Kritik Pembuatan Perda Covid-19 di Kota Tomohon, Mangundap: Ini Kelalaian Pemerintah dan DPRD

TRIBUNMANADO.CO.ID, TOMOHON - Ditetapkannya regulasi dan pembuatan produk hukum Pemerintah dan DPRD Kota Tomohon terus mendapat sorotan.

Bahkan langkah tersebut mmenuai kritik dari Pemerhati dan beberapa komunitas masyarakat hingga pelaku UMKM. 

"Saya kira polemik dalam penanganan covid 19 ini tak lepas dari kelalaian Pemerintah dan Lembaga DPRD dalam proses pembuatan regulasi.

Bukankah pembentukan perda yang baik salah satunya harus memperhatikan efektifitas dengan melihat aspek sosiologis, bukan hanya yuridis dan filosofis saja?," kata Fischer Mangundap, Jumat (5/2/2021).

• Rumah Hancur, 30 KK Warga Taas Terjebak di Sekolah, Makan Hanya Mengharap Donatur

• BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Sulut Tahun ini 4-5 Persen

• Telaga Cafe dan Resto, Pengunjung Bisa Makan Enak Sambil Pancing Ikan

Apalagi dalam proses persiapan sebelum mendapatkan persetujuan DPRD, lanjut Mangundap, penyusunan ranperda perlu disosialisasikan dalam rangka uji publik.

Hal tersebut agar tercapai harmonisasi dan sinkronisasi substansi materi ranperda.

"Kan aturannya so bagitu, ini rupa so ta bobale dan masyarakat, terlebih khusus pelaku UMKM seperti didesak supaya mau tidak mau so harus terima," ungkapnya.

• Korupsi Bansos Covid-19 Masuki Babak Baru, KPK Kembali Buka Penyelidikan

"Benar bahwa pasal 239 ayat 7 DPRD atau Kepala daerah dapat mengajukan  ranperda diluar prolegda  karena alasan yang tertuang dalam huruf (a) mengatasi keadaan luar biasa.

Namun regulasi tersebut seharusnya enjadi entry poin partisipasi masyarakat," sambungnya.

Mangundap pun menyampaikan Taat asas dan Faktor urgensi/ darurat penangan Covid seharusnya tidak bisa serta menggugurkan proses penyusunan pembuatan produk hukum karena ketentuan