando menilai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebaiknya mundur dan fokus di Partai Demokrat.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Cokro TV, Senin (8/3/2021).
Diketahui Moeldoko baru saja terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) yang diadakan di Deliserdang, Sumatera Utara, akhir pekan lalu.
Menurut Ade, pemilihan Moeldoko menjadi penting mengingat posisinya yang dekat dengan Istana.
"Sebenarnya kisruh perebutan kekuasaan dalam parpol memang kisah biasa. Tapi dalam pertarungan ini menjadi luar biasa karena ada nama Pak Moeldoko, Ketua KSP, yang terpilih menggantikan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono)," papar Ade Armando.
Ia menyinggung nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga diseret dalam upaya kudeta Demokrat.
Tidak hanya itu, ada beberapa tuduhan yang menyebut Jokowi adalah dalang di balik perpecahan Demokrat.
"Tak terhindarkan orang pun menyebut-nyebut nama Presiden Jokowi," kata Ade.
"Salah satu tuduhannya Jokowi adalah mastermind penggulingan kekuasaan. Buat saya tuduhan ini tak masuk akal, tapi bisa dipahami juga kalau isu ini akan terus bergulir," jelasnya.
Ade menyinggung sebelumnya kubu pendukung AHY telah mengirim surat kepada Jokowi untuk bertanya tentang keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta.
Surat itu tidak dibalas Jokowi.
Mengingat dampaknya kepada kepala negara, Ade menyarankan Moeldoko menyerahkan jabatannya.
"Karena itu dalam pandangan saya, sebaiknya Moeldoko mundur saja dari posisi Ketua KSP," saran Ade.
"Sementara Moeldoko masih di lingkar dalam Istana, presiden pasti akan terus dibawa-bawa," lanjut pengamat politik ini.
Selain itu, Ade menilai Moeldoko tidak akan merasa banyak kehilangan jika mengundurkan diri dari KSP.
"Lagipula bagi Moeldoko sendiri tidak penting juga untuk terus bertahan di posisi Ketua KSP," ungkit Ade.
"Jadi mestinya no big deal, dia tidak akan kehilangan banyak," lanjutnya.
"Logis saja kalau dia lebih baik berkonsentrasi di Partai Demokrat karena dia harus memimpin upaya konsolidasi internal yang butuh perhatian, energi, dan waktu," tambah Ade Armando.
Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Sebut Alasan Tak Minta Persetujuan Jokowi soal KLB, Moeldoko: Saya Juga Khilaf Tak Beritahu Keluarga
