Tuduhan Partai Demokrat Tidak Masuk Akal, Deddy Sitorus: Anak SD Pun Saya Kira Bisa Paham
Deddy Sitorus tak terima saat Jokowi turut dikaitkan dalam isu kudeta Partai Demokrat.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Partai Demokrat dinilai salah alamat saat menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini diungkapkan oleh Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus yang juga tak terima saat Jokowi turut dikaitkan dalam isu kudeta Partai Demokrat.
Menurutnya tuduhan tersebut merupakan hal yang tidak masuk akal.
• Kecelakaan Maut Pukul 11.35 WIB, Sekdes Tewas Usai Motornya Tabrakan dengan Angkot hingga Terseret
• BOCORAN Sinopsis Ikatan Cinta Senin 8 Februari 2021: Aldebaran Mengaku di Depan Papa Surya dan Andin
Seperti yang diungkapkannya dalam kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, Jumat (5/2/2021).
Mulanya, Deddy berharap Demokrat menyebutkan semua pihak yang diduga menjadi dalang gerakan kudeta tersebut.
Ia pun menyinggung nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, yang dituding aktif melakukan kudeta itu.
(Foto: Presiden Joko Widodo)
"Sampaikan pada publik kader mereka yang katanya ketemu Pak Moeldoko lalu bilang direstui presiden, siapa? Di mana?," ucap Deddy.
"Supaya Pak Moeldoko bisa jawab, masa tanyanya ke presiden?"
Deddy lantas menegaskan bahwa Jokowi tak memiliki kepentingan apa pun hingga perlu mengambil alih Demokrat.
Apalagi, disebutnya, Jokowi sudah memasuki periode kedua pemerintahan.
"Coba pakai logika, saya kira orang Demokrat kan enggak orang bodoh ya," ucap Deddy.
"Apalagi Pak SBY kita tahu ahli strategi."
"Apa keuntungan Presiden Jokowi mencampuri urusan Demokrat?," sambungnya.
Ia mengatakan, Jokowi tak perlu mengambil alih Demokrat.
Pasalnya, pemerintahan Jokowi bakal berakhir di periode kedua.
(Foto Kolase: Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono)
"Beliau sudah pada periode kedua, tidak akan mencalonkan diri lagi," ujar Deddy.
"Beliau sudah punya dukungan super mayoritas di DPR, 80 persen."
"Beliau punya tanggung jawab pada partai politik yang mengusung dia di periode pertama dan kedua."
Karena itu, Deddy menegaskan bahwa Jokowi tak akan mengutus Moeldoko untuk mengambil alih Demokrat.
Menurutnya, tuduhan tersebut sangat tak masuk akal.
"Tidak mungkin ujuk-ujuk Beliau memikirkan bagaimana mengambil Demokrat, menunjuk orang."
"Tidak mungkin, bahkan anak SD pun saya kira bisa paham itu," tukasnya.
Simak videonya berikut ini mulai menit awal:
Andi Arief Sebut Moeldoko Sudah Ditegur Jokowi
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ramai diperbincangkan setelah dituding ikut terlibat dalam gerakan mengudeta Partai Demokrat.
Moeldoko disebut-sebut ingin mengambil alih kepemimpinan ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk digunakan sebagai kendaraan menuju Pilpres 2024 mendatang.
Meski sudah dibantah oleh Moeldoko, pihak dari Demokrat tetap menyakini hal itu atas bukti aduan dari kader-kadernya yang bertemu dengan yang bersangkutan.
Dilansir TribunWow.com, menyusul hal itu, Moeldoko dikatakan sudah mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief melalui cuitan akun Twitter pribadinya, @Andiarief__, Jumat (5/2/2021).
Dirinya juga berharap hal itu menjadi pelajaran bagi Moeldoko dalam berpolitik.
"KSP Moeldoko sudah ditegur Pak Jokowi. Mudah-mudahan tidak mengulangi perbuatan tercela terhadap Partai Demokrat," ujar Andi Arief.
Andi Arief juga menjawab soal adanya persoalan internal yang disebut terdapat kader partai yang kecewa atas kepemimpinan AHY.
"Buat beberapa senior partai yang kecewa dan kurang legowo dipimpin generasi muda (AHY), kami maklumi. Itu sisa-sisa feodalisme, tugas partai untuk mendidik," jelasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi dari Istana terkait kabar teguran terhadap Moeldoko tersebut.
Seperti yang diketahui, sebelumnya Partai Demokrat telah mengirimkan surat kepada Jokowi meminta klarifikasi atas keterlibatan pejabatannya.
Terlebih nama Jokowi sendiri juga ikut dicatut lantaran disebut telah memberikan restu.
Namun melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan bahwa Jokowi tidak perlu menjawab surat tersebut.
Alasannya, persoalan tersebut merupakan masalah internal dari Partai Demokrat.
Sehingga tidak berhak mencampurinya.
"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," ujarnya, Kamis (4/2/2021), dikutip dari Kompas.com.
Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Bantah soal Isu Jokowi Restui Moeldoko Kudeta Partai Demokrat, Deddy Sitorus: Coba Pakai Logika
