Breaking News:

Diduga Mark Up Anggaran Hingga 1,9 Miliar,Kajari Bolmut Incar 29 OPD

Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) saat ini 'melirik' 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dugaan adanya mark up

MEJER LUMANTOW
Kajaari BomutNana Riana 

BOROKO TRBUN- Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) saat ini 'melirik' 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dugaan adanya mark up anggaran belanja listrik yang melibatkan pihak ketiga.

Belum genap sebulan bertugas, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Nana Riana, SH MH melakukan gerak cepat proses penyidikan kasus dugaan mark up pembayaran belanja listrik, pada kegiatan penyediaan jasa perkantoran Tahun 2018-2020.

Kepala Kejaksaan Negeri Bolmut Nana Riana,SH MH kepada Tribun Manado mengatakan, hasil penyidikan sementara dari 29 Organisasi Pimpinan Daerah (OPD), ditemukan mark up yang dilakukan pihak ketiga PLN Unit Layanan Pengadaan Bolmut dengan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp 1,9 Miliar.

"Jadi saat ini kita sementara melakukan proses pencegahannya dan kami sudah koordinasikan ke inspektorat, dan Pemda soal teknis pembayaraannya," jelas Nana Riana SH MH saat ditemui diruangannya, Kamis (18/3/2021).

Menurutnya, data yang dimiliki pihak PLN tidak sampai kepada pihak Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga Pemda membayar lebih maka dimark up oleh pihak ketiga.

Dikatakannya, pihaknya saat ini sedang lakukan langkah-langkah tindakan hukum, kita akan percepat penanganan jika adanya dugaan korupsi dan aset-asetnya.

"Jika ada keterlibatan pihak lain kami akan kaji lebih jauh, karena disini seolah-oleh pihak OPD yang dirugikan, padahal ada pihak ketiga yang terlibat," tegas Riana.

Terkait ini, kata Kajari, pihaknya sudah ke Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut).

Pihaknya akan melalukan penelusuran, karena kerugian negara kemungkinan akan bertambah, karena baru 4 OPD yang sudah dilakukan audit investigasi.

"Jadi hasil investigasi sudah disimpulkan, untuk saat ini pihak terkait sudah 6 orang yang dipanggil dan dimintakan keterangan," beber Riana.

Namun untuk saat ini, tambah Kajari, hanya OPD melalui pihak Ketiga yang dilakukan audit, namun belum secara keseluruhan di audit.  "Pada prinsipnya penyidikan perkara akan dilakukan secepatnya, kemudian akan ditelusuri pemulihan asetnya, kedepan langkah-langkah tindakan hukum tetap akan dilakukan sesuai dengan aturan dan koridor KUHAP yang ada," pungkas Kajari Bolmut. (Mjr)

Penulis: Majer Lumantow
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved