Hukum

Masukan Kejagung Terkait Intervensi Indonesia di Kongres PBB Pencegahan Kejahatan & Peradilan Pidana

ST Burhanuddin, tekankan metode restorative justice di dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi terhadap penanganan pidana.

Editor: Rizali Posumah
Istimewa
Jaksa Agung RI Dr Burhanuddin SH MH. 

Jakarta, TRIBUNMANADO.CO.ID - Jaksa Agung RI Dr Burhanuddin SH MH menyampaikan poin poin masukan Kejaksaan RI. dalam “The 14th United Nations Congres on Crime Prevention and Criminal Justice” (Kongres Persatuan Bangsa Bangsa Pencegahan Kejahatan Dan Peradilan Pidana) yang Ke – 14.

Kongres yang dihelat di Kyoto Jepang ini berlangsung sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan 12 Maret 2021. 

"Sejalan dengan 3 (tiga) prioritas utama Agenda Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, Indonesia telah mengimplementasikan langkah-langkah penegakkan hukum secara adil yang memberikan perlindungan baik pada anak-anak dan perempuan dalam berbagai bentuk, baik sebagai pelaku, korban, dan saksi,” tegas Jaksa Agung dalam penyampaian intervensinya secara virtual pada salah satu sesi utama Sesi ke-14 Kongres PBB, dari ruang kerja Jaksa Agung di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 10 Maret 2021.

ST Burhanuddin, tekankan metode restorative justice di dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi terhadap penanganan tantangan peradilan pidana.

"Dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan," terangnya.

Selanjutnya dirinya memaparkan sejumlah capaian Indonesia terkait Restorative Justice.

Di mana Indonesia berhasil mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta penyelesaian isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan.

"Dalam hal kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, sistem peradilan pidana Indonesia telah disediakan akses keadilan yang luas bagi perempuan dan anak-anak melalui larangan praktik yang mengarah pada diskriminasi," jelas Burhanuddin. 

Ia mengatakan, Indonesia juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan korban melalui pemberian restitusi, kompensasi, bantuan medis dan hukum di semua tahap proses peradilan.

"Khusus untuk perolehan pernyataan saksi anak-anak, telah dilakukan pendekatan melalui pernyataan yang direkam untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan perlindungan psikologis anak-anak," ujar Burhanuddin.

“Inovasi sistem peradilan pidana memerlukan dukungan dan kerja sama semua pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional. Berbagai pengalaman dan best practices serta pelatihan dan peningkatan kapasitas merupakan kunci untuk maju,” sebutnya lagi.

Diketahui, pembahasan sesi utama ini fokus pada pendekatan yang dilakukan oleh negara-negara dalam penanganan tantangan yang dihadapi di dalam sistem peradilan pidana.

Situasi pandemi tidak menyurutkan partisipasi pejabat tinggi dari berbagai negara PBB untuk mengikuti pertemuan tersebut melalui platform virtual ini.

Hadir dalam pertemuan adalah sejumlah delegasi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, BNPT, POLRI, BNN, Mahkamah Agung, KBRI Tokyo serta KBRI/PTRI Wina. (*/rilis)

SINOPSIS Ikatan Cinta Malam Ini Kamis 11 Maret 2021: Nino Tahu Hal Ini Soal Andin, Berebut Reyna

Begini Penjelasan IDI Soal Adanya Vaksin Murah dan Mahal

Telkomsel Dukung Pengembangan KEK Pariwisata Likupang, Bakal Tambah BTS Perkuat Layanan Data

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved