Yerusalem
Palestina dan Liga Arab Murka Setelah Republik Ceko Buka Kantor Diplomatik di Yerusalem
Pembukaan kantor diplomatik tersebut berselang dua pekan setelah Israel mengirimkan 5.000 dosis vaksin Covid-19 Moderna ke Republik Ceko
TRIBUNMANADO.CO.ID - Palestina dan Liga Arab murka setelah Republik Ceko membuka kantor diplomatiknya di Yerusalem.
Peresmian dihadiri Perdana Menteri Republik Ceko Andrej Babis pada Kamis (11/3/2021).
Namun, kantor Kedutaan Besar Republik Ceko untuk Israel masih di Tel Aviv.
Babis menganggap Israel sebagai "mitra strategis" mereka dan memuji kantor baru tersebut sebagai tonggak penting dalam kerja sama keduanya.
Pembukaan kantor diplomatik tersebut berselang dua pekan setelah Israel mengirimkan 5.000 dosis vaksin Covid-19 Moderna ke Republik Ceko di bawah program “diplomasi vaksin”.
Pembukaan kantor diplomatik tersebut mendapat kecaman dari Palestina dan Liga Arab pada Sabtu (13/3/2021).
Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut langkah Praha itu sebagai serangan secara terang-terangan terhadap rakyat Palestina dan hak-hak mereka.
Kementerian itu menambahkan, pembukaan kantor diplomatik tersebut merupakan pelanggaran yang sangat mencolok di mata hukum internasional.
Pembukaan kantor diplomatik itu juga dianggap membahayakan prospek perdamaian ke depan.
Di Mesir, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan bahwa Yerusalem Timur adalah tanah yang diduduki di bawah hukum Internasional.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Republik Ceko menuturkan bahwa kantor diplomatiknya di Yerusalem bukanlah kedutaan.
Pembukaan kantor itu dimaksudkan untuk memperkuat kemitraan strategis antara Republik Ceko dengan Israel dan meningkatkan layanan bagi warga Ceko di sana.
"Pembukaan kantor tersebut tidak berdampak pada keinginan Republik Ceko untuk lebih mengembangkan hubungan politik dan ekonomi dengan Otoritas Palestina," kata Kementerian Luar Negeri Republik Ceko.
Status Yerusalem adalah salah satu masalah paling pelik dalam konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Israel mencaplok bagian timur kota kuno itu dalam sebuah aksi yang tidak diakui secara internasional, lalu menganggap seluruh Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Di satu sisi, Palestina menganggap Yerusalem Timur, yang direbut Israel bersama Tepi Barat dan Gaza dalam Perang Timur Tengah 1967, sebagai ibu kota negara tersebut di masa depan.
Meski secara resmi mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, Republik Ceko disebutkan dalam keputusan pra-sidang Pengadilan Kriminal Internasional bulan lalu.
Republik Ceko disebut sebagai salah satu negara yang mendukung argumen Israel bahwa pengadilan tidak boleh menyelidiki kejahatan perang di wilayah Palestina.
Pada Kamis, Babis mengatakan, "Republik Ceko tidak menganggap Palestina sebagai sebuah negara, oleh karena itu pengadilan tidak memiliki yurisdiksi atasnya."
Pemerintahan Joe Biden Masih Akui Yerusalem Ibu Kota Israel
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken pada Senin (8/2/2021) mengatakan pemerintahan Joe Biden masih mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan tidak berencana memindahkan kedutaan besarnya.
Blinken menegaskan tidak akan ada perubahan terkait Yerusalem, dan menolak untuk berkomitmen pada dukungan AS untuk ibu kota Palestina di lingkungan timur ibu kota itu.
Pada 2017, Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke kota itu, dalam langkah lain yang membuat hubungan dengan komunitas global terpecah.
Blinken mengatakan bahwa dia dan Presiden AS Joe Biden menganggap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan tidak berniat memindahkan kedutaan kembali ke Tel Aviv, seperti yang dilansir dari The Times of Israel pada Selasa (9/2/2021).
Senat AS pada Kamis (4/2/2021) dengan suara sangat banyak memilih untuk mempertahankan Kedutaan Besar AS di Yerusalem, dengan hanya 3 senator yang memberikan suara menentang pembentukan dana untuk mempertahankan misi diplomatik.
Amandemen yang disetujui dengan 97 senator, secara efektif membuat relokasi kedutaan menjadi permanen.
Sementara, Blinken menegaskan kembali dukungan dari pemerintahan Biden untuk solusi 2 negara, Israel-Palestina.
“Apa yang harus kita lakukan adalah para pihak berkumpul secara langsung dan menegosiasikan masalah status akhir,” katanya.
“Itulah tujuannya. Dan seperti yang saya katakan, sayangnya kami masih jauh dari itu pada saat ini," ucapnya.
Dia juga menepis kekhawatiran di Israel bahwa Biden belum berbicara dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejak menjabat.
Blinken mencatat bahwa keduanya telah berbicara selama transisi dan bahwa dia dan pejabat senior lainnya telah berbicara dengan rekan Israel mereka.
Pada kesempatan yang sama selama wawancara dengan CNN, Blinken ditanya apakah pemerintahan Biden akan terus "memandang Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel."
Dalam kondisi saat ini pihaknya mendukung Israel mengendalikan Dataran Tinggi Golan.
Namun, meragukan legalitas keputusan pemerintahan Donald Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi strategis itu.
"Mengesampingkan legalitas yang menjadi pertanyaan, sebagai masalah praktis, Golan sangat penting bagi keamanan Israel," ujar Blinken.
"Selama (Bashar) Assad berkuasa di Suriah, selama Iran ada di Suriah, kelompok milisi yang didukung Iran dan rezim Assad itu sendiri, semuanya menimbulkan ancaman keamanan yang signifikan untuk Israel, dan secara praktis penguasaan Golan dalam situasi itu menurut saya tetap sangat penting bagi keamanan Israel," terang Blinken.
Namun, dia mengindikasikan bahwa ke depan AS terbuka untuk meninjau kembali posisi Dataran Tinggi Golan tersebut.
"Pertanyaan hukum adalah hal yang lain. Dan seiring waktu, jika situasinya berubah di Suriah, itu adalah sesuatu yang akan kami lihat. Tapi, kami jauh dari itu," kata Blinken.
Pada 2019, Trump mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang direbut Israel dari Suriah dalam Perang Enam Hari 1967 dan kemudian dianeksasi, dalam sebuah tindakan yang tidak diakui oleh komunitas internasional yang lebih luas.
Komentar Blinken sangat kontras dengan pernyataan pendahulunya, Mike Pompeo, yang melakukan kunjungan ke Dataran Tinggi Golan pada November.
"Anda tidak bisa berdiri di sini dan menatap apa yang ada di seberang perbatasan dan menyangkal hal utama yang diakui Presiden Donald Trump, apa yang ditolak oleh presiden sebelumnya," kata Pompeo.
"Ini adalah bagian dari Israel dan bagian tengah Israel," terangnya.
Dia mengutuk seruan gar Israel mengembalikan Dataran Tinggi Golan ke Suriah.
"Bayangkan dengan Assad yang mengendalikan tempat ini, risiko bahaya bagi Barat dan Israel," kata Pompeo.
SUMBER:
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/jerusalem_20171207_194351.jpg)