Sikapi Kubu Moeldoko, Sekretaris Demokrat Sulut Billy Lombok: Kami Harap Pemerintah Adil

TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Gejolak Partai Demokrat makin memanas.

Terlebih setelah sejumlah pengurus dan kader Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu.

Kongres yang hanya berlangsung singkat itu kemudian menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Purn TNI Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

Ketua Umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) menuding KLB itu ilegal karena tak sesuai AD/ART.

Sementara kubu Moeldoko menganggap apa yang dilakukannya sah.

Lalu bagaimana sikap Demokrat Sulawesi Utara menghadapi gejolak tersebut?

Berikut poin-poin penting dari wawancara Sekretaris Demokrat Sulut Sulut Billy Lombok dengan Pemimpin Redaksi Tribun Manado Jumadi Mappanganro, Minggu (7/3/2021) malam.

Wawancara dilakukan via zoom. Live di akun Youtube Tribun Manado Official.

Saat ini Pak Billy di mana?

Malam ini saya berada di Sekretariat DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta.

Apa yang terjadi di sana?

Di sini kami menghadiri konsolidasi sekaligus Apel Siaga Partai Demokrat. Tadi dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY.

Konsolidasi ini dihadiri para pimpinan DPP, para ketua DPD dan DPC Partai Demokrat dari 34 provinsi dan lebih 400 kabupaten/kota se-Indonesia.

Ketua Partai Demokrat Mor D Bastiaan turut hadir. Konsolidasi ini merespon kondisi terkini partai.

Bagaimana sikap Demokrat Sulut merespon adanya KLB versi Moeldoko?

Sejak awal mencium adanya gerakan yang ingin melakukan KLB, kami menegaskan bahwa Demokrat Sulut tak ingin ikut dalam gerakan tersebut.

Demokrat Sulut loyal dan konsisten mengakui kepengurusan DPP Demokrat dengan ketua umumnya adalah AHY.

Katanya KLB Demokrat di Deli Serdang pekan lalu, sejumlah pengurus dan kader Demokrat dari Sulut hadir di sana. Sikap Anda?

Info di media memang begitu. Kami tidak tahu mereka.

Entah jika ada di antara mereka yang bukan lagi pengurus sah Demokrat.

Karena sebelumnya, DPP Demokrat telah melakukan pergantian beberapa pengurus DPC.

Jadi kalau mereka yang diganti itu hadir, legal standingnya tidak ada.

Sedangkan syaratnya, hanya kepengurusan yang sah dan terdaftar yang memiliki hak penerbitan surat keputusan. 

Apakah Anda pernah dibujuk agar bergabung mendukung KLB tersebut?

Saya tidak pernah dikontak atau dibujuk langsung agar bergabung dalam gerakan yang mendukung KLB tersebut.

Yang saya dengar, memang ada beberapa pengurus dan kader Demokrat di Sulut yang dikontak langsung oleh mereka untuk mendukung gerakan KLB Demokrat.

Bagaimana Anda melihat sikap pemerintah terhadap adanya KLB Demokrat versi Pak Moeldoko?

Yang kami tahu pemerintah telah menyatakan bahwa kepengurusan Partai Demokrat yang sah adalah yang diketuai AHY.

Undang-undang telah menjamin bahwa tiap partai politik sesuai dengan hasil kongresnya.

Partai Demokrat sudah melaksanakan kongres V dan sudah disahkan oleh SK Menkumham.

Kami berharap pemerintah konsisten hal itu.

Bukan mengakui Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang telah menetapkan Jenderal Purn TNI Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat.

Sebab kami menganggap KLB tersebut inkonstitusional. Ilegal karena tak sejalan dengan AD/ART Partai Demokrat. 

Beredar isu yang menyebut gejolak Partai Demokrat salah satunya karena setiap ada kunjungan DPP ke daerah, maka biaya dibebankan kepada pengurus daerah. Juga adanya upeti ke DPP. Benarkah?

Tidak benar itu. Kami tidak pernah dibebankan biaya.

DPP datang dengan perjalanan dinas dari pusat. Tugas kita menjemput, mendampingi, memastikan pelaksanaan tugas berjalan dengan aman dan lancar.

Sedangkan soal iuran partai, saya kira semua partai ada iuran mereka. Demokrat juga demikian. Tapi itu tak besar.

Dana dari iuran itu juga digunakan untuk operasional kesekretariatan dan biaya berkait kegiatan kepartaian.

Kalau mahar pilkada?

Saya selalu hadir, terlibat dan melihat langsung proses penjaringan dukungan calon kepala daerah oleh Demokrat Sulut.

Contoh saja pilgub, coba tanya kalau ada biaya keluar mendaftar di Demokrat.

Pilkada kebetulan saya ikut proses pendaftarannya. Ketat memang. Karena semua partai ingin menang.

Kalau dikatakan upaya lobi, itu realitas. Untuk dapatkan tiket pencalonan, itu tidak gampang.

Tapi sekali lagi, saya tak pernah menyaksikan adanya transaksi mahar pilkada.

Yang kita lakukan adalah saling membantu biaya agar calon yang diusung bisa menang.

Bagaimana Anda melihat kepemimpinan AHY selama ini?

AHY masih muda. Usianya tak berpaut jauh dari kami. Ia punya modal politik dan kompetensi untuk melakukan banyak terobosan. AHY itu orang selalu termotivasi.

Keberpihakan dengan masyarakat jelas. Ia selalu hadir dalam banyak hal. Apalagi jika terjadi bencana, AHY selalu menyempatkan hadir membantu.

Beliau juga selalu mengajarkan kami untuk selalu berkomunikasi yang baik terhadap internal maupun eksternal. Termasuk dengan pemerintah di pusat maupun pemda masing-masing.

Sejauh ini, apa yang sudah dilakukan DPP Demokrat dan AHY sebagai Ketua Umum DPP Demokrat telah berjalan baik.

Apa pandangan Anda terhadap sosok Moeldoko

Saya tak kenal cukup baik Pak Moeldoko.

Kami hanya berharap para senior atau mereka yang lebih dulu bergabung di Demokrat, tolong beri contoh yang baik kepada kami.

Berilah contoh berpartai yang beretika yakni secara konstitusional.

Apakah Anda optimistis gejolak Demokrat ini bakal cepat selesai atau justru bakal berkepanjangan?

Ini memang ujian bersama bagi Demokrat. Kami optimistis gejolak di Partai Demokrat bisa selesai.

Kami percaya masalah bisa dilewati jika ada doa dan dukungan masyarakat. Sebab legitimasi tertinggi ada pada masyarakat.

Kami yakin gejolak ini berakhir indah.

Terakhir, apa harapan Anda berkait gejolak Demokrat saat ini?

Kami memohon doa kepada seluruh masyarakat Indonesia agar gejolak yang menimpa Partai Demokrat saat ini bisa cepat selesai.

Biar kami bisa fokus untuk mengurus masalah yang justru lebih penting yakni mengurus kepentingan masyarakat. Sebab itu sikap kami memilih berkoalisi dengan rakyat.

Persoalan yang sedang dialami Demokrat, bukan hanya persoalan ketua partai saja melainkan juga persoalan seluruh anggota Demokrat dan masyarakat Indonesia

Karena itu, kami berharap agar pemerintah dapat menengahi dinamika Demokrat secara adil. (*)