Rebutan Kursi Sekprov Sulut, AGK Menguat, Silangen Rangkap Jabatan atau Kans Kader BMR

Alasannya dua jabatan ini harusnya ditempatkan ke orang yang berbeda karena harus konsentrasi di bidangnya masing-masing.

"Di masa pandemi Covid 19, semua pejabat diminta konsentrasi penuh dengan tupoksinya karena situasi dan kondisi sedang tidak normal, maka dibutuhkan pikiran, energi dan waktu lebih.

Untuk mendapat hasil kinerja yang maksimal setiap pejabat wajib fokus dengan tanggung jawab beban kerja, fokus tidak boleh terbelah jadi 2 atau 3," kata dia.

Sektor ekonomi dihantam Pandemi Covid 19, termasuk BSG kena getahnya, maka Dewan Direksi dan Komisaris pun punya tugas berat memulihkan kinerja BSG.

Baca juga: Konflik Kudeta Dituding Sengaja Dibangun untuk Naikkan Elektabilitas Demokrat, Begini Tujuan SBY-AHY

Baca juga: Targetkan 50 Hari, Caroll-Wenny Canangkan Tomohon Daerah Pertama Selesaikan PTSL 100 Persen

Begitu pun posisi Sekprov harus berkonsentrasi menangani Pandemi Covid 19.

Opsi ketiga, menyangkut pejabat Bolmong Raya (BMR).

Kursi Sekprov sebenarnya sudah panas bahkan sebelum Pilkada Gubernur 2020 berlangsung. Isunya menyangkut sharing power antar etnis di Provinsi Sulut.

Olly Dondokambey dan Steven Kandouw dari etnis Minahasa memimpin Sulut sebagai Gubernur dan Wagub.

Baca juga: Detik-detik Teroris Noordin M Top Meledakkan Diri, Polisi Saling Jaga Aib, dr Forensik Beber Fakta

Ketua DPRD jadi jatah etnis Sangihe dijabat Fransiskus Andi Silangen. Maka, etnis BMR santer disebut berpeluang merebut posisi Sekprov.

Konstelasi ini pernah terjadi kala Sulut dipimpin Gubernur SH Sarundajang tahun 2010-2015, Sekprov ketika itu dijabat Siswa Rahmat Mokodongan, Putra Bolmong Raya.

Isu ini menguat jelang Pilkada, namun kembali melempem setelah Pilkada usai, mengingat Olly-Steven tak menang telak di Bolmong Raya.

Baca juga: 5 Populer Kemarin, Ashanty & Krisdayanti, Lamaran Aurel & Atta, hingga Amien Rais Dijuluki Sengkuni

Meski begitu, opsi Sekprov dari Bolmong Raya tetap berpeluang. Setidaknya dua nama yang mencolok di jajaran PNS Bolmong Raya yakni Tahlis Galang (Sekda Bolmong) dan Asripan Nani (Sekda Bolmut).

Rasky Mokodompit, Anggota DPRD Sulut Dapil Bolmong Raya menggaungkan kembali isu sharing power ini.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, kader Bolmong Raya di jajaran eselon II Pemprov Sulut termasuk minim.

Baca juga: Setahun Beroperasi, PT Sasa Inti Minsel Jadi Penggerak Ekonomi Melalui UMKM Pengolahan Kelapa

Ada 3 yang mengisi jabatan eselon II, yakni Bahagia Mokoagow (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sulut), Abdulah Mokoginta (Kepala Biro Pembangunan), dan Hanny Wajong (Kepala Biro Ekonomi dan SDM)