Kudeta Partai Demokrat
Putra Kawanua Ventje Rumangkang Ternyata Pendiri Utama Partai Demokrat, Dialah yang Minta SBY
Jhoni Allen menyebut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) hanya menyumbang Rp 100 juta
Penulis: Aldi Ponge | Editor: Aldi Ponge
TRIBUNMANADO.CO.ID - Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) dituding bukan pendiri Partai Demokrat.
Hal ini diungkap Kader Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun yang baru saja dipecat.
Dia menyebut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) hanya menyumbang Rp 100 juta dalam Pemilu 2004.
Dia bahkan menyebut SBY bukan pendiri Partai Demokrat.
Jhoni Allen Marbun menyampaikan dalam sebuah video berdurasi lebih kurang sembilan menit.
Terlepas perdebatan siapa pendiri partai Demokrat, ternyata nama Putra Kawanua Ventje Rumangkang tercatat sebagai pendiri utama parta demokrat.
Jhoni Allen Tuding SBY Bukan Pendiri
Dalam Video diberi judul "Jhoni Allen: Siapa Kudeta Demokrat?".
"(SBY) Hanya menyumbang uang Rp 100 juta dalam bentuk empat lembar travel cheque di hotel di Bogor," kata Jhoni dalam pernyataan video yang diterima Kompas.com, Senin (1/3/2021).
Lebih lanjut, Jhoni yang hingga kini tercatat merupakan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat itu menyebut, SBY baru bergabung ke Demokrat setelah partai lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti Pemilu 2004.

Jhoni juga mengatakan bahwa ketika Partai Demokrat lolos verifikasi KPU, SBY menjadikan istrinya yaitu almarhumah Ani Yudhoyono sebagai salah satu Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.
"SBY bergabung dengan Partai Demokrat setelah lolos verifikasi KPU dengan memasukkan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono sebagai salah satu Wakil Ketua Umum," jelasnya.
Tak sampai di situ, Jhoni juga menuding bahwa SBY baru muncul di permukaan partai usai menyatakan mundur sebagai Menko Polhukam era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Berdasarkan pengakuannya, SBY baru muncul bergabung dalam acara yang digelar Partai Demokrat di Hotel Kinasih, Bogor, Jawa Barat.
"Pak SBY setelah mundur dari kabinet Ibu Megawati baru muncul pada acara Partai Demokrat di Hotel Kinasih di Bogor. Di mana saat itu saya ketua panitianya. Ini menegaskan bahwa SBY bukanlah pendiri Partai Demokrat," terangnya.
Sebelumnya Jhoni juga menuding bahwa SBY tidak berkeringat dalam Pemilu 2004.
Hal itu, menurutnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan SBY dalam berbagai kesempatan.
"Demi Tuhan saya bersaksi, bahwa SBY tidak berkeringat sama sekali. Apalagi berdarah-darah sebagaimana pernyataannya di berbagai kesempatan," ujarnya.
Tanggapan Demokrat
Tak berselang lama video itu beredar, muncul tanggapan dari DPP Demokrat melalui Kepala Badan Komunikasi Strategis Herzaky Mahendra Putra.
Ia membantah apabila SBY disebut tidak berkeringat dalam meloloskan Partai Demokrat saat Pemilu 2004.
"Ini namanya manipulasi sejarah kalau bilang enggak ada keringat Pak SBY mendirikan partai. Gagasan membentuk partai ini dimulai ketika SBY kalah dari Hamzah Haz untuk menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri dalam pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001," kata Herzaky dalam rilis yang diterima Kompas.com, Senin.
Herzaky menjelaskan, saat itu Ventje Rumangkang menyarankan SBY agar mendirikan partai.
Hal ini karena menurut Ventje, banyak orang yang menginginkan SBY menjadi pemimpin nasional, termasuk menjadi wakil presiden.
"Namun realitas politik tak memungkinkan lantaran SBY ketika itu tak mempunyai partai. Setelah berdiskusi dengan Ibu Ani, Bapak SBY kemudian mengamini usulan Ventje," ucap Zaky.
"SBY pula yang kemudian menciptakan nama, logo, bendera, mars, hingga manifesto politik Partai Demokrat. Partai ini pun didirikan pada 9 September 2001, mengambil tanggal yang sama dengan hari ulang tahun SBY pada tanggal 9 bulan sembilan," kata dia.
Herzaky juga menilai, pernyataan Jhoni Allen hanya merupakan ekspresi kekecewaan usai dipecat. Menurutnya, pemecatan dilakukan karena kesalahan Jhoni Allen sendiri.
"Anda-anda dipecat karena tindakan Anda sendiri, terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat dan bekerja sama dengan oknum kekuasaan melakukan abuse of power serta mencederai demokrasi Indonesia," ucap dia.
Berikut ulasan sejarah Partai Demokrat yang menceritakan peran Ventje Rumangkang:

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan pada pemilihan Calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001.
Dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil pooling public yang menunjukkan popularitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),
beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi Pemimpin Bangsa sebagai Presiden RI untuk masa mendatang.
Hasilnya adalah beberapa orang di antaranya Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden.
Agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik.
Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya tehnis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh Ventje Rumangkang.
Juga terdapat diskusi-diskusi tentang perlunya berdiri sebuah partai untuk mempromosikan SBY menjadi Presiden, antara lain :
Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY di apartemen Hilton.
Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara marathon setiap hari. Tim itu terdiri dari :
- Ventje Rumangkang,
- Drs. A. Yani Wahid (Alm),
- Achmad Kurnia,
- Adhiyaksa Dault, SH,
- Baharuddin Tonti,
- Shirato Syafei.
Di lingkungan kantor Menkopolkampun diadakan diskusi-diskusi untuk pendirian sebuah partai bagi kendaraan politik SBY dipimpin oleh Drs. A. Yani Wachid (Almarhum).
Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian dari Partai Demokrat.
Dalam pertemuan tersebut, saudara Ventje Rumangkang menyatakan bahwa rencana pendirian partai akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY.
Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2001, Ventje Rumangkang yang dibantu oleh Drs. Sutan Bhatoegana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik.
Pada akhimya, terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik yakni:
- Ventje Rumangkang;
- Dr. Ahmad Mubarok, MA.
- Drs. A. Yani Wachid (almarhum)
- Prof. Dr. Subur Budhisantoso
- Prof. Dr. Irzan Tanjung
- RMH. Heroe Syswanto Ns.
- Prof. Dr. RF. Saragjh, SH., MH.
- Prof. Dardji Darmodihardjo
- Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas
- Prof. Dr. T Rusli Ramli, MS.
Disamping nama-nama tersebut, ada juga beberapa orang yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi.
Diskusi Finalisasi konsep partai dipimpin oleh SBY.
Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang- Undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 (limapuluh) orang sebagai pendirinya.
Tetapi muncul pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja, tetapi dilengkapi saja menjadi 99 orang agar ada sambungan makna dengan SBY sebagai penggagas, yakni SBY lahir tanggal 9 bulan 9.
Pada 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan di hadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH., 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat.
53 orang selebihnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada Ventje Rumangkang.
Kepengurusanpun disusun dan disepakati bahwa Kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan Calon Sekretaris Jenderal adalah dari luar pulau jawa dan beragama Kristen.
Setelah diadakan penelitian, maka Ventje Rumangkang meminta Prof. Dr. Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan Prof. Dr. Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh Vence Rumangkang.
Pada malam harinya pukul 20.30, Ventje Rumangkang melaporkan segala sesuatu mengenai pembentukan Partai kepada SBY di kediaman beliau yang saat itu sedang merayakan hari ulang tahun ke 52 selaku koordinator penggagas, pencetus dan Pendiri Partai Demokrat.
Dalam laporannya, Ventje Rumangkang melaporkan bahwa Partai Demokrat akan didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM pada esok hari yakni pada tanggal 10 September 2001.
Pada 10 September 2001 jam 10.00 WIB Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI oleh Ventje Rumangkang, Prof. Dr. Subur Budhisantoso, Prof. Dr. Irsan Tandjung, Drs. Sutan Bhatogana MBA, Prof. Dr. Rusli Ramli dan Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH dan diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM.
Kemudian pada tanggal 25 September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat.
Dengan Surat Keputusan tersebut Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia.
Pada tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat.
Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia.
Sejalan dengan deklarasi berdirinya Partai Demokrat, sebagai perangkat organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Sebagai langkah awal maka pada tahun 2001 diterbitkan AD/ART yang pertama sebagai peraturan sementara organisasi.
Pada tahun. 2003 diadakan koreksi dan revisi sekaligus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai Persyaratan berdirinya Partai Demokrat.
Sejak pendaftaran tersebut, AD/ART Partai Demokrat sudah bersifat tetap dan mengikat hingga ada perubahan oleh forum Kongres ini.
Pemilu 2004
Cita-cita Demokrat untuk membawa SBY menjadi presiden tercapai dengan mulus.
Pada Pemilihan Legislatif 2004, Demokrat berhasil meraih 8.455.225 suara masyarakat atau 7,45 persen. Suara itu dikonversi menjadi 55 kursi DPR.
Modal itu lalu digunakan untuk mengusung SBY sebagai calon presiden berpasangan dengan Jusuf Kalla.
Demokrat mendapatkan tambahan kekuatan dari Partai Keadilan dan Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang.
Pasangan SBY-JK saat itu harus bersaing dengan 4 pasangan calon lainnya. Pasangan ini lolos di putaran pertama bersama pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi.
Pada putaran kedua, pasangan SBY-JK keluar sebagai pemenang dengan perolehan 69.266.350 suara rakyat 60,62 persen.
Pemilu 2009
Pada Pemilu 2009, Demokrat keluar sebagai parpol pemenang pemilu.
Perolehan suara partai berlambang mercy itu naik pesat dengan perolehan suara 21.703.137 (20,85) persen. Perolehan ini membuat Demokrat menempatkan 150 wakilnya di Senayan.
Pada Pilpres 2009, Demokrat kembali mengusung SBY menuju periode kedua. Kali ini, SBY menggandeng Boediono, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian.
Sementara, Jusuf Kalla maju sebagai capres berpasangan dengan Wiranto.
Pesaing lainnya, Megawati Soekarnoputri yang maju berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Hasilnya, SBY kembali keluar menjadi pemenang dalam satu putaran dengan memperoleh 73.874.562 suara (60,80 persen).
Pemilu 2014
Pada Pemilu 2014, suara Demokrat menurun. Kasus korupsi yang menjerat sejumlah kader di partai ini membuat perolehan suaranya turun drastis yaitu 12.728.913 masyarakat (10,19 persen).
Dampaknya, Demokrat kehilangan 87 kursi di Senayan.
Dari partai pemenang pemilu, kini perolehan suara dan kursi Demokrat hanya berada di peringkat empat, di bawah PDI-P, Golkar, dan Gerindra.
Pada kompetisi pilpres, SBY yang sudah menjabat selama dua periode, tak bisa lagi mencalonkan diri.
Demokrat akhirnya memilih tak mengusung pasangan manapun pada Pilpres 2014.
Peran sebagai partai penyeimbang terus dilanjutkan oleh Partai Demorkat selama masa pemerintahan Jokowi-JK.
Pemilu 2019
Pada Pemilu 2019, Demokrat mulai mencari sosok penerus SBY. Putera SBY, Agus Harimurti Yudhoyono mulai terus dimunculkan.
Nama AHY muncul sejak Pilkada DKI 2017. Ia memilih pensiun dini dari karir militer untuk terjun ke politik praktis. Kini AHY menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat.
Pada Pileg 2019, Demokrat mendapatkan 10.876.507 suara atau sebesar 7,77 persen.
Suara Demokrat bisa dibilang anjlok jika dibandingkan dengan perolehannya pada 2014 yang mencapai 10,9 persen atau 12.728.913 suara.
Turunnya perolehan suara ini juga membuat Partai Demokrat terlempar dari posisi lima besar. (Aldi Ponge/Tribunmanado/Kompas.com)
SUMBER SEBAGIAN: