Terus Menumpuk, Utang Membengkak Capai Rp 5.803 Triliun, Menkeu: Indonesia Masih Relatif Moderat

Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan terus memulihkan perekonomian nasional melalui APBN maupun instrumen lain termasuk dari sisi moneter.

Belanja APBN 2021 akan mencapai Rp 2.750 triliun meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp 1.059 triliun, belanja non K/L Rp 910 triliun dan transfer ke pemerintah daerah mencapai Rp780 triliun.

“Ini lah yang menjadi bekal kita untuk terus menjaga pemulihan ekonomi nasional dan tetap menjaga kesehatan dari APBN dan perekonomian kita,” ujar Sri Mulyani.

Utang luar negeri Indonesia tembus Rp 5.803 triliun

Besaran utang itu terdiri dari ULN sektor publik pada akhir kuartal IV 2020, yakni pemerintah dan bank sentral, sebesar 209,2 miliar dollar AS atau Rp 2.907 triliun dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar 208,3 miliar dollar AS atau Rp 2.895 triliun.

"Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia pada akhir triwulan IV 2020 tumbuh sebesar 3,5 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 3,9 persen (yoy)," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam siaran persnya dikutip dari Kompas.com.

Erwin menuturkan, perlambatan pertumbuhan utang luar negeri terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN swasta. Pasalnya, ULN pemerintah tumbuh meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya.

Pada kuartal IV 2020, ULN Pemerintah tercatat sebesar 206,4 miliar dolar AS atau tumbuh 3,3 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kuartal III 2020 sebesar 1,6 persen (yoy).

Erwin menyebut, perkembangan ini didukung oleh terjaganya kepercayaan investor sehingga mendorong masuknya aliran modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Di sisi lain, ada penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas," ungkap Erwin.

Lebih rinci, ULN mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,9 persen dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,7 persen), sektor jasa pendidikan (16,7 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,9 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,1 persen).

Sementara itu, ULN swasta tumbuh melambat dibandingkan kuartal sebelumnya, tercatat 3,8 persen (yoy) lebih rendah dibanding kuartal sebelumya sebesar 6,2 persen (yoy).

• Ramalan Shio Selasa 16 Februari 2021, Kuda Cari Pekerjaan yang Disukai, Kambing Cari Waktu Santai

"Perkembangan ini didorong oleh melambatnya pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) serta kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan (LK) yang lebih dalam," jelas Erwin.