Breaking News:

Pontoh: Prioritas Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Asisten I Rachmat Pontoh mengatakan menyambut baik dan memberi apresiasi terhadap diselenggarakannya forum ini. 

MEJER LUMANTOW
Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Rachmat R Pontoh SH, MSi mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PUG dan Gugus Tugas KLA kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2021 yang bertempat di aula Bapelitbang Bolmut. 

BOROKO,TRIBU- Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Rachmat R Pontoh SH, MSi mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PUG dan Gugus Tugas KLA kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2021 yang bertempat di aula Bapelitbang Bolmut.

Asisten I Rachmat Pontoh mengatakan menyambut baik dan memberi apresiasi terhadap diselenggarakannya forum ini. 

"Mudah-mudahan forum ini dapat membangun komitmen bersama sebagai upaya kita untuk wujudkan pembagunan yang berkeadilan dan berkesetaran gender serta membangun inisiatif yang mengarah pada transformasi konvensi hak anak di kabupaten bolmut," harap Pontoh.

Dikatakannya, keutamaan Gender adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki laki kedalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagi bidang kehidupan dan sektor pembagunan.

"Untuk itu, pemerintah daerah telah menggambarkan secara jelas dalam dokumen rencana pembaguanan jangka menengah nasional (RPJMN) mengenai permasalahan mendasar berkaitan dengan pembangunan pemberdayaan perempuan," ujar Pontoh.

Hal ini, lanjutnya, demi untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembagunan didaerah dan mewujdkan sistem politik yang demokratsi, pemerintah daerah yang desentalistik, pembagunan daerah yang berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif.

Perlu Diketahui bahwa pemerintah pusat melalui kementrian pemberdayaan perempuaan dan perlindungan anak telah mendesain dan mensosialisaikan sistem dan strategi pemenuhan hak hak anak yang terintergrasi dan berkelanjutan.

"Kebijakan kabupaten/kota layak anak bertujuan untuk mensinergikan sumber daya pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, sehingga pemenuhan hak hak anak indonesia lebih dapat dipastikan," terang Pontoh.

Lebih lanjut, terdapat 31 indikator kabupaten/kota layak anak yang disarankan pada subtansi hak hak anak yang diamanatkan dalam undang udang perlindungan anak.

Substansi hak hak anak tersebut dikelompokan kedalam 5 kluster pemenuhan hak hak anak dalam konvensi hak hak anak adalah yakni Hak sipil dan kebebasan, Lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta perlindungan khusus.

"Diharapkan melalui forum ini keseriusan dari seluruh peserta agar berperan aktif, terutama pada pencapaian keberhasialn dalam percepatan pengarusutamaan gender dan kabupaten layak anak di daerah yang kita cintai sehingga nantinya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyrakat di kabupaten bolmut," pungkas Pontoh (mjr).

Penulis: Majer Lumantow
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved