KLB Partai Demokrat
Seorang Pengamat Sebut Moeldoko Hanya Tumbal, Aneh Jika Bajak Partai, Ada Agenda Politik Tersembunyi
menurut dia, sangat aneh jika Moeldoko bersikap sembrono hendak maju di Pilpres 2024 namun dengan cara membajak partai lain.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat memilih Moeldoko menjadi ketua umum.
Moeldoko menyingkirkan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY), Putra Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, ada yang meragukan drama KLB Partai Demokrat tersebut
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menduga Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hanya tumbal dalam upaya pembelahan Partai Demokrat.
Sebab, menurut dia, sangat aneh jika Moeldoko bersikap sembrono hendak maju di Pilpres 2024 namun dengan cara membajak partai lain.
Pasalnya hal itu akan meninggalkan citra negatif bagi Moeldoko dan hal itu tentunya tak baik bagi mantan Panglima TNI itu jika hendak menjadi calon presiden di pemilu mendatang.
(Foto kompilasi pada Jumat (5/3/2021) memperlihatkan, Moeldoko (kiri atas) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri bawah) menyampaikan keterangan terkait KLB Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta, dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keterangan terkait KLB Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat (ANTARA FOTO/ENDI AHMAD-ASPRILLA)
“Jika pengambilalihan secara paksa Partai Demokrat adalah ambisi pribadi Moeldoko yang katanya ingin maju sebagai calon presiden 2024, maka tindakan ini adalah kebodohan dan bunuh diri,” kata Pangi saat dihubungi, Senin (8/3/2021).
Pangi menuturkan langkah politik yang dilakukan Moeldoko dengan membajak Demokrat memang seolah membuka jalan bagi ambisinya.
Namun secara bersamaan, citra negatif juga mencoreng muka Moeldoko lantaran dianggap telah melakukan tindakan yang tidak bermoral serta membahayakan demokrasi.
Karena itu, Pangi mengatakan, publik harus mempertanyakan motif sesungguhya Moeldoko membajak Partai Demokrat.
Ia menilai sangat mungkin ada agenda politik tersembunyi dengan menjadikan Moeldoko sebagai pion untuk membajak Demokrat.
Terlebih, kata Pangi, Moeldoko merepresentasikan diri sebagai pejabat di lingkaran Istana Kepresidenan.
Selain itu, menurut Pangi, kecil kemungkinan Partai Demokrat akan meraup suara yang banyak di bawah kepemimpinan Moeldoko sebab partai tersebut sudah identik dengan keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Jangankan untuk maju jadi calon presiden, Partai Demokrat akan tumbang bersamaan dengan citra pemimpinnya yang terlanjur negatif di mata publik. Jadi capres itu mimpi, kehancuran Demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko sudah di depan mata,” tutur Pangi.
“Oleh karena itu, kita juga layak bertanya dan patut curiga agenda apa yang sedang didesain. Apapun agendanya kita layak curiga karena cara-cara culas sudah pasti tujuannya akan merugikan kita semua,” ucap dia.
Adapun sebelumnya Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Demokrat oleh Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Moeldoko dipilih secara aklamasi dalam KLB tersebut oleh para kader yang telah dipecat oleh DPP Partai Demokrat dan sebagian kader yang kontra dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY).
Burhanuddin Ungkap Momen Moeldoko Terima jadi Ketum Versi KLB Demokrat, Terkait Teguran Keras SBY
(FOTO: SBY dan AHY Saat Kongres Partai Demokrat/Foto istimewa)
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menganalisis deretan momen yang membuat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menerima jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) versi Deliserdang.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam Apa Kabar Indonesia di TvOne, Minggu (7/3/2021).
Diketahui sebelumnya Moeldoko membantah tegas tudingan dirinya terlibat dalam kudeta kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Namun setelah KLB diselenggarakan, Moeldoko menerima penunjukan dirinya sebagai ketua umum.
Menanggapi hal itu, Burhanuddin tidak menampik kemungkinan konflik internal partai itu dibawa ke ranah hukum
Mulanya ia menyoroti reaksi Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut pemerintah akan melihat dari segi AD/ART partai jika nantinya kedua belah pihak akan melapor ke Kemenkumham.
"Prof Mahfud mengatakan di lembaran negara, di pemerintah AD/ART Partai Demokrat yang diakui tahun 2005," papar Burhanuddin Muhtadi.
Diketahui dalam KLB yang diadakan di Deliserdang, Sumatera Utara pada Sabtu (6/3/2021) lalu turut merombak AD/ART sehingga mengacu kembali pada aturan 2005.
Hal ini bertujuan membatalkan AD/ART yang terbentuk pada masa kepemimpinan AHY.
"Tadi malam Jansen Sitindaon mem-posting lembaran negara yang menunjukkan Menkumham pada tahap ini, yaitu Yasonna Laoly, mengeluarkan penetapan pengesahan perubahan AD/ART Partai Demokrat yang menunjukkan perubahan AD/ART bukan 2005 tetapi 2020," jelas Burhanuddin.
Ia menyoroti pernyataan Mahfud MD yang kedua, yakni terkait Moeldoko yang sebelumnya membantah tegas keinginan masuk dalam kubu yang menggulingkan AHY.
Menurut Burhanuddin, Moeldoko yang awalnya menolak tegas berubah sikap saat Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi pernyataan dan teguran keras.
Ayah AHY tersebut menegaskan Demokrat tidak akan dijual ke siapapun yang menginginkan kekuasaan.
Burhanuddin menilai pada momen ini Moeldoko berubah pikiran.
"Kedua, ada pernyataan menarik dari Prof Mahmud yang mengindikasikan dua minggu sebelum ini sebenarnya Pak Moeldoko tidak ada keinginan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB, menurut versi atau pengakuan Moeldoko," singgung pengamat politik ini.
"Tapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yaitu Pak SBY, yang mengeluarkan pernyataan sangat keras, 'Partai Demokrat not for sale' dan seterusnya," lanjut Burhanuddin.
"Itu memantik seorang Moeldoko untuk melakukan langkah berikutnya," tandasnya.
Lihat videonya mulai menit 7.00:
SUMBER:
