Pelantikan Kepala Daerah

Kemendagri: Pelantikan 122 Kepala Daerah 26 Februari 2021, Pelantikan Wali Kota Manado 1 Juli 2021

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terpilih kemungkinan nanti digelar bulan April 2021, sedangkan pelantikan Wali Kot

Editor: Aswin_Lumintang
Dokumentasi laman Kemendagri
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik di Kantor Kemendagri, Selasa (8/09/2020). Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kemendagri: Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Akan Dilakukan Serentak Dalam 3 tahap, https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/17/kemendagri-pelantikan-kepala-daerah-terpilih-akan-dilakukan-serentak-dalam-3-tahap?page=all. Penulis: Larasati Dyah Utami Editor: Johnson Simanjuntak 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terpilih kemungkinan nanti digelar bulan April 2021, sedangkan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado besar kemungkinan diadakan akhir Juni atau 1 Juli 2021.

Hal ini disebabkan pelantikan dilakukan secara serentak, sehingga dipastikan akan ada beberapa daerah yang beberapa waktu dipimpin pelaksana harian (Plh) kepala daerah.

Kementerian Dalam Negeri mengumumkan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada 2020 akan dilakukan secara serentak dalam 3 tahap.

Maurits Mantiri, Andrei Angouw, Sam Sachrul Mamonto, Joune Ganda
Maurits Mantiri, Andrei Angouw, Sam Sachrul Mamonto, Joune Ganda (KOLASE TRIBUNMANADO)

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Akmal Malik pada konferensi pers Rabu menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan pelantikan nanti kita laksanakan secara serentak dan bertahap.

“Kami ingin mengatakan, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, mengutamakan semangat keserentakan,” kata Akmal di Jakarta, Rabu (17/2/2021).

Untuk keserentakan tahap awal, sesuai rencana, akan dilakukan pelantikan pada 26 Februari 2021 bagi 122 daerah peserta Pilkada Tahun 2020 yang tidak menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Termasuk dengan daerah yang pengajuan sengketanya ditolak oleh MK, yang akan baru diketahui jumlahnya pada hari ini, Rabu (17/2/21).

“Kami memperkirakan kurang lebih 50, jadi dengan demikian ada 170-an daerah yang kepala daerahnya nanti akan kita lantik di akhir Februari ini,” jelasnya.

Pada tahap kedua, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 akan dilakukan pasca putusan sengketa dari Mahkamah Konstitusi (MK) ditambah dengan daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Maret dan April 2021.

Baca juga: Kemendagri Telepon Walikota Pariaman yang Tolak SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah

“Untuk mereka yang sengketanya berlanjut di MK, yang nanti akan diputuskan pada tanggal 24 Maret, ditambah mereka sebanyak 13 daerah yang habis di bulan Maret, ditambah dengan 17 (daerah) yang habis di bulan April, akan dilantik di akhir April,” beber Akmal.

Sementara itu daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada bulan Mei dan Juni 2021, akan dilantik pada tahap berikutnya.

“Kemudian untuk yang bulan Mei ada 11 daerah dan Juni ada 17 daerah, itu akan dilantik nanti di akhir Juni, atau ada pilihannya Juni atau 1 Juli,” terangnya.

Akmal mengungkap alasan pembagian waktu pelantikan dalam 3 tahap ini karena masa jabatan kepala daerah itu berakhir dalam waktu yang berbeda.

Baca juga: Asian Andy Hanya Tidur Semalam Bisa Raup Rp 223 Juta

Baca juga: Nama Korban Kecelakaan Maut, Motor RX King Tabrakan Dengan Mobil Honda Mobilio Selasa Sore

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved