Menkumham Yassona Laoly Tegur SBY: ''Tolong Pak Jangan Main Serang Tanpa Dasar Tuding Pemerintah''

AHY meminta KemenkumHAM tidak memberikan keabsahan bagi KLB yang digelas di Deli Serdang, Sumatera Utara, karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan AD/ART.

“Banyak sekali penipuan dan pengelabuan yang terjadi (di KLB Deli Serdang -red), kesimpangsiuran, bahwa yang hadir dalam KLB tersebut bukanlah pemilik suara yang sah,” ujarnya.

Mahfud MD: Pemerintah Akui AHY

Polemik kepemimpinan Partai Demokrat ditanggapi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Terlepas dari hasil Kongres Luar Biasa ( KLB ) kubu kontra AHY yang menetapkan mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan posisi Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, menjadi buah bibir saat ini.

Kedua kubu Moeldoko dan AHY menjadi perhatian publik.

Apakah Partai Demokrat saat ini telah berjalan dua kaki?

(Foto: Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat./Tribunnews.com)

Tanggapan pun diberikan Mahfud MD.

Ia mengatakan, pemerintah hingga kini masih mencatat secara resmi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY.

AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono, itu yang sampai sekarang ada," kata Mahfud dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam, Sabtu (6/3/2021).

Mahfud menyebutkan, pemerintah sejauh ini tidak bisa menghalangi pelaksanaan kongres luar biasa ( KLB) kubu kontra AHY yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat lalu.

Dalam pandangan pemerintah, kata Mahfud, pelaksanaan KLB kubu kontra AHY tak ubahnya acara kumpul-kumpul kader Demokrat.