Presiden Jokowi: Ngomong Benci Produk Asing Gitu Aja Ramai

TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa heran dengan pernyataannya tentang benci produk asing atau produk luar negeri yang menjadi ramai diperbincangkan. Menurut dia, hak kita untuk tidak menyukai produk luar negeri.

"Kemarin saya sampaikan untuk cinta produk Indonesia, untuk bangga terhadap produk Indonesia, dan boleh saja kita ngomong tidak suka pada produk asing, masa ngga boleh kita ngga suka?! Kan boleh saja tidak suka pada produk asing. Gitu aja ramai. Saya ngomong benci produk asing, gitu aja ramai," kata Jokowi.

Hal itu dikatakannya dalam sambutan Rapat Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) masa bakti 2019-2022, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, (5/3/2021).

Menurut Presiden, permintaan agar cinta produk dalam negeri dan benci produk asing tersebut agar perbaikan Ekonomi Indonesia melalui peningkatan permintaan tidak hanya menguntungkan produk-produk luar negeri saja, tetapi juga harus meningkatkan konsumsi produk dalam negeri.

"Agar tercipta efek domino sehingga dorongan untuk menggerakkan roda ekonomi di dalam negeri semakin besar," jelas Jokowi.

Kronologis

Sementara itu, di acara yang sama –Rakernas HIPMI 2021- dan digelar secara virtual, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkap cerita awal hingga Presiden Jokowi menggaungkan benci terhadap produk asing.

Menurut Mendag, awalnya ia memaparkan sebuah artikel Word Economic Forum terkait tumbuhnya industri fesyen Islam di Indonesia.

Dalam artikel itu, diberikan contoh seorang pedagang hijab di Pasar Tanah Abang, yang memiliki konveksi dengan jumlah pekerja mencapai 3.000 orang.

"Dia mesti bayar ongkos gaji per tahun sekitar Rp 10 miliar (650.000 dolar AS). Ini bukan angka yang kecil," ucap Lutfi.

"Apa yang terjadi? Hijab yang dijual itu terekam oleh artificial intelligence salah satu perusahaan online asing yang datangnya dari luar negeri," sambung Lutfi.

Predatory pricing

Setelah perusahaan online asing berhasil merekam terkait bentuk, warna, dan harga hijab yang dijual pedagang Indonesia, maka pihak asing itu lalu membuat produk yang sama dan menawarkannya dengan harga jauh lebih murah.

"Dibuat (hijab) di negara itu, saya tidak perlu sebut negaranya. Kemudian, datang ke Indonesia, dilakukan dengan spesial diskon, yang saya katakan dalam istilah perdagangan namanya predatory pricing," kata Lutfi.

"Masuk ke Indonesia dengan harga Rp 1.900. Bagaimana caranya UMKM kita bersaing? Jadi ini adalah mekanisme perdagangan yang dilarang international trade, tidak adil," lanjutnya.

Lutfi menyebut, harga jual hijab produsen asing sebesar Rp 1.900 dan mereka hanya membayar bea masuk sebesar 44.000 dolar AS, padahal pengusaha hijab dalam negeri yang pekerjakan 3.000 orang itu harus mengeluarkan biaya gaji Rp 10 miliar (650.000 dolar AS) per tahun.

"Jadi ini yang sebenarnya dibenci Pak Jokowi, aksi ini yang tidak boleh, aksi yang tidak adil," tandasnya.

Oleh sebab itu, Lutfi akan memaksa produsen asing untuk mengikuti aturan perdagangan internasional, dan tidak boleh mengganggu pertumbuhan pengusaha dalam negeri.

"Berdagang mesti punya dua asas. Pertama, asasnya itu mesti keadilan, jadi perdagangan adil. Kedua, memastikan perdagangan bermanfaat bagi yang jual dan beli. Kalau hanya yang jual, namanya pemaksaan," paparnya.

Benci produk luar negeri

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Kementerian Perdagangan untuk menggaungkan ajakan untuk cinta produk dalam negeri.

Hal itu disampaikan presiden dalam pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Istana Negara, Jakarta, Kamis, (4/3/2021).

"Produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri gaungkan," kata Presiden.

Bahkan kata Presiden selain ajakan untuk mencintai produk dalam negeri, juga turut disertakan ajakan untuk membenci produk luar negeri.

"Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri," kata Presiden.(*)