31.622 Aparat Non ASN Sulut Terlindungi Program Jaminan Sosial

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Badan Penyelengara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) mencatat sudah 86,21 persen aparat Non ASN kabupaten kota di Provinsi Sulut.

Kepala BPJamsostek Cabang Manado, Hendrayanto mengatakan, hingga akhir Desember 2020, peserta Non ASN yang dilindungi mencapai 31.622 orang.

"Itu tersebar di 11 kabupaten kota dan termasuk aparat Non ASN Pemprov Sulut. Kita akan kejar lagi di beberapa kabupaten/l kota yang belum terlindungi program kami," ujar Hendra dalam keterangan tertulis ke Tribun.

Lanjutnya, di awal tahun ini, BPJamsostek menandatangani MoU dengan Pemkab Bolmut.

Selain itu, saat ini BPJamsostek tengah memproses data aparat Non ASN dan aparatur desanya Kabupaten Bolmut.

"Secepatnya mereka akan menjadi peserta BPJamsostek," kata Hendra.

Seperti diketahui Program BPJamsosrek merupakan amanah UU nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Khusus di Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi mendukung dengan Peraturan Gubernur nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

Aparat Non ASN yang telah terlindungi program BPJamsostek (sumber  BPJamsostek Cabang Manado):

Pemprov Sulut 6.373 orang
Pemkot Manado 5.555 orang
Pemkot Bitung 2.654 orang
Pemkab Minsel 2.154 orang
Pemkab Kep. Talaud 1.395 orang Pemkab Minahasa 4.023 orang Pemkot Kotamobagu 1.173 orang Pemkab Bolmong 1.822 orang
Pemkab Kep. Sangihe 1.373 orang Pemkab Minut 2.205 orang
Pemkab Mitra 579.orang
Pemkot Tomohon 2.316 orang. (*)