Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Vaksin Covid 19

Kapolda Papua Perintahkan Propam Tangkap Anggota yang Menolak Divaksin, Mathius: Tetap Disuntik

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mewajibkan seluruh polisi di Provinsi Papua mengikuti program vaksinasi Covid-19.

(KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI)
Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri 

Cakupan vaksinasi untuk tenaga kesehatan, petugas publik dan warga lansia baru mencapai 4,79 persen untuk pemberian vaksin yang pertama dan 2,05 persen untuk pemberian vaksin yang kedua.

Jumlah keseluruhan target vaksinasi tiga kategori ini sebanyak 562.248 orang.

"Saya sebagai Kapolda Papua akan selalu mendukung semua kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan Covid-19 dan mewajibkan kepada seluruh anggota Polri dan ASN Polri di wilayah hukum Polda Papua untuk menerima vaksin Covid-19 dan aktif mendukung kegiatan Vaksinasi ini," kata Fakhiri.

Sampai Maret 2021, data anggota Polri dan ASN di Polda Papua yang berstatus kontak erat sebanyak 836 anggota, suspek 135 anggota, dan 234 personel terkonfirmasi Covid-19.

Dari jumlah itu, tujuh orang dinyatakan meninggal.

Kapolda Papua Mewanti-wanti Bupati dan Wabup Tak Tinggalkan Daerahnya Setelah Dilantik

Kapolda Papua Inspektur Jenderal (Irjen) Mathius D Fakhiri mengingatkan para bupati dan wakil bupati tak meninggalkan daerahnya setelah dilantik.

Hal itu bisa berdampak terhadap pelayanan pemerintahan di wilayah tersebut.

"Jangan sampai setelah dilantik, kampungnya ditinggalkan, pergi ke luar daerah terus sehingga pelayanan pemerintahan menjadi macet," kata Irjen Fakhiri di Timika seperti dikutip dari Antara, Selasa.

Sebanyak 11 kabupaten di Provinsi Papua menggelar pilkada pada 9 Desember 2020. Dari jumlah itu, sebanyak delapan kepala daerah sudah ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih.

Sementara tiga di antaranya sudah dilantik sebagai kepala daerah definitif oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal di Jayapura pada 3 Maret 2021.

"Nanti akan ada pelantikan lagi empat cabup-cawabup terpilih, sementara tiga daerah lainnya sementara sedang menyelesaikan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, kalau tidak salah sidangnya tanggal 19 Maret sampai 27 Maret 2021," jelas Irjen Fakhiri.

Berdasarkan pertimbangan intelijen, kata Kapolda Papua, ada beberapa daerah yang dianggap rawan konflik.

Fakhiri pun telah meminta tambahan tiga satuan setingkat kompi (SKK) Brimob dari Mabes Polri untuk membantu Polda Papua mengantisipasi pengamanan di tiga daerah yang hasil pilkadanya sedang bersengketa di MK.

Sosok Diana Dee Starlight, Selebgram Cantik Asal Manado, Bayaran & Produk Endorsenya Bikin Nyai Syok

"Saya sangat berharap kejadian seperti di Asmat kemarin itu tidak terulang kembali. Tentu kami harus menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi potensi terjadi keributan pascaputusan MK," kata Irjen Fakhiri.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved