AHY Ungkap Ada Masalah yang Lebih Besar dan Serius, Putra SBY itu Singgung Soal Kematian

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pasca digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dan terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY mengungkap masalah besar.

Putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhyono (AHY) itu bahwa ada masalah yang jauh lebih besar.

Masalah itu lebih besar dan lebih serius dari sekedar apa yang terjadi di Partai Demokrat.

• Harta Kekayaan 2 Ketua Umum Partai Demokrat, Moeldoko dan AHY, Siapa Lebih Kaya?

Hal tersebut diungkapkan AHY saat konferensi pers bersama petinggi Partai Demokrat lainnya serta para ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat.

Menurutnya, konflik Demokrat bukan hanya masalah internal partai, melainkan persoalan besar yang mengancam tatanan demokrasi di Tanah Air.

“Partai kita sedang menghadapi ujian dan tantangan, tetapi bukan sekadar menjaga kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat, ada masalah yang lebih besar dan lebih serius di negeri ini yaitu matinya demokrasi,” ujar AHY di depan para kader Partai Demokrat sebagaimana tayangan Breaking News KOMPAS TV, Minggu, 7 Maret 2021.

Lebih lanjut, AHY mengatakan, apabila partai politik bisa diperlakukan semena-mena bahkan diobrak-abrik dengan cara-cara yang tidak bermartabat serta jauh dari moral dan etika politik.

Hal itu tentu bisa membayangkan nasib dan masa depan demokrasi di negeri ini.

Padahal partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam hidup dan tegaknya demokrasi.

Oleh karena itu, AHY menegaskan, perjuangan yang sedang dihadapi Partai Demokrat bukan hanya untuk mempertahankan kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi partai, namun juga ingin meyakinkan bahwa demokrasi harus berjalan dengan baik sesuai dengan amanah reformasi 1998 dancita-cita bangsa Indonesia.

“Karena kita tidak ingin bila ini dibiarkan begitu saja, bila kita hanya menerima situasi ini dengan biasa-biasa saja, maka jangan harapkan kemudian kebebasan di negeri ini bisa dijamin oleh negara. Kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan untuk berpolitik, itu adalah hak kita semua, hak warga negara, hak partai politik,” jelasnya.

“Kita adalah partai politik yang berdaulat, yang sah, yang telah disahkan oleh negara dan pemerintah. Jadi jangan ragu para ketua DPD,” sambungnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Partai Demokrat diguncang konflik internal dengan adanya Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pada KLB Partai Demokrat itu memutuskan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) demisioner.

Sebagai pengganti mereka menunjuk Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026.

Kongres juga menetapkan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Panggil 34 Ketua DPD Se-Indonesia

Ketua Umum DPP Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memanggil 34 ketua DPD se-Indonesia ke Jakarta, Minggu, 7 Maret 2021.

Mereka dipanggil guna melakukan konsolidasi terkait adanya kudeta melalui Kongres Luar Biasa (KLB) dan menjadikan Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat yang dilakukan oleh Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan Partai Demokrat (GPK-PD) .

Hal ini sendiri seperti diungkapkan oleh Ketua DPD Demokrat Bali, Made Mudarta.

Saat dikonfirmasi Tribun Bali, ia mengaku pihaknya sedang berada di Jakarta untuk melakukan konsolidasi tersebut.

Mudarta menegaskan pihaknya telah menginstruksikan kadernya utamanya yang duduk di eksekutif dan legislatif untuk menaati dan solid terhadap kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum DPP Demokrat yang sah.

Ia juga meminta seluruh anggota DPRD Provinsi Bali dari Fraksi Partai Demokrat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, tetap bekerja seperti biasa dan tidak terpengaruh dengan isu dualisme kepemimpinan.

Bahkan, ia menyebutkan bahwa pihaknya memastikan kembali tidak ada kader dari Bali yang ikut ke Kongres Luar Biasa (KLB) beberapa hari yang lalu di Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Sudah kita intruksikan, semua solid dan kompak bersama AHY," ucapnya.

Mudarta juga mengaku pihaknya telah membentuk tim khusus untuk melacak 8 orang yang mengaku menjadi utusan Bali di KLB Deli Serdang tersebut.

Tetapi, ia menyebut bahwa tim khusus tersebut masih belum bisa mengidentifikasi kedelapan orang 'utusan' Bali itu.

“Kami sudah bentuk tim khusus. Belum ketahuan, sedang di lacak oleh tim khusus,” akunya.

Pun begitu, ia juga memastikan tidak akan ada dualisme kepengurusan partai di tingkat daerah setelah pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) di Sumatra Utara.

Pihaknya juga menganggap KLB di Sumut inkonstitusional.

Seluruh jajaran kepengurusan partai di Bengkulu mulai dari tingkat ranting, DPC, hingga DPD akan tetap loyal dan patuh terhadap ketua umum partai yang sah, yakni AHY.

Mudarta juga memastikan, seluruh jajaran kepengurusan partai akan solid mengadang jika ada pihak-pihak tertentu yang ingin membentuk kepengurusan tandingan berdasarkan hasil KLB.

“Prinsipnya kami menunggu instruksi dari DPP.

Kita lihat dulu apakah mereka (kubu Moeldoko) akan diberikan SK oleh Kemenkumham atau tidak.

Tetapi, yang jelas tidak ada dualisme di Bali dan semua tegak lurus kepada Ketum AHY,” tegas dia. (*)

Sebagian Artikel ini telah tayang di KOMPASTV.com dengan judul, AHY Ungkap Ada Masalah Lebih Besar dan Serius dari Sekadar Konflik Partai Demokrat.

Artikel ini tayang di https://bali.tribunnews.com/amp/2021/03/07/ahy-panggil-34-ketua-dpd-partai-demokrat-se-indonesia-ungkap-masalah-yang-lebih-besar-dan-serius?page=all