Breaking News:

Berita Tomohon

Ini Tanggapan Akademisi Unsrat Terkait Pj Sekkot Ditunjuk Jabat Plh Wali Kota Tomohon

Per 17 Februari 2021 Jabatan Wali Kota Tomohon dipastikan bakal diisi Pelaksana Harian (Plh).

Tribun manado / Finneke Wolajan
Toar Palilingan 

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Per 17 Februari 2021 Jabatan Wali Kota Tomohon dipastikan bakal diisi Pelaksana Harian (Plh).

Ini dikarenakan masa jabatan Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman (JFE) dan Wakil Wali Kota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan (SAS) bakal berakhir.

Sedangkan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon terpilih Caroll Senduk Wenny Lumentut diundur hingga tanggal 26 Februari.

Baca juga: Sudah 101 Tenaga Kesehatan di RSUD Bolsel Terima Vaksin Covid-19 Tahap Satu 

Baca juga: Perpisahan Sehan-Rusdi, Sofyan Alhabsy: Syukur Moanto Atas Pengabdiannya untuk Boltim

Baca juga: Sosok SHS di Mata Ketua KNPI Minahasa Rifky Johanes Roring, Jadi Inspirasi Anak Muda

Lantas, bagaimana kriteria penunjukan Plh Wali Kota, mendapat tanggapan dari Pengamat Hukum Tata Negara Toar Palilingan.

Menurut Akademisi Unsrat ini, penunjukan Plh Wali Kota baiknya diambil dari Pejabat Pemprov Sulut.

Apalagi di Pemprov Sulut, masih terdapat stok pejabat yang cukup banyak.

Penjabat (Pj) Sekretaris Kota Tomohon Dolvin Karwur.
Penjabat (Pj) Sekretaris Kota Tomohon Dolvin Karwur. (Tribunmanado.co.id/Hesly Marentek)

"Sangat tepat jika Penunjukan Plh Wali Kota diambil dari Pemprov Sulut.

Apalagi Plh hanya dalam waktu singkat, sehingga tepat jika ditunjuk pejabat dari Pemprov," tukasnya.

Sementara, menurut Palilingan kemungkinan Pj Sekkot ditunjuk Plh Wali Kota berpotensi akan mengganggu pelayanan publik.

Baca juga: Viral di Media Sosial, Warga Satu Desa Borong Mobil Baru

Baca juga: Celine Evangelista Suruh Ibunya Diam, Saat Bantah Stefan William tak Lagi Beri

Baca juga: Keringat Dingin, Ini Penyebabnya, Ada 12 Hal, Nomor 3 Mungkin Pernah Dialami

Dikarenakan satu pejabat yang menduduki tiga jabatan sekaligus bakal tidak optomal dalam menjalankan tugas.

"Pelaksanaan tugas bisa terbengkalai, jika menjalankan fungsi sebagai Kepala Dinas, Pj Sekkot dan Plh Wali Kota Tomohon," terang Palilingan.

Meski demikian, Palilingan menyebut semua keputusan tinggal tergantung Gubernur.

"Semua tinggal tergantung Gubernur, karena beliau sebagai pengambil keputusan," tandasnya. (hem)

Baca juga: Dilengserkan dari Wakil Ketua DPRD dan Direkom Dipecat, Ini Kata Ketua Golkar Sulut Tetty Paruntu

Baca juga: Fraksi Golkar Protes James Arthur Kojongian Dipecat, Nilai Putusan BK Rancu dan Tak Adil

Baca juga: OD-SK Tiba di Manado, Disambut Forkopimda dan Pejabat Pemprov Sulut di VVIP Bandara

YOUTUBE TRIBUN MANADO:

Penulis: Hesly Marentek
Editor: David_Kusuma
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved