Pejabat Eselon II dan Hukum Tua se-Minsel Galau

Laporan kontributor tribunmanado.co.id, Rul Mantik

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Puluhan Pejabat Eselon II Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel), galau.

Apalagi pejabat yang pernah diperiksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Minsel karena laporan dan bukti ketidaknetralan saat Pilkada.

Sebab, informasi beredar, nama-nama mereka masuk dalam daftar rolling jabatan tahap pertama pemerintahan Franky Donny Wongkar (FDW) dan Petra Yani Rembang (PYR).

Rumor akan segera ada rolling pejabat eselon II, berhembus kencang. Tidak hanya pejabat eselon II, akan ada juga penggantian 51 penjabat hukum tua se-Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Kemungkinan, pelantikan akan digelar pada Jumat (12/3/2021).

Isu rolling mulai merebak pada Rabu (10/3/2021) lalu. Sejumlah nama pejabat dan Kumtua yang akan dirolling pun sudah disebut-sebut.

"Sesuai jadwal yang saya dengar, rolling akan dilaksanakan pada Hari Jumat," aku sumber yang meminta namanya tidak ditulis, Kamis (11/3/2021).

Informasi diperoleh, pejabat eselon II yang akan diganti adalah pejabat yang pernah direkomendasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), karena melanggar netralitas.

Sekira 12 nama pejabat eselon II, III dan IV Minsel, dilaporkan Bawaslu ke KASN saat Pilkada serentak 2020 lalu.

Sedangkan, penjabat hukum tua yang akan diganti adalah hukum tua yang masa jabatannya sudah melebihi aturan. Ada juga 27 hukum tua yang akan dikembalikan pada jabatannya karena dicopot Bupati yang lalu, Christiany Paruntu.

Akibat isu ini, semangat kerja sejumlah pejabat mulai luntur. Bahkan, pejabat yang tidak masuk dalam daftar rolling pun ikut "loyo".

"Ya, kami pasrah aja. Sebagai ASN, kami siap ditempatkan di mana saja," aku salah seorang pejabat Minsel.

Tokoh pemekaran Kabupaten Minsel, Inyo Koloay, mendukung rencana rolling Pemerintahan FDW-PYR.

"Bagus itu. Lebih cepat lebih baik, agar kinerja pejabat meningkat. Kalau kinerja meningkat, otomatis visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati akan cepat tercapai," tandas menantu dari Jemderal Bintang Satu, Royke Langi itu.

Namun, dia meminta FDW-PYR untuk hati-hati dalam melakukan rolling. Perlu dicermati pejabat yang akan diganti dengan yang akan diganti.

"Pejabat yang akan mengganti posisi pejabat yang lama tentu harus lebih hebat. Seperti itulah perubahan," usulnya 

Bupati Minsel, Franky Donny Wongkar (FDW), ketika diwawancarai pekan lalu, tidak menampik akan adanya rolling jabatan. Bahkan dia mengaku sementara mengkaji pelaksanaan rolling jabatan struktural.

"Rolling jabatan itu pasti ada. Namun soal waktu, masih kita kaji. Tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Wongkar, pekan lalu.

Kajian yang tak kalah penting harus dipikirkan, kata Wongkar, adalah penempatan yang sesuai dengan keahlian pejabat.

"Sebelum rolling, kita akan melaksanakan asesmen dan lelang jabatan. Itu harus dilakukan agar pejabat yang memegang jabatannya benar-benar mampu dan siap untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab," terangnya.

Terkait pejabat yang dianggap tidak netral saat Pilkada, Wongkar menjelaskan bahwa dia masih menunggu rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Laporan soal pejabat yang tidak netral kan sudah dilaporkan Bawaslu Minsel ke KASN dan Kemendagri. Kita tunggu saja rekomendasi dari mereka," pungkas Wongkar.

• Masukan Kejagung Terkait Intervensi Indonesia di Kongres PBB Pencegahan Kejahatan & Peradilan Pidana

• CHORD Sepanjang Usia - Kerispatih, Kunci Gitar Lagu Mulai dari G Tak Pernah Ku Bayangkan

• Pembunuhan Sadis Anak Kos Baru, DM Bersimbah Darah di Depan Rumah, Kaki Ditebas hingga Jari Terputus